Connect with us

Breaking News

Kementerian PUPR Dukung Implementasi Perpres 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur Melalui Pembangunan Sistem Jaringan Prasarana

Published

on

Bisniscorner.com – Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden ( Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) pada 16 April 2020 dengan jangka waktu pelaksanaan 20 tahun dari 2020 – 2039. Aturan tersebut merupakan revisi atas Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabek-Punjur.

Salah satu yang dibenahi dalam Perpres baru tersebut adalah format kelembagaan untuk koordinasi Kawasan Jabodetabek-Punjur dalam upaya menyelesaikan berbagai isu strategis di kawasan tersebut, seperti banjir, air baku dan kemacetan. Kelembagaan ini diketuai oleh Menteri ATR/Kepala BPN serta Gubernur Provinsi terkait sebagai Wakil Ketua, dan beranggotakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Perhubungan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dengan format kelembagaan Penataan Ruang Jabodetabek-Punjur yang jelas, maka implementasi rencana tata ruang dapat lebih termonitor. Selain itu diharapkan tercipta sinergi yang lebih baik antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di kawasan tersebut.

“Secara struktur organisasi, saya setuju dengan pembentukan Project Management Office (PMO) yang bertanggung jawab untuk memonitor implementesi program secara berkala dan melaporkannya dalam rapat koordinasi. Intinya pada pemantauan dan dorongan pelaksanaan program. Terlebih jika ada sinkronisasi dalam penganggaran program,” kata Menteri Basuki dalam Kick off Meeting Koordinasi Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur, Jumat (12/6/2020) lalu.

Menteri Basuki mengajak para Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait untuk secara konsisten mengimplementasikan indikasi program yang telah disusun dan disepakati bersama, sehingga dapat menjadi contoh penanganan kawasan perkotaan yang lebih baik. “Tidak mudah untuk memadukan indikasi program antar lembaga, jadi mari kita secara konsisten  melaksanakan program yang ada dari hulu hingga hilir, baik penanganan fisik maupun non fisik,” ujarnya.

Dikatakan Menteri Basuki, lebih mudah bagi Kementerian PUPR untuk melakukan penanganan fisik untuk mendukung penataan ruang Jabodetabek-Punjur, dibandingkan penanganan non fisik seperti dalam mengatasi  masalah persampahan dan banjir.

“Semua punya tantangan masing masing, tetapi kalau kita sepakat semua dengan komitmen masing-masing, maka mudah-mudahan apa yang ingin kita lakukan dengan penataan ruang yang baik, bisa kita wujudkan,” tutur Menteri Basuki.

Dalam Perpres 60 Tahun 2020, indikasi program yang terkait Kementerian PUPR berjumlah 266 program, terdiri 122 bidang Sumber Daya Air (SDA), 107 bidang Bina Marga berupa jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, dan jaringan jalan bebas hambatan, dan 37 bidang Cipta Karya berupa SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem jaringan persampahan.

Pada tahun 2020 dilaksanakan 22 program dengan alokasi anggaran Rp 508,56 miliar yang antara lain terdiri dari lanjutan pembangunan bendungan Ciawi dan Sukamahi, pembangunan jalan tol, preservasi jalan). Sementara 10 program lainnya mengalami rekomposisi menjadi pekerjaan tahun jamak 2020 – 2021 dengan alokasi anggaran Rp 247,22 miliar yang antara lain normalisasi Kali Bekasi, preservasi jalan, pembangunan TPA Cipeucang kota Tangerang Selatan.

Sementara dari realokasi anggaran yang dilakukan dalam masa Pandemi COVID-19, terdapat dua program yang ditunda ke tahun 2021 yakni Rehabilitasi Situ Gede Kawao di Kabupaten Serang dan Rehabilitasi Stadion Pakansari Bogor dengan total anggaran Rp 10,74 miliar. Selanjutnya tahun 2021 direncanakan untuk dilaksanakan 15 program dengan alokasi anggaran Rp 1,19 triliun antara lain lanjutan pembangunan prasarana pengendalian banjir kali Krukut, Cisadane, dan Ciliwung.

Turut mendampingi Menteri Basuki, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Hadi Sucahyono dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (Rls)

Breaking News

Tinjau Rusun Dosen Politeknik PU, Wamen Diana Pesan Diperbanyak Penghijauan

Published

on

Bisniscorner.com  – Dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Tengah, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti meninjau  pembangunan Rumah Susun (Rusun) Dosen Politeknik PU yang berada di kawasan Politeknik PU, Kota Semarang, Sabtu (10/11/2024). Pembangunan Rusun Dosen Politeknik PU telah selesai 100% dan diharapkan dapat mendukung kegiatan pendidikan di Indonesia.

Dalam kunjungannya, Wamen Diana mengatakan selama masih dalam masa PHO (tanggal penyelesaian pekerjaan/Provisional Hand Over) untuk tetap memperhatikan detail kerapian bangunan. “Tolong tadi yang belum rapi dirapikan, nanti kalau sudah diserahterimakan langsung dimanfaatkan saja,” kata Wamen Diana.

Wamen Diana juga mengimbau untuk kawasan rusun dilakukan penambahan tanaman di area lansekap supaya lebih hijau dan asri, termasuk di area balkon setiap unit rusun untuk ditanami tanaman merambat seperti Le kwan yu.

“Tanaman yang sudah ada jangan sampai enggak terawat, diperbanyak lagi tanamannya supaya lebih rimbun. Tolong tanam juga buah-buahan,” kata Wamen Diana.

Rusun ini dibangun sejak 18 September 2023 dan telah selesai pada bulan Oktober 2024 dengan anggaran sekitar Rp97,3 miliar. Bangunan rusun berdiri di atas lahan seluas 14.742,28 m2 dengan luas bangunan rusun berikut bangunan penunjang lainnya 10.030 m2  dan memiliki hunian sebanyak 95 unit.

Bangunan vertikal ini terdiri dari 9 lantai dengan pembagian lantai 1 terdiri dari lobby, area serba guna, mini market, playground, gudang, mushola, 1 unit tipe 48 untuk pengelola, toilet tamu, dan parkir sepeda. Lantai 2 terdiri dari 4 unit tipe 36, 2 unit tipe 36 untuk difabel, dan 7 unit tipe 48.

Selanjutnya lantai 3-8 terdiri dari 20 unit tipe 36, sebanyak 54 unit tipe 48 dan lantai 9 terdiri dari 1 unit tipe 100, sebanyak 4 unit tipe 72, sebanyak 2 unit tipe 60, dan ruang pertemuan. Untuk mempermudah akses para penghuni rusun ini juga dilengkapi 2 lift orang dan 1 lift untuk loading barang serta fasilitas penunjang untuk penyandang disabilitas seperti ram dan kamar hunian khusus difabel.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jateng Kuswara mengatakan nantinya setiap unit rusun juga dilengkapi dengan meubelair, seperti tempat tidur, lemari, dan kursi untuk mendukung kenyamanan para pendidik yang tinggal. Di area rusun juga dilengkapi sejumlah fasilitas seperti jogging track, parkir sepeda, parkir motor sebanyak 64 unit dan mobil 37 unit, minimarket, Ground Water Tank, dan laboratorium sanitasi.

“Kami harap bangunan ini bisa bermanfaat dan para tenaga pendidik di Politeknik PU yang menghuni rusun dapat nyaman tinggal di sini. Mohon tetap dirawat dengan dengan sebaik-baiknya,” kata Kuswara. (Rls)

Continue Reading

Breaking News

Kementerian PU Dorong Rantai Pasok Jasa Konstruksi yang Agile dan Adaptif

Published

on

Bisniscorner.com  – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkomitmen memperkuat sektor konstruksi nasional agar semakin tangguh dan adaptif dalam menghadapi tantangan global yang mempengaruhi rantai pasok serta harga material konstruksi. Komitmen ini menjadi landasan dalam pelaksanaan Konferensi Rantai Pasok yang digelar di ICE BSD, Kamis (7/11) sebagai bagian dari rangkaian Konstruksi Indonesia 2024.

“Penyelenggaraan Konstruksi Indonesia merupakan bagian dari upaya komitmen Kementerian PU dalam peningkatan penggunaan produk-produk dalam negeri seperti material dan peralatan konstruksi dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan bangunan,” kata Menteri PU Dody Hanggodo.

Mewakili Dirjen Bina Konstruksi, Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi Indro Pantja Pramodo menyampaikan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah mengembangkan konsep Peta Jalan Pembinaan Konstruksi 2045 sebagai langkah strategis dalam mengembangkan sistem rantai pasok jasa konstruksi yang lebih efisien dan terintegrasi.

“Salah satu agenda utamanya adalah memperkuat ketangguhan rantai pasok konstruksi agar lebih agile dan adaptif. Rantai pasok yang adaptif akan mampu menavigasi tantangan dan risiko global, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor, sehingga menciptakan ekosistem konstruksi yang mandiri dan berkelanjutan,” ucap Indro.

Rantai pasok yang agile dapat diartikan sebagai kemampuan sektor konstruksi untuk menyesuaikan strategi dengan cepat, khususnya dalam pengadaan, manajemen inventaris, dan pengiriman material. Pendekatan ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sektor konstruksi dalam menghadapi tantangan ketidakpastian global. Selain itu, pendekatan agile juga memungkinkan sektor konstruksi untuk memanfaatkan peluang baru dan beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar.

Indro juga menyebutkan bahwa penerapan rantai pasok yang adaptif bukan sekadar tren, tetapi menjadi kebutuhan penting di tengah disrupsi dan perubahan iklim. “Dengan prinsip adaptif, kita bisa menghasilkan bangunan yang tahan lama, efisien, ramah lingkungan, dan aman bagi penghuninya,” tambahnya.

Sebagai landasan kebijakan, Kementerian PU mengacu pada UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang menekankan pentingnya koordinasi dalam rantai pasok jasa konstruksi. Melalui harmonisasi regulasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, Kementerian PU berupaya menciptakan sistem rantai pasok konstruksi yang andal dan sesuai kebutuhan. Diharapkan upaya ini akan mendorong terciptanya standar yang lebih baik dalam penyelenggaraan jasa konstruksi nasional.

Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Agung Wibowo mengatakan sektor konstruksi dalam menopang perekonomian Indonesia pada Tahun 2023 sebesar 10%. “Meskipun demikian, produktivitas sektor konstruksi masih rendah karena banyak permasalahan yang mengakibatkan biaya tinggi, material berlebih dan durasi proyek yang lama,” ucap Agung.

Melalui rantai pasok konstruksi yang agile dan adaptif, Kementerian PU optimis bahwa sektor konstruksi Indonesia akan menjadi lebih kompetitif dan mampu mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan serta berkontribusi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045. (Rls)

Continue Reading

Breaking News

Dukung Program Asta Cita, Kementerian PU Perkuat Peran Strategis Pelaku Usaha Jasa Konstruksi

Published

on

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum terus mendorong partisipasi pelaku usaha jasa konstruksi nasional dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Infrastruktur yang baik tidak hanya menjadi pondasi untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan efektivitas dan efisiensi.

“Efektivitas dan efisiensi, adalah dua elemen yang saling berkaitan dan sangat penting untuk mewujudkan sektor konstruksi yang agile dan adaptive,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis saat membuka talk show bersama BUMN Karya pada acara Konstruksi Indonesia 2024 di ICE BSD, Rabu (6/11/2024).

Menurut Abdul Muis, sektor konstruksi yang agile merupakan sektor yang mampu merespons dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan dan kondisi pasar. Sementara sektor konstruksi yang adaptive adalah sektor yang dapat belajar dari pengalaman sebelumnya dan berinovasi untuk menghadapi tantangan baru.

“Langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat peran strategis pelaku usaha jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang agile dan adaptive antara lain perlu memahami bahwa infrastruktur bukan hanya tentang membangun jalan, jembatan, atau gedung-gedung, tetapi juga meliputi aspek sosial dan lingkungan, sehingga dalam pelaksanaannya juga harus mempertimbangkan aspek-aspek itu” kata Abdul Muis.

Abdul Muis menambahkan strategi dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang agile dan adaptive juga harus mencakup partisipasi aktif masyarakat. Kolaborasi dan gotong royong elemen masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

“Dengan melibatkan masyarakat, kita dapat memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga akan meningkatkan rasa memiliki terhadap infrastruktur yang dibangun, sehingga masyarakat akan lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap infrastruktur yang dibangun,” ujar Abdul Muis.

Selanjutnya infrastruktur yang dibangun juga harus memenuhi prinsip keadilan sosial, memanfaatkan inovasi dan teknologi sebagai strategi pembangunan infrastruktur serta memprioritaskan keberlanjutan dalam pembangunan infrastruktur.

“Kita perlu merancang infrastruktur yang tidak hanya bermanfaat bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Ini termasuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti pemeliharaan, penggunaan sumber daya yang efisien, dan pengurangan emisi karbon,” kata Abdul Muis.

Abdul Muis berharap penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi serta mengedepankan inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan dapat menciptakan sektor konstruksi yang tidak hanya mampu beradaptasi dengan perubahan, tetapi juga melibatkan semua elemen dalam prosesnya. Strategi peningkatan efektifitas dan efisiensi pada sektor konstruksi tersebut diharapkan dapat didiskusikan dalam acara Konstruksi Indonesia 2024 yang diselenggarakan di ICE BSD pada 6-8 November 2024.

“Besar harapan saya, melalui kegiatan Konstruksi Indonesia 2024 dapat tercipta kolaborasi pelaku usaha jasa konstruksi yang berkomitmen untuk menerapkan strategi infrastruktur dengan berbasis pada Asta Cita, demi masa depan yang lebih baik untuk bangsa kita,” kata Abdul Muis. (Rls)

Continue Reading

Berita Terbaru

Breaking News12 jam ago

Tinjau Rusun Dosen Politeknik PU, Wamen Diana Pesan Diperbanyak Penghijauan

Bisniscorner.com  – Dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Tengah, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti meninjau  pembangunan Rumah...

Breaking News3 hari ago

Kementerian PU Dorong Rantai Pasok Jasa Konstruksi yang Agile dan Adaptif

Bisniscorner.com  – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkomitmen memperkuat sektor konstruksi nasional agar semakin tangguh dan adaptif dalam menghadapi tantangan...

Breaking News4 hari ago

Dukung Program Asta Cita, Kementerian PU Perkuat Peran Strategis Pelaku Usaha Jasa Konstruksi

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum terus mendorong partisipasi pelaku usaha jasa konstruksi nasional dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Infrastruktur...

Breaking News5 hari ago

Satu Dekade Bhumandala Award, Kementerian PU Raih Penghargaan Informasi Geospasial ke-6 pada 2024

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum menerima dua penghargaan tertinggi dalam Bhumandala Award 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)...

Breaking News6 hari ago

Dampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki – Laki di Flores Timur, Kementerian PU Kerahkan Alat Berat Buka Akses Maumere – Larantuka

Bisniscorner.com  – Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat membantu penanganan bencana akibat letusan Gunung Lewotobi Laki – Laki di Kabupaten Flores...

Breaking News6 hari ago

Terapkan Environmental Remediation, Upaya Kementerian PU Atasi Penurunan Tanah di DKI Jakarta

Bisniscorner.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo Bersama Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan...

Trending