Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) terus mempercepat pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2020 guna
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN). Akibat terjadinya Pandemi
COVID-19, Kementerian PUPR melakukan realokasi dan refocusing anggaran
dari Rp 120,2 triliun menjadi Rp 75 triliun dengan 5.146 paket pekerjaan.
“Dampak dari Pandemi COVID-19
bagi Indonesia sangat berat, di mana alat penggerak ekonomi yang diharapkan
hanya APBN. Sebagai Kementerian yang bertugas membelanjakan uang negara,
Kementerian PUPR harus bisa berkontribusi untuk percepatan ekonomi dengan
mempercepat pelaksanaan lelang,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada
Rapat Kerja Kementerian PUPR 2020, Senin (22/6/2020).
Dari 5.146 paket pekerjaan
sebanyak 3.577 paket atau 70% senilai Rp 35,2 triliun sudah terkontrak, 1.218
paket atau 23% senilai Rp 37,7 triliun dalam proses lelang dan 351 paket atau
7% senilai RP 13,7 triliun belum proses lelang. Progres paket pekerjaan yang
sudah sudah terkontrak pada Juni 2020 ini lebih tinggi dibanding dengan tahun
lalu. Pada Juni 2019 sebanyak 3.410 paket terkontrak dan Juni 2020 sebanyak
3.577 paket.
Sebanyak 351 paket pekerjaan
belum terkontrak di antaranya disebabkan oleh refocusing anggaran, detail
engineering design (DED) belum selesai dan perubahan paket dari single year
contract (SYC) menjadi multi years contract (MYC). Upaya penyelesaiannya di antaranya
dengan percepatan penyelesaian DED, tender paralel dengan perizinan MYC,
percepatan penyiapan dokumen usulan pengadaan dan koordinasi unor dengan Balai
Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) untuk pembatalan paket.
“Kita sepakat kalau sampai
akhir Juli 2020 dari 351 paket pekerjaan masih ada yang belum terkontrak atau
belum ditetapkan kontrak, kita hentikan saja untuk bisa direalokasikan pada
paket yang membutuhkan tambahan anggaran,” ujar Menteri Basuki.
Dikatakan Menteri Basuki, pada
rapat kabinet terakhir Presiden Joko Widodo berpesan agar kita semuanya turut
merasakan kesulitan saat Pandemi COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan
percepatan ekonomi dengan instrumen APBN.
“Segera kita laksanakan
percepatan penyerapan APBN, termasuk padat karya. Bekerja keras, bergerak tepat
dan bertindak tepat saja tidak cukup. Kita Harus punya niat baik untuk bisa
memberikan kontribusi kepada negara,” tambah Menteri Basuki.
Pada kesempatan ini Menteri
Basuki juga mengajak untuk menjadi pemimpin yang memiliki karakter kuat dan
baik. Hanya dengan integritas tinggi percepatan pelaksanaan program TA 2020
dapat terlaksana dengan optimal.
“No bribery, no kickback, no
luxurious lifestyle dan no gift is a must. Kita harus bekerja sesuai dengan
pakta integritas secara disiplin ubah perilaku menjadi lebih baik dalam rangka
membelanjakan uang negara seoptimal mungkin. Mudah-mudahan apa yang dilakukan
dapat mengubah kita untuk menjadi pribadi dan organisasi yang lebih baik di
mata rakyat,” ujar Menteri Basuki.
Menteri Basuki juga berpesan
untuk tidak bersekongkol dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa (PBJ)
sebab, PBJ merupakan celah terbesar terjadinya penyimpangan. Sebagai
kementerian yang ditugaskan membelanjakan uang negara, tugas Kementerian PUPR
selalu diawali dengan PBJ. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus penuh
integritas dan berhati-hati.
Rapat Kerja Kementerian PUPR
dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di mana para
peserta wajib mengenakan masker, menjaga jarak dan melakukan rapid test. Hanya
peserta yang hasil rapid testnya non reaktif yang diperbolehkan masuk ke dalam
ruangan. Rapat Kerja 2020 ini dilakukan di 4 tempat sekaligus, yakni Auditorium
Kementerian PUPR, Ruang Serbaguna Gedung Ditjen Sumber Daya Air, Ruang Serba
Guna Gedung Utama Kementerian PUPR dan Pendopo Kementerian PUPR di mana
semuanya ditayangkan secara virtual melalui tele konferensi.
Turut hadir mendampingi
Menteri Basuki, Wamen PUPR Jhon Wempi Wetipo, Sekjen PUPR Anita Firmanti,
Inspektur Jenderal PUPR Widiarto, Dirjen Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Dirjen
Bina Marga Hedy Rahadian, Dirjen Cipta Karya Danis Sumadilaga, Dirjen Perumahan
Khalawi AH, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Eko Djoeli Heripoerwanto, Dirjen
Bina Konstruksi Trisasongko Widianto, Kepala BPIW Hadi Sucahyono dan Kepala
BPSDM Sugiyartanto. (Rls)