Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) melakukan realokasi program dan anggaran TA 2020 dan refocussing
kegiatan untuk mendukung percepatan
penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hal ini merupakan
tindaklanjut Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing
Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Perpres 54 Tahun
2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2020.
Dari besaran DIPA Kementerian
PUPR tahun 2020 sebesar Rp 120 triliun realokasi anggaran sebesar Rp 24,53 triliun. Dimana pemenuhan
anggarannya tidak mengurangi antara lain: alokasi Pinjaman dan Hibah Luar
Negeri (PHLN), Rupiah Murni Pendamping, Badan Layanan Umum (BLU)/Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP), dan kegiatan Prioritas seperti penyediaan
infrastruktur untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), PON XX,
Asrama Papua, dan World Cup U-20 tahun 2021.
Menteri PUPR Basuki
Hadimuljono mengatakan realokasi anggaran tersebut bersumber dari: a)
penghematan alokasi perjalanan dinas dan paket meeting sebesar 50% dari sisa
anggaran yang belum terserap pada TA 2020, b) pembatalan paket-paket kontraktual
yang belum lelang seperti bendungan, rekomposisi alokasi anggaran 2020 pada
paket kegiatan Tahun Jamak (MYC), c) mengubah paket-paket single year (SYC) TA
2020 menjadi paket Multi Years Contract (MYC), termasuk paket-paket kontraktual
yang nilainya kurang dari Rp 100 miliar, dan d) mengoptimalkan kegiatan
non-fisik yang bisa ditunda/dihemat, seperti Feasibility Study.
Untuk mendukung percepatan
penanganan COVID-19, Kementerian PUPR juga melakukan refocussing kegiatan
dengan anggaran sebesar Rp 1,66 triliun. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk
pekerjaan yang bersifat mendesak seperti pembangunan Fasilitas
Penampungan/Observasi/Karantina di Pulau Galang di Kota Batam dan lanjutannya
sebesar Rp 400 miliar, renovasi/rehabilitasi RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran
sebesar Rp 160 miliar.
Selanjutnya penambahan 4.000
lokasi program padat karya di bidang irigasi yakni Program Percepatan
Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) dari 6.000 lokasi menjadi 10.000
lokasi serta pembebasan PPh 4% dengan total anggaran Rp 978 miliar.
Kemudian pembelian resin
produksi Perhutani untuk campuran cat marka jalan dan pekerejaan pengecatan
marka jalan sebesar Rp 25 miliar, pembelian karet dari petani sebagai bahan
campuran aspal karet sebesar Rp 100 miliar, dan penyaluran subsidi perumahan
(Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka) bagi 175.000 unit dengan alokasi
sebesar Rp 1,5 triliun bersumber dari BA. BUN 999.07.
Percepatan penanganan COVID-19
melalui refocussing kegiatan juga dilakukan dengan memprioritaskan Program Padat Karya Tunai/Infrastruktur
Berbasis Masyarakat (IBM). Tahun 2020, anggaran Program Padat Karya Tunai
dialokasikan sebesar Rp 10 triliun yang diantaranya digunakan untuk
Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa
Kumuh (KOTAKU), pekerjaan P3TGAI, pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce,
Reuse, Recycle (TPS 3R), Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, Penyediaan Air
Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat (Sanimas), Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.
Menteri PUPR Basuki
Hadimuljono mengatakan belanja infrastruktur di Kementerian PUPR harus
berkualitas dan turut menggerakan sektor rill di berbagai daerah sehingga
diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi
pengangguran di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global akibat Pandemi
COVID-19 yang terjadi sekarang.
“Sesuai arahan Bapak
Presiden Joko Widodo, untuk itu realisasi belanja infrastruktur PUPR juga harus
dirasakan langsung manfaatnya, terutama meningkatkan daya beli masyarakat kecil
dan mengurangi angka pengangguran secara merata hingga pelosok desa di seluruh
Indonesia,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui video conference bersama media,
Selasa (7/4/2020).
Dalam video conference,
Menteri Basuki didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Jarot
Widyoko, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Dirjen Cipta Karya Danis Hidayat
Sumadilaga, Dirjen Perumahan Khalawi A.H, Dirjen Bina Konstruksi Trisasongko Widianto,
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi Mohammad Zainal Fatah, dan
Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (rls)