Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan pagu indikatif Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 sebesar Rp115,58 triliun atau lebih kecil dari pagu usulan sebesar Rp 140,33 triliun. Program infrastruktur PUPR tahun 2021 ditujukan untuk mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial akibat Pandemi COVID-19 sesuai dengan Tema dan Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021.
“Pagu indikatif ini
dialokasikan berdasarkan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan
pada 8 Mei 2020,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja
dengan Komisi V DPR RI tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA
K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2021 yang dipimpin oleh
Ketua Komisi V Lasarus, Rabu, (24/6/2020).
Dikatakan Menteri Basuki,
untuk mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial,
Pemerintah telah menetapkan tujuh prioritas nasional agenda pembangunan yakni
program prioritas ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan
berkeadilan, pengembangan wilayah untuk kurangi kesenjangan, SDM berkualitas
dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, infrastruktur
untuk ekonomi dan pelayanan dasar, lingkungan hidup serta perubahan iklim, dan
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
“Dari tujuh prioritas
tersebut ada enam yang terkait dengan agenda pembangunan di Kementerian PUPR,
kecuali revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Sebagai contoh pada
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, Kementerian PUPR
ditugasi membangun kawasan perbatasan, termasuk PLBN,” kata Menteri
Basuki.
Untuk mendukung Prioritas
Nasional Pemerintah tahun 2021 tersebut, Menteri Basuki menyatakan dari pagu
indikatif sebesar Rp 115,58 triliun, diperuntukkan untuk pembangunan
infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 44,46 triliun, pembangunan
konektivitas Rp 38,89 triliun, pengembangan infrastruktur kawasan permukiman Rp
22,33 triliun, perumahan Rp 7,48 triliun dan sisanya untuk perencanaan,
pengawasan, pembiayaan infrastruktur, pembinaan konstruksi, penguatan Sumber
Daya Manusia (SDM), dan layanan manajemen.
Untuk infrastruktur SDA,
target prioritas tahun 2021 yang akan dilaksanakan yakni pembangunan bendungan
dan embung, irigasi dan rawa, pembangunan pengendali daya rusak, penyediaan air
tanah dan air baku untuk mengantisipasi kekeringan, operasi dan pemeliharaan
infrastruktur yang telah selesai dibangun, pengadaan tanah non Proyek Strategis
Nasional (PSN), pengendalian Lumpur Sidoarjo, dan untuk dukungan teknis
lainnya.
“Pembangunan 47
bendungan, terdiri atas 4 bendungan baru dan 43 bendungan lanjutan (on-going)
antara lain Keureuto, Tapin, Bener, Way Sekampung, Leuwikeris, Bendo, Pamukkulu,
dan Budong-Budong. Untuk pembangunan embung antara lain Sriwijaya,mSanur,
Natuna, Bandara Bungo, kemudian revitalisasi 5 danau yakni Rawapening, Limboto,mTondano,
Poso, dan Sipin. Khusus untuk Sipin disiapkan sebagai arena/venue perlombaan dayung
baik nasional dan jika memungkinkan untuk internasional,” ujar Menteri
Basuki.
Dalam pembangunan
konektivitas, Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan jalan sepanjang 662
Km diantaranya di Perbatasan Kalimantan, NTT dan Papua, Trans Papua, Pansela
Jawa (Jawa Tengah & Jawa Timur), missing link seperti pada ruas Geumpang –
Pameu di Aceh), TransKepulauan Terluar, Exit Tol Mesuji di Lampung, Lingkar
Utara Brebes, Bypass Bandara
Internasional Lombok (BIL) – Mandalika NTB, Akses Bandara Syamsudin Noor
(Kalsel), Manado Outer Ring Road, Lingkar Kota Kendari, & Kabupaten Asmat
di Papua.
Pembangunan jembatan baru atau
duplikasi jembatan (18.588 meter) yang diprogramkan pada tahun 2021 antara lain
Jembatan Peureulak (Aceh), Nilo (Riau), Talang Pangeran & Dusun Anyar
(Sumsel), Merangin (Jambi), Kretek (Pansela DIY), Yeh Otan (Bali), Sambas Besar
(Kalbar), Pile Slab Bukit Rawi (Kalteng), Pulau Balang (Kaltim), di ruas Trans
Papua & Trans Maluku. Pembangunan Flyover (FO) / Underpass (UP)/ Terowongan
(2.466 meter) pada tahun 2021 antara lain, UP Bulak Kapal (Bekasi), FO Kopo
(Jawa Barat), FO Purwosari (Jateng), Jalan Layang Bandara Jenderal Ahmad Yani
Semarang (Jateng), & FO Simpang Kabil (Kepulauan Riau).
Infrastruktur permukiman yang
akan dikerjakan pada tahun 2021 yakni prasarana dan sarana air minum, sanitasi,
penataan kawasan permukiman, bangunan gedung, pembangunan dan rehabilitasi
sarana pendidikan, olahraga dan pasar. Terkait program perumahan untuk mendukung
Program Satu Juta Rumah, Kementerian PUPR menargetkan tahun 2021 pembangunan
Rumah Susun dengan jumlah unit satuan Rusun 7.724 unit, bantuan rumah swadaya
111.200 unit di 33 provinsi, rumah khusus 2.640 unit serta bantuan prasarana
sarana utilitas (PSU) 40.000 unit.
Turut mendampingi Menteri
Basuki, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Inspektur Jenderal
Kementerian PUPR Widiarto, Dirjen Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Dirjen Bina
Marga Hedy Rahadian, Dirjen Cipta Karya Danis Sumadilaga, Dirjen Perumahan
Khalawi AH, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Eko Djoeli Heripoerwanto, Dirjen
Bina Konstruksi Trisasongko Widianto, Kepala BPIW Hadi Sucahyono dan Kepala
BPSDM Sugiyartanto. (Rls)