Connect with us

Breaking News

Kementerian PUPR Jajaki Kerjasama Bidang Infrastruktur dengan Pemerintah Turki

Published

on

Bisniscorner.com – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan bilateral bersama Pemerintah Turki yang diwakili Menteri Perdagangan Ruhsan Pekcan secara virtual, Selasa (23/6/2020). Pertemuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama Indonesia-Turki baik pada level government to goverment (G2G), business to business (B2B) maupun public private partnership (PPP), khususnya di bidang pembangunan infrastruktur.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga ditunjuk sebagai pimpinan Delegasi Republik Indonesia (Delri) untuk menjadi pembicara kunci pada acara Forum Bisnis Konstruksi Indonesia–Turki, di Kota Ankara, Turki. Hadir pada acara tersebut, Duta Besar Indonesia untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal, Ketua KADIN Rosan Perkasa Roeslani, Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas Kennedy Simanjuntak, Dirut PT Waskita Karya Destiawan, Dirut PT Brantas Abiprata Bambang Esthi Marsono, dan sejumlah perwakilan Dewan Kerjasama Ekonomi Indonesia – Turki, Asosiasi Konsultan Konstruksi dan Arsitektur Turki,  Asosiasi Kontraktor Turki,  serta Asosiasi Kontraktor Indonesia.

Menteri Basuki mengatakan pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi prioritas Pemerintah Presiden Joko Widodo dan menjadi salah satu sektor utama dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kementerian PUPR meyakini bahwa pembangunan infrastruktur masih banyak menyediakan peluang investasi yang dapat dikerjasamakan dengan para pengusaha negara-negara lain, khususnya Turki.

“Peluang investasi tidak hanya dalam pembangunan jalan tol, namun juga dalam pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, sumber daya air, perumahan, program pelatihan sumber daya manusia di bidang konstruksi serta transfer teknologi dan pengetahuan dalam sektor konstruksi,” kata Menteri Basuki.

Menurut Menteri Basuki, kemampuan pendanaan Pemerintah yang sangat terbatas dalam pembangunan infrastruktur mendorong Kementerian PUPR melakukan terobosan dalam pembiayaan infrastruktur melalui keterlibatan investasi swasta. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, belanja infrastruktur juga melibatkan  kontribusi swasta dengan proporsi sebesar 42 %. 

Untuk itu, Menteri Basuki mendorong investor-investor dari Turki untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal ini juga untuk mendukung Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia – Turki (IT-CEPA) dengan tujuan mencapai volume perdagangan sebesar USD 10 miliar pada tahun 2023.

Menteri Basuki mengatakan Indonesia terus mengalami kemajuan sebagai negara yang memberikan kemudahan investasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah telah banyak melakukan reformasi kebijakan untuk memastikan kemudahan dan kenyamanan investasi di Indonesia. Misalnya dukungan viability gap fund (VGF) berupa jaminan maupun dukungan pendanaan APBN untuk pembangunan sebagian konstruksi jalan tol sehingga meningkatkan kelayakan finansial pada suatu ruas jalan tol.

Menteri Basuki mencontohkan beberapa pekerjaan infrastruktur di Indonesia yang dilakukan dengan skema public private partnership diantaranya proyek Sistem Pengelolaan Air Minum Karian-Serpong dengan nilai investasi Rp 2,213 triliun, Jalan Tol Cikunir-Ulujami senilai Rp 21,57 triliun, Jembatan Batam-Bintan dengan nilai investasi Rp 8,7 triliun.

“Kami sangat terbuka, silahkan nanti dikomunikasikan dengan Duta Besar Indonesia untuk Turki Bapak Iqbal. Nanti membuat working group dengan kontak person Dubes Indonesia untuk Turki,” tutur Menteri Basuki.  

Menteri Basuki berharap pembangunan  infrastruktur di Kementerian PUPR harus berkualitas dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, khususnya melalui investasi. Infrastruktur diharapkan juga meningkatkan pemerataan hasil-hasil pembangunan, pengembangan kawasan, dan membuka lapangan pekerjaan di sektor konstruksi dan ikutannya.

Pada acara tersebut, hadir mendampingi Menteri Basuki, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Trisasongko Widianto, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Eko Heripurwanto, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit, Sesditjen Bina Konstruksi Dewi Chomistriana, Direktur Kelembagaan Nicodemus Daud, Kepala Biro PAKLN Rachman Arif dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (Rls)

Breaking News

Meniru Produk Tisu NICE, PT The Univenus Peringatkan Produsen Tisu MICE

Published

on

Bisniscorner.com – PT The Univenus mengecam sikap dan tindakan yang dilakukan oleh PT Azkia Diva Nusantara selaku produsen Tisu MICE yang dinilai tidak mempunyai niat dan itikad baik dalam menindaklanjuti pernyataan permintaan maaf yang telah dibuat sebelumnya. Diketahui bahwa produk Tisu MICE memiliki kemiripan dengan merek dan kemasan Tisu NICE yang  telah sejak lama diproduksi dan dipasarkan oleh  PT The Univenus. Hal ini disampaikan oleh Surya K. Susanto, S.H., M.H., Kuasa Hukum PT The Univenus.

Dalam pernyataannya, Surya menjelaskan bahwa PT The Univenus telah melayangkan somasi  pada tanggal 13 Desember 2023 lalu, dengan tujuan untuk memberikan peringatan sekaligus menyelesaikan masalah ini, dan terhadap somasi ini pihak produsen Tisu MICE PT Azkia Diva Nusantara melalui kuasa hukumnya, Rajawali Kusuma Law Firm, telah mengakui kesalahannya dan bersedia menarik semua produk Tisu MICE dari pasaran dan akan melakukan pembatalan pendaftaran merek MICE di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Namun pada kenyataannya, sampai sekarang PT Azkia Diva Nusantara masih terus memproduksi dan memasarkan produk Tisu MICE. Bahkan di banyak seller, produk tisu MICE sudah dianggap sama dengan produk Tisu NICE.

Dengan demikian,  PT Azkia Diva Nusantara tidak mempunyai  niat dan etikat baik serta kesungguhan  untuk mematuhi apa yang telah dijanjikan dalam surat permintaan maafnya.

“Kami menghargai pengakuan kesalahan yang disampaikan oleh PT Azkia Diva Nusantara. Namun, pengakuan saja tidak cukup. Kami membutuhkan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah ini demi melindungi hak kekayaan intelektual klien kami dan mencegah kerugian lebih lanjut,” tegas Surya.

Surya menekankan bahwa PT The Univenus saat ini telah mengajukan upaya hukum baik dari Laporan Polisi maupun Gugatan di Pengadilan dan tidak menutup kemungkinan akan mengajukan Gugatan Ganti Kerugian atas kerugian yang dialami oleh PT The Univenus dan kerugian dari konsumen terhadap produk tiruan dari Nice.

“Untuk saat ini kami tidak akan membuka pintu dialog maupun perdamaian dengan pihak PT Azkia Diva Nusantara dan akan melakukan semua upaya hukum untuk menghentikan plagiasi merek Nice yang  mengelabui para konsumen,” pungkas Surya. (Rls)

Continue Reading

Breaking News

Kementerian PUPR Apresiasi Peran Universitas Muhammadiyah Cirebon dalam Program Penurunan Angka Stunting

Published

on

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai salah satu kementerian yang terlibat dalam program penurunan angka stunting (gangguan petumbuhan pada anak) lewat penyediaan akses air bersih dan sanitasi, mengajak perguruan tinggi ikut berperan dalam program tersebut.

“Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon ini yang akan melaksanakan kuliah kerja mahasiswa  (KKM) ke lapangan, kita dorong untuk dapat menjadi agen pendamping program pengentasan stunting,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah pada pembekalan KKM di Universitas Muhammadiyah Cirebon mewakili Menteri PUPR, Sabtu (13/7/2024).

Sekjen Zainal Fatah menyampaikan apresiasinya terhadap tema KKM Universitas Muhammadiyah Cirebon tahun 2024 yang salah satunya mengangkat isu tentang  penanganan stunting dan kecakapan SDM perempuan dalam mencapai Indonesia Emas 2045.

“Dalam mewujudkan penurunan stunting kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak sesuai tugas dan peran masing-masing. Khusus Kementerian PUPR mendukung akses air bersih dan sanitasi melalui program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS). Program ini bersifat inklusif dengan keterlibatan seluruh masyarakat termasuk perempuan dan penyandang disabilitas sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan,” kata Zainal Fatah.

Dikatakan Sekjen Zainal Fatah, selain program perbaikan gizi, pada dasarnya yang harus diperbaiki adalah ketahanan pangan masyarakat secara mandiri. “Selanjutnya adalah infrastrukturnya, tidak mungkin punya makanan yang sehat kalau airnya tidak sehat. Demikian juga dengan sanitasi yang baik diperlukan air yang bersih,” ujarnya.

Tercatat, pada periode 2018-2023, PAMSIMAS telah dilaksanakan di 19.126 Lokasi dengan anggaran Rp 4,78 triliun. Untuk SANIMAS, pada periode 2018-2023, telah dilaksanakan di 5.989 lokasi yang sebagian besar merupakan kabupaten/kota prioritas penanganan stunting dengan biaya Rp2,2 triliun, dengan jumlah balita stunting penerima manfaat sebanyak 18.747 jiwa.

Hingga tahun 2023, capaian akses sanitasi layak sebesar 82% dan air minum sebesar 92% dari target 100% pada tahun 2024. Sementara layanan air minum perpipaan pada akhir 2024 diperkirakan mencapai 20% dari target 30%, sehingga masih terdapat gap 10%.

Selain lewat program PAMSIMAS dan SANIMAS, Sekjen Zainal Fatah mengatakan, untuk menjaga ketahanan pangan dan ketahanan air, Pemerintah melalui Kementerian PUPR pada periode 2015-2024 juga menargetkan pembangunan 61 bendungan yang akan menambah volume air sebesar 3,82 milyar m³.

“Hingga saat ini, telah selesai 43 bendungan termasuk bendungan Cipanas yang baru saja diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Sementara sisanya 18 bendungan lainnya masih dalam tahap konstruksi. Dari 18 bendungan tersebut 15 diantaranya ditargetkan selesai hingga akhir tahun 2024,” kata Sekjen Zainal Fatah.

Rektor Universitas Muhammadiah Cirebon Arif Nurudin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Sekjen Zainal Fatah mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam pembekalan KKM tersebut. “Ini merupakan KKM berkelanjutan, ada beberapa desa yang sudah kami tangani. Dengan dana kampus dan dana Lazis Muhammadiyah, kami ikut berkontribusi dalam membantu pemerintah mengatasi stunting,” ujarnya. (Rls)

Continue Reading

Breaking News

Tingkatkan SDM Bidang Konstruksi, Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna Bertransformasi Menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Pekerjaan Umum

Published

on

Bisniscorner.com – Dalam mendukung terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang konstruksi yang kompeten, profesional, berdaya saing tinggi, dan siap bekerja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengapresiasi upaya transformasi yang dilakukan Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Sapta Taruna yang dikelola Yayasan Pendidikan Putra menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Pekerjaan Umum. Izin penggantian nama Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Pekerjaan Umum telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  tertanggal 25 Juni 2024.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono selaku Pembina Yayasan Pendidikan Putra terus mendorong Sekolah Tinggi Teknologi Pekerjaan Umum agar menjadi lembaga pendidikan yang kredibel dalam mendukung penyediaan sumber daya manusia konstruksi yang kompeten di Indonesia.

Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Pekerjaan Umum Arie Setiadi Moerwanto mengatakan penggantian nama STT Sapta Taruna menjadi STT PU bertujuan untuk meningkatkan minat belajar masyarakat terhadap Pendidikan teknik ke-PU-an. Penamaan Sekolah Tinggi Teknologi Pekerjaan Umum dinilai akan lebih mudah melekat kepada masyarakat.

“Kita membuka selebar-lebarnya akses ini untuk masyarakat umum. Tanpa mengurangi semangat Sapta Taruna, survei masih banyak masyarakat yang kurang mengenal Sapta Taruna, sehingga kami putuskan berganti Sekolah Tinggi Teknologi Pekerjaan Umum,” kata Arie Setiadi usai penyerahan Surat Keputusan Mendikbudristek yang dilaksanakan di Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Menurut Arie, dengan penggantian nama Sekolah Tinggi Teknologi Pekerjaan Umum tidak akan mengubah program pendidikan yang lama yakni tetap fokus pada 3 program studi yakni; Teknik Lingkungan, Teknik Sipil, dan Teknik Informatika. Arie mengatakan porsi pendidikannya lebih banyak di lapangan, dengan alat yang sama dengan yang digunakan di bidang konstruksi.

“Kurikulumnya yang di kelas hanya 6 semester, sisanya langsung terjun di lapangan, magang dan bekerja di semua lini yang terkait Kementerian PUPR. Kita akan lebih fokuskan pada yang dibutuhkan Kementerian PUPR, misalnya Teknik Informatika fokus pada Hidro Informatik di Bidang Sumber Daya Air, sehingga pengendalian banjir lebih efektif, termasuk pengendalian kekeringan lebih efektif,” kata Arie Setiadi.

Arie mengatakan bahwa ke depan pembangunan infrastruktur masih terus menjadi prioritas pemerintah dalam rangka mengejar daya saing infrastruktur di kancah global, di samping itu juga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia terus dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk melalui Sekolah Tinggi Teknologi Pekerjaan Umum.

“Kita bisa membantu Kementerian PUPR untuk menyiapkan tenaga-tenaga terampil dalam mendukung pembangunan infrastruktur untuk bangsa. Kami bekerja sama dengan Kementerian PUPR, termasuk mitra-mitra Kementerian PUPR. Saya berharap alat-alat termasuk laboratorium dan alat-alat praktik sama dengan yang dipakai pegawai Kementerian PUPR untuk bekerja di lapangan,” kata Arie. (Rls)

Continue Reading

Berita Terbaru

Breaking News2 jam ago

Meniru Produk Tisu NICE, PT The Univenus Peringatkan Produsen Tisu MICE

Bisniscorner.com – PT The Univenus mengecam sikap dan tindakan yang dilakukan oleh PT Azkia Diva Nusantara selaku produsen Tisu MICE...

Breaking News2 hari ago

Kementerian PUPR Apresiasi Peran Universitas Muhammadiyah Cirebon dalam Program Penurunan Angka Stunting

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai salah satu kementerian yang terlibat dalam program penurunan angka stunting...

Breaking News3 hari ago

Tingkatkan SDM Bidang Konstruksi, Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna Bertransformasi Menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Pekerjaan Umum

Bisniscorner.com – Dalam mendukung terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang konstruksi yang kompeten, profesional, berdaya saing tinggi, dan siap...

Breaking News4 hari ago

Kementerian PUPR Pastikan Infrastruktur IKN Siap Dukung Upacara HUT ke-79 RI

Bisniscorner.com  – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat proses kesiapan infrastruktur jelang pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79...

Breaking News5 hari ago

Kementerian PUPR Terima Apresiasi Kolaborasi Penyelenggaraan Mudik Lebaran 2024

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima apresiasi penyelenggaraan dukungan infrastruktur dan transportasi pada arus mudik dan...

Breaking News5 hari ago

Pembangunan Direct Toll Access KM 25 Tangerang Resmi diMulai

Bisniscorner.com – Infrastruktur menjadi salah satu fokus pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat...

Trending