Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) senantiasa berkomitmen mendukung penggunaan baja berkualitas tinggi sebagai material utama dalam pembangunan infrastruktur nasional. Hal ini guna menciptakan infrastruktur yang tangguh dan andal.

“Pembangunan infrastruktur nasional harus mengedepankan efektivitas, efisiensi, dan adaptivitas dalam menghadapi tantangan global dan domestik. Penggunaan baja unggul sangat penting dalam memastikan kualitas, ketahanan, serta umur panjang infrastruktur yang dibangun,” kata Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Yudha Mediawan mewakili Menteri PU Dody Hanggodo dalam sambutannya pada penutupan Iron-Steel Summit and Exhibition Indonesia (ISSEI) 2025 di Jakarta, Jumat (23/5).

Terlebih Indonesia terletak di wilayah Ring of Fire tentunya menghadapi risiko bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung api. “Oleh karena itu, baja dengan spesifikasi teknis tinggi, termasuk baja tahan gempa, diperlukan untuk menjaga keselamatan dan keandalan struktur infrastruktur,” tambah Yudha.

Kementerian PU mengapresiasi kemajuan industri baja nasional yang kini mampu memproduksi baja canai panas, pelat baja, dan baja struktural berstandar internasional. Inovasi ini mendukung pemenuhan kebutuhan proyek strategis nasional secara mandiri dan berkelanjutan.

Kementerian PU mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memprioritaskan penggunaan baja berkualitas tinggi dalam proyek-proyek pembangunan. “Infrastruktur bukan hanya harus fungsional, tapi juga tahan terhadap risiko bencana dan mampu bertahan dalam jangka panjang,” tutup Yudha.

ISSEI 2025 menjadi ruang strategis bagi kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, industri dan akademisi dalam memperkuat ekosistem konstruksi nasional. Kolaborasi tersebut menjadi kunci menuju pembangunan yang lebih tangguh, aman dan berdaya saing global. Diharapkan ke depannya acara ini akan terus berkembang dan menjadi ajang tahunan yang mendorong industri baja Indonesia menuju kelas dunia. (*)

Bisniscorner.com –  Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Pejabat Fungsional Permukiman (HPFP) di Pendopo Kementerian PU, Kamis (22/5).

“Jabatan fungsional (Jafung) ini merupakan ujung tombak pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Kalau kita di pusat melakukan perencanaan dan penganggarannya, sementara pelaksanaannya dilakukan oleh teman-teman Jafung di daerah oleh karena itu harus memahami apa yang dibutuhkan dan apa yang harus dilakukan,” kata Wamen Diana dalam sambutannya.

Wamen Diana menambahkan melalui Rakernas ini diharapkan HPFP dapat memangun fondasi yang kuat dan sinergi profesionalisme pabi pejabat fungsional permukiman untuk dapat terus meningkatkan kompetensi dan sinergi demi melakukan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

“Meskipun tahun ini ada efisiensi, tetapi pembangunan infrastruktur terus berlangsung bahkan di Kementerian PU terus bertambah dengan pembangunan madrasah dan Sekolah Rakyat. Kita juga mendukung program Makan Bergizi Gratis dengan pembangunan dapur. Pembangunan dapur ini harus benar dan tepat, kebutuhan air, sanitasi dan sampahnya harus kita pikirkan,” tambah Wamen Diana.

Lebih lanjut Wamen Diana mengatakan HPFP berperan penting dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggota untuk mendukung target nasional. HPFP juga memperluas jangkauan dengan membentuk DPD di seluruh provinsi, termasuk wilayah tertinggal dan kepulauan kecil. Selain itu, HPFP mendorong sinergi antar pemangku kepentingan dan menyelenggarakan forum strategis untuk kolaborasi dan inovasi pembangunan permukiman.

“Para pejabat fungsional permukiman bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan merupakan penggerak utama untuk membangun permukiman yang layak dan lingkungan yang sehat bagi seluruh rakyat Indonesia. Tugas mulia ini merupakan bentuk pengabdian nyata kepada bangsa, yang mengedepankan semangat, integritas, inovasi, dan profesionalisme dalam setiap langkah  pembangunan yang dijalankan,” ujar Wamen Diana.

Direktur Jenderal Cipta Karya Dewi Chomistriana mengatakan HPFP bukan hanya organisasi, tetapi juga suatu penanda eksistensi pejabat fungsional pemukiman yang semakin diakui dan diperlukan. “Kami sangat mengharapkan kontribusi pejabat fungsional permukiman dalam pembangunan nasional karena pekerjaan kita masih banyak. Saya harapkan para jafung secara profesional mendukung pelaksanaan tugas bersama-sama untuk mencapai target permukiman yang berkelanjutan,” tutupnya.

HPFP merupakan organisasi berbadan hukum tempat berhimpunnya segenap Pejabat Fungsional Bidang Permukiman, yang meliputi Pejabat Fungsional Penata Kelola/Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman dan Pejabat Fungsional Penata Kelola/Laksana Penyehatan Lingkungan di Indonesia. Rakernas HPFP 2025 mengusung tema “Membangun Fondasi Kuat untuk Sinergi dan Profesionalisme Pejabat Fungsional Permukiman”.

Pada kesempatan ini juga dikukuhkan 6 Dewan Pengurus Daerah (DPD) secara luring dan 6 DPD secara daring. Pengukuhan secara luring dilakukan kepada DPD Provinsi Bengkulu, Riau, Sumatera Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Sementara pengukuhan secara daring dilakukan kepada DPD Provinsi Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Jambi, Banten dan Aceh. (*)

Bisniscorner.com  – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menghadiri Exit Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Rabu (21/5/2025), di Kantor BPK, Jakarta.

Menteri Dody menyampaikan apresiasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) atas selesainya proses pemeriksaan LKPP Tahun 2024 dan berkomitmen untuk terus mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

“Kementerian PU menyambut baik selesainya hasil pemeriksaan ini. Kementerian PU juga berkomitmen untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam setiap program pembangunan infrastruktur,” ujar Menteri Dody.

Menteri Dody Juga menegaskan bahwa Kementerian PU akan terus senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran serta memperkuat sistem pengawasan internal.

“Kementerian PU juga berkomitmen untuk terus melakukan tindak lanjut atas masukan dan temuan dari BPK sebagai bagian dari komitmen kami dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi keuangan negara,” tegas Menteri Dody.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam sambutannya juga turut menyampaikan apresiasi kepada BPK dalam proses pemeriksaan LKPP 2024. Menurutnya, pemeriksaan ini menjadi momentum penting untuk terus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan APBN. Begitu pula dengan Exit Meeting yang menjadi momentum untuk melakukan retrospeksi dan menetapkan arah langkah ke depan.

“Selaras dengan harapan masyarakat Indonesia, Pemerintah berharap pemeriksaan ini menjadikan pengelolaan APBN kian transparan, akuntabel, dan dipercaya,” ujar Menkeu.

Ketua BPK RI Isma Yatun juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintahan atas kerja keras dan sinergi selama proses pemeriksaan. “BPK menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih atas komitmennya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara,” ujar Ketua BPK.

BPK juga menegaskan bahwa opini yang diberikan bukanlah suatu bentuk penghargaan atau hadiah, melainkan hasil nyata dari kerja keras Kementerian/ Lembaga (K/L) dalam menyusun dan mengelola laporan keuangan. “Kami berterima kasih atas kerja sama dan dukungan seluruh K/L sehingga proses pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu, bahkan lebih cepat dari yang direncanakan. Kami berharap kolaborasi profesional antara BPK dan K/L dapat terus berlanjut sesuai dengan penugasan masing-masing,” tambah Ketua BPK.

Turut hadir mendampingi Menteri PU dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah dan Inspektur Jenderal Kementerian PU Dadang Rukmana. (*)