Breaking News
Pagu Indikatif Kementerian PUPR Tahun 2021 Rp 115,58 Triliun, Dukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial
Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan pagu indikatif Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 sebesar Rp115,58 triliun atau lebih kecil dari pagu usulan sebesar Rp 140,33 triliun. Program infrastruktur PUPR tahun 2021 ditujukan untuk mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial akibat Pandemi COVID-19 sesuai dengan Tema dan Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021.
“Pagu indikatif ini dialokasikan berdasarkan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan pada 8 Mei 2020,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2021 yang dipimpin oleh Ketua Komisi V Lasarus, Rabu, (24/6/2020).
Dikatakan Menteri Basuki, untuk mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, Pemerintah telah menetapkan tujuh prioritas nasional agenda pembangunan yakni program prioritas ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, pengembangan wilayah untuk kurangi kesenjangan, SDM berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, lingkungan hidup serta perubahan iklim, dan stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
“Dari tujuh prioritas tersebut ada enam yang terkait dengan agenda pembangunan di Kementerian PUPR, kecuali revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Sebagai contoh pada stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, Kementerian PUPR ditugasi membangun kawasan perbatasan, termasuk PLBN,” kata Menteri Basuki.
Untuk mendukung Prioritas Nasional Pemerintah tahun 2021 tersebut, Menteri Basuki menyatakan dari pagu indikatif sebesar Rp 115,58 triliun, diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 44,46 triliun, pembangunan konektivitas Rp 38,89 triliun, pengembangan infrastruktur kawasan permukiman Rp 22,33 triliun, perumahan Rp 7,48 triliun dan sisanya untuk perencanaan, pengawasan, pembiayaan infrastruktur, pembinaan konstruksi, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), dan layanan manajemen.
Untuk infrastruktur SDA, target prioritas tahun 2021 yang akan dilaksanakan yakni pembangunan bendungan dan embung, irigasi dan rawa, pembangunan pengendali daya rusak, penyediaan air tanah dan air baku untuk mengantisipasi kekeringan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur yang telah selesai dibangun, pengadaan tanah non Proyek Strategis Nasional (PSN), pengendalian Lumpur Sidoarjo, dan untuk dukungan teknis lainnya.
“Pembangunan 47 bendungan, terdiri atas 4 bendungan baru dan 43 bendungan lanjutan (on-going) antara lain Keureuto, Tapin, Bener, Way Sekampung, Leuwikeris, Bendo, Pamukkulu, dan Budong-Budong. Untuk pembangunan embung antara lain Sriwijaya,mSanur, Natuna, Bandara Bungo, kemudian revitalisasi 5 danau yakni Rawapening, Limboto,mTondano, Poso, dan Sipin. Khusus untuk Sipin disiapkan sebagai arena/venue perlombaan dayung baik nasional dan jika memungkinkan untuk internasional,” ujar Menteri Basuki.
Dalam pembangunan konektivitas, Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan jalan sepanjang 662 Km diantaranya di Perbatasan Kalimantan, NTT dan Papua, Trans Papua, Pansela Jawa (Jawa Tengah & Jawa Timur), missing link seperti pada ruas Geumpang – Pameu di Aceh), TransKepulauan Terluar, Exit Tol Mesuji di Lampung, Lingkar Utara Brebes, Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) – Mandalika NTB, Akses Bandara Syamsudin Noor (Kalsel), Manado Outer Ring Road, Lingkar Kota Kendari, & Kabupaten Asmat di Papua.
Pembangunan jembatan baru atau duplikasi jembatan (18.588 meter) yang diprogramkan pada tahun 2021 antara lain Jembatan Peureulak (Aceh), Nilo (Riau), Talang Pangeran & Dusun Anyar (Sumsel), Merangin (Jambi), Kretek (Pansela DIY), Yeh Otan (Bali), Sambas Besar (Kalbar), Pile Slab Bukit Rawi (Kalteng), Pulau Balang (Kaltim), di ruas Trans Papua & Trans Maluku. Pembangunan Flyover (FO) / Underpass (UP)/ Terowongan (2.466 meter) pada tahun 2021 antara lain, UP Bulak Kapal (Bekasi), FO Kopo (Jawa Barat), FO Purwosari (Jateng), Jalan Layang Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang (Jateng), & FO Simpang Kabil (Kepulauan Riau).
Infrastruktur permukiman yang akan dikerjakan pada tahun 2021 yakni prasarana dan sarana air minum, sanitasi, penataan kawasan permukiman, bangunan gedung, pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan, olahraga dan pasar. Terkait program perumahan untuk mendukung Program Satu Juta Rumah, Kementerian PUPR menargetkan tahun 2021 pembangunan Rumah Susun dengan jumlah unit satuan Rusun 7.724 unit, bantuan rumah swadaya 111.200 unit di 33 provinsi, rumah khusus 2.640 unit serta bantuan prasarana sarana utilitas (PSU) 40.000 unit.
Turut mendampingi Menteri Basuki, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto, Dirjen Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Dirjen Cipta Karya Danis Sumadilaga, Dirjen Perumahan Khalawi AH, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Eko Djoeli Heripoerwanto, Dirjen Bina Konstruksi Trisasongko Widianto, Kepala BPIW Hadi Sucahyono dan Kepala BPSDM Sugiyartanto. (Rls)
Breaking News
Kepemimpinan Baru FORSA (Fans of Rhoma Irama and Soneta) Januardi Nylman Siap Antar Organisasi ke Munas III pada Desember 2026
Bisniscorner.com – Dewan Pimpinan Pusat FORSA dengan penuh duka cita menyampaikan bahwa Ketua Umum DPP FORSA, H. Kuswanto, telah wafat pada tanggal 08 Januari 2026. Innalillahi wa innaillaihi rojiun, semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Kepergian beliau meninggalkan duka mendalam bagi seluruh keluarga besar FORSA, mengingat almarhum adalah sosok pemimpin yang luar biasa, penuh dedikasi, dan telah memberikan kontribusi besar bagi perjalanan organisasi.
Untuk mengisi kekosongan kepemimpinan, H. Rhoma Irama selaku tokoh sentral sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan DPP FORSA, melalui mekanisme Rapat Pleno DPP FORSA yang dilaksanakan pada Kamis, 22 Januari 2026, menunjuk Saudara Januardi Nylman, S.H., M.H. sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum DPP FORSA Periode 2021–2026. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Bendahara Umum DPP FORSA dan juga dikenal sebagai Komandan Pusat Forsa Tanggap Bencana (FORGANA). Di luar kiprahnya di FORSA, Januardi Nylman adalah seorang pengacara dan politisi yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan profesional.
Kepengurusan DPP FORSA akan berakhir pada Desember 2026. Dalam masa kepemimpinannya sebagai PLT Ketua Umum, fokus utama Januardi Nylman adalah melanjutkan dua agenda tahunan rutin berskala nasional, yaitu FORSA IDOL dan KOPDARNAS serta mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) FORSA ke – III yang akan digelar pada Desember 2026.
Dalam pernyataannya, Januardi Nylman menyampaikan: “Innalillahi wa innaillaihi rojiun, sebuah amanah dan jabatan adalah titipan Allah dan tanggung jawab yang berat. Mohon doa dari seluruh anggota dan masyarakat agar saya dimudahkan dalam menyelesaikan tugas ini.” Beliau menambahkan: “Kami semua sangat kehilangan sosok Ketua Umum H. Kuswanto beberapa waktu lalu. Almarhum adalah pemimpin yang luar biasa, namun organisasi harus tetap berjalan. Saat ini saya harus melanjutkan amanah dan perjuangan beliau hingga mengantarkan FORSA ke Munas III pada Desember 2026. Bismillah, semoga dimudahkan.”
Dengan demikian, DPP FORSA menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan program-program organisasi, menjaga soliditas, mengamalkan jatidiri FORSA 4B (Beriman, Bertaqwa Berakhlak, Berloyalitas), serta memperkuat peran FORSA sebagai wadah kebersamaan dan pengabdian bagi seluruh penggemar Rhoma Irama dan Soneta di Indonesia maupun mancanegara. (Rls)
Breaking News
Menteri PU dan Menko AHY Tinjau SPAM Karang Baru, Perkuat Suplai Air Bersih untuk RSUD Aceh Tamiang
Monitorbogor.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengakselerasi pemenuhan kebutuhan air bersih pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang. Menteri PU Dody Hanggodo mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karang Baru, yang menjadi tulang punggung suplai air bersih bagi wilayah Karang Baru, Kuala Simpang, dan Rantau, termasuk untuk mendukung operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang di Kuala Simpang.
Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan infrastruktur air minum yang terdampak bencana, guna memastikan layanan dasar masyarakat tetap berjalan serta kebutuhan air bersih untuk fasilitas layanan kesehatan dapat terpenuhi secara andal.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa penanganan SPAM Karang Baru menjadi prioritas karena perannya yang vital, khususnya bagi RSUD Aceh Tamiang.
“Air bersih adalah kebutuhan mendasar, terlebih untuk rumah sakit. Karena itu, Kementerian PU memastikan suplai air tetap terjaga sambil menyiapkan pembangunan permanen agar ke depan sistem ini lebih bagus lagi,” kata Menteri Dody.
Kementerian PU mempercepat penanganan SPAM Karang Baru melalui metode Design and Build, yang meliputi pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) dan reservoir baru untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan sistem. Proses pembangunan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar enam bulan.
Sambil menunggu pembangunan selesai, Kementerian PU telah melakukan langkah-langkah penanganan sementara, antara lain perbaikan sarana penyediaan air minum eksisting yang dikelola oleh PDAM Tirta Tamiang serta optimalisasi pemanfaatan IPA mobile. Upaya ini dilakukan agar pasokan air bersih, khususnya ke RSUD Aceh Tamiang tetap terjaga.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, menjelaskan bahwa penanganan SPAM Karang Baru akan dilakukan secara menyeluruh dengan peningkatan kapasitas dan kualitas pengolahan air.
“Kami akan membangun instalasi pengolahan air baru dengan kapasitas 100 liter per detik, reservoir baru berkapasitas 1.000 meter kubik, serta IPA baja yang akan kami adakan. Secara keseluruhan, target penyelesaian kami adalah Juli 2026,” ujar Dewi.
Dewi menambahkan, pembangunan reservoir 1.000 meter kubik telah dimulai dengan pelaksanaan pancang perdana. Selain itu, Kementerian PU juga akan menambahkan bangunan prasedimentasi untuk mengatasi tingkat kekeruhan air baku yang sangat tinggi pascabencana.
“Tadi kita lihat airnya sangat keruh, jauh di atas ambang batas. Karena itu, kami tambahkan tangki prasedimentasi agar proses pengolahan lebih optimal dan tidak memerlukan bahan kimia berlebihan,” jelas Dewi.
Berdasarkan hasil identifikasi Kementerian PU, kerusakan infrastruktur air minum akibat bencana di Provinsi Aceh tercatat pada 52 SPAM yang tersebar di 11 kabupaten/kota, dengan total kapasitas terdampak mencapai 2.151 liter per detik. Penanganan dilakukan secara bertahap, terintegrasi, dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta pengelola SPAM setempat. (*)
Breaking News
Pascabencana Sumatera, Menteri Dody dan Menko AHY Resmikan Hunian Pertama Kementerian PU di Aceh Tamiang
Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meresmikan pembangunan hunian pertama bagi 84 Kepala Keluarga (KK) terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (22/1/2026). Peresmian dilakukan bersama oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana.
Hunian yang dibangun Kementerian PU ini menjadi solusi hunian layak dan aman bagi masyarakat selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembangunan dilaksanakan dengan pendekatan modular agar cepat dihuni, sekaligus tetap memperhatikan kenyamanan, sanitasi, dan fasilitas dasar pendukung kehidupan warga.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan hunian tersebut merupakan bagian dari tahapan pemulihan yang dilakukan secara bertahap dan terencana, dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami memastikan hunian ini dapat segera ditenpati oleh masyarakat. Pekerjaan dilakukan bertahap, dimulai dari penyiapan lahan, pembangunan unit hunian, hingga penyediaan sarana pendukung seperti sanitasi dan akses air bersih. Target kami adalah memastikan warga bisa kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih aman dan layak,” ujar Menteri Dody.
Huntara yang diresmikan berada di Gampong Bundar, Kecamatan Karang Baru, tepatnya di belakang Kantor Bupati Aceh Tamiang. Hunian berdiri di atas lahan seluas 5.427 m² dengan total luas bangunan 2.052 m², terdiri dari 7 blok hunian dan mushola. Pembangunan huntara berada di bawah tanggung jawab Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU dengan pelaksana PT Wijaya Karya.
Struktur bangunan modular sebanyak 114 modul yang dibangun menjadi 84 unit atau menampung sekitar 336 jiwa, lengkap dengan 42 unit MCK, area komunal multifungsi, area jemur, mushola, genset, serta toren air. Sistem pendukung air bersih berasal dari sumur bor dan tandon, pengolahan air kotor menggunakan sistem biotek, serta pasokan listrik dari PLN.
Menteri Dody menambahkan secara total saat ini Kementerian PU mendapat amanah menbangun 1.200 unit huntara sebagai upaya pemulihan bencana Sumatera. Untuk Aceh Tamiang telah selesai 84 unit dan tengah diselesaikan Huntara 2 sebanyak 156 unit.
Huntara 2 dibangun di lokasi tidak jauh dari huntara 1 di atas lahan seluas 13.248 meter persegi dengan total luas bangunan 3.780 meter persegi. Huntara 2 berupa 210 modul yang dipasang untuk 3 blok hunian dan satu mushola yang diperuntukkan bagi 156 kepala keluarga atau sekitar 624 jiwa, dengan dukungan 78 unit toilet dan 78 unit kamar mandi untuk menjaga sanitasi dan kesehatan lingkungan.
Menko AHY menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PU atas kerja cepat dan terukur dalam menghadirkan hunian sementara bagi warga terdampak. Menurutnya, kehadiran Huntara bukan hanya menjawab kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga menjadi pelecut semangat untuk mempercepat pemulihan wilayah dan kehidupan masyarakat pascabencana.
“Upaya yang dilakukan Kementerian PU patut diapresiasi karena mampu menghadirkan solusi nyata di lapangan dalam waktu relatif singkat. Ini menjadi pemicu penting agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat terus berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan,” ujar Menko AHY.
Kehadiran hunian ini disambut rasa syukur oleh warga. Nur Syamsiah, salah satu penerima, mengaku kondisi hidup keluarganya jauh lebih baik dibandingkan saat harus tinggal di tenda pengungsian.
“Sebelumnya saya tinggal di tenda, saya sering batuk karena dingin dan lembab kalau malam, siangnya debu. Sekarang alhamdulillah sudah punya tempat tinggal yang lebih layak,” kata Nur Syamsiah.
Dengan diresmikannya Huntara untuk 84 KK ini, diharapkan masyarakat terdampak dapat segera meninggalkan tempat pengungsian darurat dan menjalani masa pemulihan dengan kondisi hunian yang lebih manusiawi, aman, dan bermartabat.
Kementerian PU dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan terus mengawal penanganan pascabencana hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pemulihan infrastruktur dasar lainnya, dengan berkoordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. (*)
-
Hotel5 tahun agoHOTEL SANTIKA TERASKOTA BSD CITY
-
Gaya Hidup6 tahun agoLebih Dekat Mengenal Brand Clothing Line Erigo dan Thanksinsomnia
-
Bisnis5 tahun agoAplikasi “Jiwa+” Cara Gampang Pesan Kopi Janji Jiwa & Jiwa Toast
-
Hotel5 tahun agoPaket Intimate Wedding di Hotel Santika BSD City Dibandrol Rp 9.999.000
-
Hotel5 tahun agoHotel Santika BSD Teraskota Tawarkan Paket Pernikahan Mulai Rp 17 Jutaan
-
Breaking News5 tahun agoPebisnis Asal Tangsel Ikut Cerdaskan Anak Bangsa
-
Bisnis6 tahun agoBakmi Siantar LINA di Gading Serpong Sajikan Aneka Menu Mie
-
Breaking News5 tahun agoPolda Banten Gelar Pengukuhan dan Pelantikan Siswa Diktuk Bintara Polri TA.2020/2021
