Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan 7 jembatan di ruas Batas Bireuen/Bener Meriah – Batas Bener Meriah/Aceh Tengah – Kota Takengon yang sempat putus akibat bencana banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh. Sebanyak 5 jembatan telah kembali fungsional di antaranya Jembatan Alue Kulus, Jembatan Krueng Rongka, dan Jembatan Weihni Lampahan. Sementara 2 jembatannya lainnya yakni Jembatan Weihni Enang-Enang dan Jembatan Jamur Ujung tengah dalam penanganan darurat melalui Jembatan Bailey.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa menjaga konektivitas infrastruktur jalan dan jembatan merupakan prioritas utama pemerintah dalam kondisi darurat bencana, mengingat perannya yang sangat vital bagi aktivitas masyarakat dan kelancaran distribusi logistik.

“Konektivitas adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Dalam kondisi bencana, yang terpenting adalah memastikan akses tetap terbuka agar mobilitas warga, bantuan kemanusiaan, dan distribusi logistik tidak terhenti,” ujar Menteri Dody.

Saat ini ruas Batas Bireuen/Bener Meriah – Batas Bener Meriah/Aceh Tengah – Kota Takengon sudah tembus secara fungsional melalui jalan alternatif. Untuk pemasangan Jembatan Bailey di Jembatan Jamur Ujung saat ini sedang dalam tahap pengujian beban sebelum dibuka secara penuh.

Penanganan juga dilakukan pada Ruas Geumpang – Pameue – Genting Gerbang – Simpang Uning yang kini telah berfungsi secara fungsional. Segmen Geumpang – Pameue – Genting Gerbang sudah dapat dilalui kendaraan, sementara segmen Genting Gerbang – Simpang Uning difungsikan melalui jalan alternatif menuju Angkup untuk menghindari Jembatan Titi Merah dan Jembatan Krueng Pelang yang mengalami kerusakan berat. Saat ini, pemasangan Jembatan Bailey pada Jembatan Krueng Pelang tengah berlangsung dan ditargetkan fungsional pada 16 Januari 2026.

Penanganan dengan Jembatan Bailey juga dilakukan di sejumlah ruas strategis lainnya. Pada Ruas Jalan Meureudu – Batas Pidie Jaya/Bireuen, akses telah fungsional untuk semua jenis kendaraan setelah oprit jembatan yang runtuh selesai ditimbun, dan jembatan kembali difungsikan sejak 12 Desember 2025.

Sementara itu, pada Ruas Jalan Kota Bireuen – Batas Bireuen/Aceh Utara, konektivitas dipulihkan melalui Jembatan Bailey Krueng Tingkem dengan kapasitas 30 ton sejak 27 Desember 2025, serta jalur alternatif melalui Jembatan Bailey di Awe Geutah yang telah fungsional sejak 19 Desember 2025.

Di wilayah tengah dan selatan Aceh, pemulihan konektivitas dilakukan melalui kombinasi penanganan longsoran dan pemasangan jembatan darurat. Ruas Jalan Kota Bireuen – Batas Bireuen/Bener Meriah telah kembali terhubung sejak 18 Desember 2025 setelah pemasangan Bailey di Jembatan Teupin Mane dan penanganan sementara longsoran. Selanjutnya Ruas Batas Aceh Tengah/Nagan Raya – Lhok Seumot – Jeuram, kendaraan roda dua dan roda empat sudah dapat melintas melalui Jembatan Bailey Krueng Beutong sejak 9 Januari 2026.

Konektivitas di wilayah pegunungan Gayo juga terus dijaga. Ruas Genting Gerbang – Celala – Batas Aceh Tengah/Nagan Raya, Batas Aceh Tengah/Gayo Lues – Blangkejeren, hingga Blangkejeren – Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara telah kembali fungsional. Pada ruas terakhir, sempat terjadi longsoran ulang pada 3 Januari 2026, namun berhasil ditangani sehingga kembali dapat dilalui kendaraan roda dua dan roda empat pada 9 Januari 2026.

Selanjutnya, Ruas Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara – Kota Kutacane juga terhubung kembali setelah penanganan 9 titik longsor serta pemasangan Jembatan Bailey di Jembatan Lawe Mengkudu I dan Lawe Penanggalan yang fungsional sejak 29 Desember 2025. Kementerian PU terus mempercepat penanganan di lapangan, baik melalui penguatan jalur fungsional, penyediaan jembatan darurat, maupun persiapan penanganan permanen, agar konektivitas wilayah terdampak bencana di Aceh dapat pulih secara bertahap dan berkelanjutan. (*)

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana terus melakukan langkah cepat dalam menangani kejadian tanggul jebol akibat tingginya debit sungai di sejumlah wilayah di Jawa Tengah antara lain Jepara, Pati, Kudus, dan Rembang  yang berada pada wilayah daerah aliran sungai (DAS) Wiso, Gelis, dan Seluna.

“Kami menginstruksikan seluruh jajaran di lapangan untuk bergerak cepat melakukan penanganan darurat dengan berkolaborasi bersama pemerintah daerah dan masyarakat, sambil tetap memperhatikan kondisi debit air serta keselamatan masyarakat dan petugas tanggul,” kata Menteri PU Dody Hanggodo.

Di Kabupaten Jepara, penanganan darurat telah dilakukan di Desa Sowan Kidul, Kecamatan Kedung melalui konstruksi cerucuk bambu, sesek bambu, dan sandbag hasil kolaborasi BBWS Pemali Juana dengan masyarakat setempat. Penanganan serupa juga dilakukan di Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Welahan oleh masyarakat desa secara swadaya.

Sementara di Desa Tempur penanganan masih berlangsung melalui pembangunan bronjong pabrikasi hasil kolaborasi BBWS Pemali Juana dan Pemerintah Kabupaten Jepara. Adapun di Desa Pringtulis, penanganan belum dapat dilakukan karena keterbatasan akses dan debit air yang masih tinggi dan akan dilanjutkan setelah kondisi memungkinkan.

Kemudian di Kabupaten Pati, penanganan darurat tengah dilaksanakan di Desa Tunjungrejo dan Desa Bulumanis Kidul dengan dukungan alat berat excavator serta material darurat berupa cerucuk bambu, sesek bambu, glugu, dan ribuan sandbag. Penanganan ini melibatkan BBWS Pemali Juana, Dinas PUPR Kabupaten Pati, serta pemerintah desa setempat.

Untuk beberapa titik lain di Kabupaten Pati, penanganan belum dapat dilakukan karena akses menuju lokasi belum tersedia. Rencana tindak lanjut akan dilakukan dengan mendatangkan alat berat dan material banjiran segera setelah akses dan kondisi lapangan memungkinkan.

Sedangkan di Kabupaten Kudus, penanganan darurat telah dilakukan di Desa Demangan melalui pemasangan sandbag isian tanah hasil kolaborasi BBWS Pemali Juana, BPBD Kabupaten Kudus, dan pemerintah desa. Namun demikian, saat ini BBWS Pemali Juana dan Pemerintah Kab.Kudus melakukan upaya untuk pembersihan sampah – sampah yang menyumbat di beberapa titik aliran sungai. Untuk penanganan titik jebolan lainnya menunggu penurunan debit banjir sebelum dilakukan penanganan lanjutan.

Kepala BBWS Pemali Juana Sudarto memastikan pihaknya akan terus memantau perkembangan kondisi lapangan serta mempercepat penanganan darurat dan permanen secara bertahap. “Langkah penanganan dilakukan dengan harapan dapat meminimalkan risiko lanjutan, melindungi permukiman warga, serta menjaga fungsi sungai dan tanggul secara berkelanjutan,” ujarnya.

Selain BBWS Pemali Juana, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah – DI Yogyakarta juga melakukan pembersihan sampah yang menghambat aliran air di area jembatan ruas jalan nasional yang terdampak banjir (Kudus, Pati dan Rembang) serta melaksanakan patching/ penambalan lubang pasca banjir. (*)

Bisniscorner.com – Setelah menyelesaikan renovasi Sekolah Rakyat (SR) Tahap I, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) langsung melanjutkan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di seluruh Indonesia. Kegiatan ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) yang dilaksanakan di kawasan Sekolah Rakyat Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Senin (12/1/2026).

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan Tahap II merupakan kelanjutan dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem, sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Terima kasih atas kerja keras seluruh pihak. Setelah kita menyelesaikan Sekolah Rakyat Tahap I, kita langsung melangkah ke pembangunan Tahap II. Kita targetkan seluruhnya selesai pada Juni 2026 agar dapat digunakan saat tahun ajaran baru,” ujar Menteri Dody.

Menteri Dody menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat harus dilaksanakan tepat waktu dengan tetap mengutamakan kualitas bangunan dan akuntabilitas pelaksanaan.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita tidak boleh main-main dalam pembangunan infrastruktur. Pekerjaan harus selesai tepat waktu, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dan menghasilkan sekolah yang kuat, aman, dan nyaman. Ini bukan sekadar bangunan, tetapi tempat membentuk masa depan anak-anak kita,” tegas Menteri Dody.

Menteri Dody juga menekankan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya nyata pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim melalui sektor pendidikan.

“Tugas kita sangat mulia. Kita mulai memutus rantai kemiskinan dari pendidikan. Semoga Sekolah Rakyat menjadi cahaya dan harapan baru bagi anak-anak yang membutuhkan,” kata Menteri Dody.

Secara nasional, Sekolah Rakyat Tahap II akan dibangun di 104 lokasi pada 102 kabupaten/kota di 32 provinsi dengan total anggaran sebesar Rp26,24 triliun yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025–2026. Pembangunan dilaksanakan secara multi years contract (MYC) untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan infrastruktur.

Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Bisma Staniarto menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II telah dirancang dengan standar teknis yang komprehensif.

“Seluruh Sekolah Rakyat Tahap II dibangun dengan memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan akses. Kita optimis akhir Januari 2026 seluruh pondasi sudah selesai dibangun,” ujar Dirjen Bisma.

Setiap Sekolah Rakyat Tahap II direncanakan berdiri di atas lahan minimal 5 hektare dan dilengkapi fasilitas pendidikan terpadu, antara lain ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, asrama siswa dan guru, dapur dan kantin, rumah ibadah, unit kesehatan sekolah, sarana olahraga, serta ruang terbuka hijau pendukung pembelajaran.

Kementerian PU akan terus mengawal pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II bersama kementerian dan lembaga terkait. Hal ini dilakukan agar seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, tepat mutu, dan tepat waktu, sehingga Sekolah Rakyat dapat segera dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemutus rantai kemiskinan di berbagai daerah. (*)