Connect with us

Breaking News

Strategic Policy Discussion: Pemerintah Berkomitmen Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Papua

Published

on

Bisniscorner.com  – Presiden RI Joko Widodo berkomitmen kuat untuk membangun Papua secara komprehensif.

“Saya minta kebijakan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat ini dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat. Ini penting sekali. Kita mengajak bicara seluruh tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Papua dan Papua Barat sehingga dapat merumuskan sebuah kebijakan yang terbaik, yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera,” jelas beliau dalam Rapat Terbatas terkait Papua pada Rabu (11/3).

Perhatian terhadap Papua dan Papua Barat ini diwujudkan Kementerian PPN/Bappenas melalui penyelenggaraan Strategic Policy Discussion pada Senin (29/6) dengan tema “Papua: Meluruskan Masa Lalu, Menatap Masa Depan”.

“Komitmen pada Papua yang tinggi itu dapat dilihat dari intensitas Presiden ke wilayah Papua. Sejak menjabat pada periode pertama maupun periode kedua ini, Bapak Presiden sudah sebelas kali mengunjungi Tanah Papua,” jelas Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Primowardani saat membuka diskusi.

Komitmen tersebut dilanjutkan dengan dikeluarkannya Inpres No. 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, di mana seluruh kementerian/lembaga ditugaskan merumuskan langkah terobosan guna mengatasi kesenjangan pembangunan di kedua provinsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kementerian PPN/Bappenas sebagai yang ditugaskan menyusun Rencana Aksi Inpres No. 9 Tahun 2017 telah menjalankan fungsinya dengan baik dan berkoordinasi dengan Kantor Staf Kepresidenan, diharapkan dapat menjawab apa yang menjadi komitmen Bapak Presiden untuk kesejahteraan masyarakat di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat,” pungkas Jaleswari.

Diskusi Kebijakan Strategis ini bertujuan: (1) membahas dinamika geopolitik internasional pada 1950-an hingga 1960-an yang melatarbelakangi konteks sejarah integrasi Irian Barat; (2) membahas pertimbangan hukum internasional dalam konteks sejarah integrasi Irian Barat, khususnya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) atau the Act of Free Choice pada 1969; (3) membahas konteks sosio-kultural Irian Barat dalam konteks relasi sosial dengan daerah-daerah di Indonesia; (4) Membahas agenda HAM, mediasi, dan proses rekonsiliasi; dan (5) membahas kerangka dan proses pembangunan perdamaian.

“Dari sisi perencanaan, Kementerian PPN/Bappenas telah memiliki sejumlah strategi dan pendekatan baru, baik dalam kerangka menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 maupun RPJMN 2020-2024, termasuk Inpres No. 9 Tahun 2017 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat,” jelas Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Oktorialdi.

Strategi percepatan pembangunan dilaksanakan dengan perwilayahan komoditas berbasis kearifan komunitas di tujuh wilayah adat di Papua, sementara pendekatan yang digunakan adalah mengidentifikasi potensi wilayah serta menjembatani proses pembangunan dan pengembangannya dari hulu ke hilir atau yang dikenal dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

Oktorialdi juga menjelaskan dukungan regulasi dalam konteks revisi UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Menurut beliau, revisi UU Otonomi Khusus Papua itu setidaknya mencakup enam kerangka utama, yakni kerangka kewenangan, kelembagaan, pembangunan strategis, sumber daya manusia, politik, hukum dan HAM serta kerangka keuangan. Hal itu dimaksudkan agar implementasi program pembangunan, baik dalam RPJMN 2020-2024 maupun kebijakan-kebijakan pembangunan nasional, memiliki pijakan yang kuat di tingkat implementasi.

Tokoh Papua Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi menyampaikan Resolusi PBB Nomor 1514 (XV) pada 14 Desember 1960 mendorong banyak negara yang dijajah untuk menuntut kemerdekaan. Sebagai penguasa wilayah koloni Hindia Belanda (sampai New Guinea), Belanda harus mengakui kemerdekaan Indonesia dan harus melepas koloni Papua sebagai bagian dari jajahannya dalam wilayah Hindia Belanda. Belanda juga telah menandatangani Atlantic Charter pada Agustus 1941 yang di antaranya menegaskan zaman imperialisme telah berakhir dan hak kemerdekaan harus diakui.

Peristiwa Bung Karno mengobarkan semangat Trikora 19 Desember 1961 dan didukung fakta pertempuran Laut Arafura pada 15 Januari 1962 antara Belanda dan Indonesia, di mana Komodor Yos Soedarso gugur bersama awak KRI Macan Tutul, semakin meyakinkan Presiden John F. Kennedy bahwa Bung Karno sangat serius mempertahankan Papua sebagai bagian NKRI.

Pengacara HAM Papua Pieter Ell dalam paparannya menyampaikan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan suatu solusi yang selama 20 tahun belum dibentuk untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Papua. Kasus pelanggaran HAM masa lalu juga dapat diselesaikan komisi ini, yaitu melalui rekonsiliasi.

Hal yang terpenting adalah menatap masa depan sehingga tercipta Papua Tanah Damai. Sementara John NR Gobay, selaku Dewan Adat Papua menyampaikan hubungan Papua dengan kesultanan Ternate dan Tidore sudah terjadi sejak 1500-an, dan VOC mengakui kekuasaan kesultanan Ternate dan Tidore mencakup sebagian Pulau Papua.

Penyelesaian masalah di Papua membutuhkan pendekatan khusus dan perlu dituangkan dalam kebijakan nasional, distorsi sejarah perlu diselesaikan melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KRR) sebagaimana tertuang dalam amanat pasal 46 UU 21 Tahun 2001 melalui usulan Gubernur dan ditetapkan melalui Kepres. KRR menjadi wadah bagi rakyat Papua berbicara melalui dialog damai.

Anggota MRP Provinsi Papua Markus Kayoi menyampaikan melanjutkan kemajuan Tanah Papua yang dituangkan melalui UU Otonomi Khusus sebagai hasil dari win-win solution dan UU hasil kebijakan politik. Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat telah memberikan rekomendasi kepada Presiden agar melakukan dialog yang bermartabat dengan semua pihak guna meminimalisasi kekerasan di masa depan. Amanat UU Otonomi Khusus menyebutkan bahwa MRP merupakan forum yang dapat melakukan rapat dengar pendapat dengan semua pihak dan menjadi rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Guru Besar UI sekaligus Rektor Universitas Ahmad Yani Hikmahanto Juwana menyampaikan bahwa pelanggaran HAM dapat diselesaikan dengan semangat lebih terbuka dan saling menghormati sebagai bentuk demokrasi yang sudah dibangun para pendiri bangsa terdahulu. Hal penting lainnya adalah perlunya melihat geopolitik ke depan dengan melihat sejarah geopolitik masa lalu. Selanjutnya Duta Besar RI untuk Australia 2003-2005 dan Duta Besar RI untuk Tiongkok 2010-2013 Imron Cotan menyampaikan sejarah Belanda menyerah dari Jepang dan melarikan diri ke Australia sehingga banyak tahanan politik Belanda asal Boven Digoel dimakamkan di Kaura di Australia. Ketika Jepang menyerah kepada Sekutu, Belanda melihat peluang dan mencoba menancapkan kekuasaannya kembali di Indonesia melalui Australia.

Sejumlah permasalahan lainnya yang dibahas dalam Strategic Policy Discussion tersebut antara lain perbedaan perspektif terkait sejarah integrasi Papua ke dalam kedaulatan Indonesia, kesenjangan ekonomi dan sosial, isu diskriminasi, keadilan hukum dan penegakan HAM. Solusi yang ditawarkan adalah pemerintah menggelar dialog dan rekonsiliasi untuk Papua yang damai di masa depan.

Selain itu, narasumber mengajak generasi muda Papua untuk mempelajari sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI dengan baik dari sumber bacaan yang autentik, bukan dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara faktual-ilmiah. Di sisi lain, rakyat Papua harus menikmati manfaat Otonomi Khusus lewat penata kelolaan pemerintahan yang kredibel, bersih dan transparan dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat Papua.

Diskusi ini juga mengundang penanggap ahli sejarah Maluku Utara dan Papua Syaiful Bahri Ruray, peneliti Papua Centre FISIP Universitas Indonesia Ani Widyani Soetipto, Ketua PURT MRP dan Ketua PWKI Provinsi Papua Dorince Menhue, peneliti Universitas Cendrawasih Vince Tebay, pengamat Papua Frans Maniagasi, tokoh muda Papua Moksen Idris Sirfefa, serta dua pengamat sejarah Papua Michael Manufandu dan Nick Messet.

Diskusi Kebijakan Strategis ini dipandu Direktur Daerah Tertinggal, Perdesaan dan Transmigrasi Kementerian PPN/Bappenas Velix Wanggai dengan menjaring perspektif yang beragam dari narasumber dan penanggap dalam membaca perjalanan pembangunan sejak era integrasi Papua ke dalam wilayah NKRI hingga sekarang.

“Semua gagasan yang berkembang dalam diskusi ini akan diramu menjadi rancangan kebijakan yang mendasar dan strategis. Setiap kebijakan diharapkan dapat menjawab permasalahan pembangunan di provinsi Papua dan Papua Barat. Tentu saja, dialog akan terus dilakukan dengan semua pihak di pusat dan daerah dalam rangka menata penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat yang lebih baik lagi di masa depan,” pungkas Velix. (Rls)

Breaking News

Dukung Swasembada Pangan, Menteri PU Gelar Panen Demplot dan Pameran Hasil Panen IPHA

Published

on

Bisniscorner.com — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmennya dalam mendukung program swasembada pangan melalui kegiatan Panen Demplot sekaligus Pameran Hasil Panen teknologi Irigasi Padi Hemat Air (IPHA). Acara ini akan diselenggarakan pada Selasa, 22 April 2025, di kawasan Daerah Irigasi (DI) Rentang, Jawa Barat.

Menteri Dody menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menunjukkan secara langsung kualitas dan hasil nyata dari penerapan teknologi IPHA, yang terbukti efektif meningkatkan produksi padi sekaligus menghemat penggunaan air secara signifikan.

“Kementerian PU tidak hanya fokus membangun infrastruktur seperti jalan tol dan jembatan, tetapi juga memastikan air irigasi yang berkualitas dan cukup sampai ke sawah petani. Kegiatan ini merupakan bukti nyata efektivitas IPHA dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” jelasnya kepada wartawan, Jumat (18/4).

Dalam kegiatan ini, panen akan dilakukan pada tiga demplot IPHA dari total 208 demplot yang telah diimplementasikan oleh Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung. Menteri Dody dijadwalkan hadir secara langsung untuk menunjukkan hasil panen tersebut kepada masyarakat umum dan para pemangku kepentingan terkait.

Teknologi IPHA menggunakan metode pengairan berselang (intermittent irrigation), yang memungkinkan lahan sawah mengalami siklus basah-kering secara teratur. Metode ini terbukti dapat menghemat air hingga 30% dan meningkatkan produktivitas padi secara signifikan hingga mencapai 169% dibanding metode konvensional.

“Dengan IPHA, kita tidak hanya bicara soal penghematan air, tetapi juga peningkatan kualitas hasil panen padi. Keberhasilan ini menjadi landasan kuat untuk memperluas penerapan teknologi ini ke daerah-daerah irigasi lain,” tambah Menteri Dody.

Sebelumnya, hingga 17 April 2025, sebanyak 18 demplot IPHA dari total 356 hektare yang tersebar di Kabupaten Indramayu, Cirebon, dan Majalengka telah dipanen. Hasil panen menunjukkan rata-rata produktivitas sebesar 10,35 ton/ha Gabah Kering Panen (GKP), jauh lebih tinggi dibanding rata-rata produktivitas padi konvensional sekitar 6 ton/ha.

Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Dwi Agus Kuncoro, menjelaskan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk optimalisasi penerapan IPHA, seperti rehabilitasi saluran induk dan sekunder, perbaikan pintu air, serta optimalisasi bendung Rentang.

Selain itu, Kementerian PU juga telah mengembangkan sistem informasi pengelolaan air berbasis digital untuk mendukung implementasi IPHA, memudahkan petugas lapangan dan petani dalam mengatur jadwal pengairan, volume debit air, serta peringatan dini kekeringan.

Dengan pencapaian ini, Menteri Dody optimistis bahwa target swasembada pangan nasional dapat dicapai lebih cepat. “Kami berharap IPHA menjadi solusi tepat untuk mengatasi tantangan kekeringan sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia,” pungkas Menteri Dody. (*)

Continue Reading

Breaking News

Diramaikan Aksi Teatrikal, Rumah Budaya HMA Sukses Gelar Halal Bi Halal Bersama Seniman dan Budayawan

Published

on

Bisniscorner.com – Rumah budaya HMA di Jl. Pakancilan, Desa Kuta, RT.2/RW.3, Sukagalih, Megamendung, Bogor Regency, West Java pada Rabu, 16 April 2025 lakukan kegiatan silaturahim dengan para seniman dan budayawan Bogor.

Kegiatan yang digagas Halimah Munawir sebagaibowner Rumah Budaya HMA dilaksanakan dalam rangka Halal Bi Halal antara sesama pegiat seni dan budaya. Hadir dalam kegiatan ini antara lain unsur dari KPJ Merdeka Bogor, Sanggar Jangkar Jiwa, Trotoar Kreatif, Folusi Senja, Bujangga Manik Society, Bogor Wanita Berkebaya (BWB), para pelukis Bogor dan tuan rumah Rumah Budaya HMA, Halimah Munawir

Yang unik dari kegiatan para pengiat seni dan budaya ini adalah spontanitas karya kreatif yang mereka tampilkan dalam kegiatan, KPJ Merdeka pimpinan Tohir Kulikulo menyajikan lagu-lagu balada ala KPJ, pembacaan puisi dari Folusi Senja, tari dan nyanyian dari BWB dan kolaborasi teatrikal dari Jangkar Jiwa  dan seluruh elemen yang hadir.

Aksi teatrikal jangkar Jiwa

Mengusung tema membaca realitas Indonesia yang masih terpuruk dengan persoalan korupsi, penyimpangan kekuasaan, problem kemiskinan, ketimpangan hukum, ketertindasan dan kebodohan yang disinyalir akibat salah urus negara serta intervensi kepentingan global membuat bangsa ini kehilangan daya hidupnya, kehilangan jati diri dan semangat juangnya serta kehilangan pemimpin yang mampu mengarahkan rakyat ke jalan kemakmuran, kesejahteraan dan kejayaan.

Melalui aksi teatrikal yang diperankan anak-anak binaan sanggar Jangkar jiwa sebagai simbol generasi baru indonesia, Heri Cokro penulis naskah sekaligus aktor mengangankan lahirnya pemimpin dari rahim ibu Pertiwi, putra bangsa sejati untuk memandu arah perjuangan bangsa menuju kebangkitan.

Heri Cokro menyampaikan dalam aksi teatrikalnya bahwa telah hadir calon pemimpin besar yang memiliki daya juang tinggi, memiliki kepedulian terhadap kaum lemah, memiliki visi kenegarawanan yang berpijak pada kearifan lokal dan menguasai kemampuan tata kelola birokrasi yang mumpuni, “Dia telah hadir, telah menjelma, telah bekerja dan telah melakukan banyak terobosan untuk menata wilayah kekuasaannya, khususnya di Jawa Barat,” ungkapnya.

Menurut Verry KS, yang bertindak sebagai sutradara pementasan ini, “Saya berharap, kehadiran Kang Dedi Mulyadi (KDM) sebagai fenomena positif dalam memimpin Jawa Barat merupakan pertanda alam untuk kebangkitan Nusantara di masa depan, pemimpin serupa ini harus kita dukung dengan gerakan bersama seluruh warga bangsa dalam upaya merestorasi Indonesia,” ungkapnya.

Selepas tampilan team jangkar Jiwa acara berlanjut dengan tampilan karya seni, pertunjukan aneka busana kebaya warisan leluhur bangsa, dan ditutup dengan doa serta makan nasi liwet bersama.

“Keguyuban para pelaku seni dan budaya ini adalah modal untuk saling memberi kontribusi bagi kemajuan negeri yang bisa melebar menyentuh jiwa bangsa untuk bergerak menjaga sendi-sendi kebudayaan dan kearifan Nusantara, berjuang dalam persatuan membangun peradaban maju menuju visi Indonesia raya,” demikian Halimah Munawir menyampaikan. (Rls)

Continue Reading

Breaking News

Segera Berlaku, Berikut Besaran Tarif Tol Tanjung Pura – Pangkalan Brandan

Published

on

Bisniscorner.com  – PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) menyampaikan besaran tarif Tarif Tol Binjai – Langsa Seksi 3 (Tanjung Pura – Pangkalan Brandan) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 362 Tahun 2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Penetapan Golongan Kendaraan dan Besaran Tarif Tol Binjai – Langsa Seksi 3 (Tanjung Pura – Pangkalan Brandan) yang akan segera berlaku.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, mengatakan bahwa sejak dioperasikan tanpa tarif mulai 11 Maret 2025, Hutama Karya telah melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk diskusi bersama para regulator, akademisi, dan pengamat ekonomi untuk membahas persiapan pemberlakuan tarif melalui Forum Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada hari Senin (14/4).

“Kami berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman pengguna mengenai aturan berkendara yang tepat dan manfaat dari keberadaan jalan tol ini. Selain itu, dalam FGD yang telah berlangsung, kami juga menerima berbagai masukan dari para partisipan yang akan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas dan pelayanan jalan tol yang terus kami perbaiki dan tingkatkan,” ujar Adjib.

Dalam FGD tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Langkat, Mulyono, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi pada dasarnya mendukung pemberlakuan tarif yang diyakini telah melalui kajian menyeluruh oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Ia juga mendorong percepatan pembangunan ruas lanjutan Brandan – Kuala Simpang – Langsa guna melengkapi konektivitas Tol Binjai – Langsa.

“Dengan tersambungnya ruas tersebut, aksesibilitas antar wilayah Sumatra Utara dan Aceh pastinya akan semakin baik, sehingga distribusi logistik dan mobilitas masyarakat pun menjadi lebih lancar dan efisien,” ujarnya.

Berdasarkan SK Menteri PU terkait dengan penetapan tarif tol tersebut, berikut besaran tarif pada Tol Binjai – Langsa Seksi Tanjung Pura – Pangkalan Brandan:

Asal                       Tujuan  Gol I      Gol II & III           Gol IV & V

Pangkalan Brandan*

Tanjung Pura      Rp 26.500             Rp 40.000             Rp 53.500

Stabat                   Rp 64.500             Rp 96.500             Rp 129.000

Binjai                     Rp 81.000             Rp 122.000          Rp 162.500

*Berlaku juga untuk tujuan sebaliknya

Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hutama Karya menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk mengecek tarif gerbang tol tujuan sebelum berangkat dan memastikan kecukupan saldo Kartu Uang Elektronik (UE) agar menghindari antrian di gerbang tol serta memantau informasi melalui akun resmi media sosial Hutama Karya di @HutamaKaryaTollRoad dan @HutamaKarya serta menghubungi Call Center Tol Binjai – Langsa Seksi Tanjung Pura – Pangkalan Brandan di 0823-6784-6784 jika terjadi keadaan darurat atau keluhan di jalan tol. (Rls)

Continue Reading

Berita Terbaru

Breaking News2 hari ago

Dukung Swasembada Pangan, Menteri PU Gelar Panen Demplot dan Pameran Hasil Panen IPHA

Bisniscorner.com — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmennya dalam mendukung program swasembada pangan melalui kegiatan Panen Demplot sekaligus...

Breaking News2 hari ago

Diramaikan Aksi Teatrikal, Rumah Budaya HMA Sukses Gelar Halal Bi Halal Bersama Seniman dan Budayawan

Bisniscorner.com – Rumah budaya HMA di Jl. Pakancilan, Desa Kuta, RT.2/RW.3, Sukagalih, Megamendung, Bogor Regency, West Java pada Rabu, 16...

Breaking News3 hari ago

Segera Berlaku, Berikut Besaran Tarif Tol Tanjung Pura – Pangkalan Brandan

Bisniscorner.com  – PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) menyampaikan besaran tarif Tarif Tol Binjai – Langsa Seksi 3 (Tanjung Pura...

Breaking News3 hari ago

Dorong Investasi Infrastruktur, Wamen Diana Paparkan Peluang Kerja Sama ke Delegasi Nantong dan KJRI Shanghai

Bisniscorner.com  – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti melakukan pertemuan daring dengan Kantor Urusan Luar Negeri Kota Nantong, Tiongkok...

Breaking News3 hari ago

Tinjau TPA Benowo Bersama Menko AHY, Wamen Diana Apresiasi Model Pengelolaan Sampah Berbasis Energi

Bisniscorner.com  – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti...

Breaking News4 hari ago

Kolaborasi Strategis Bethsaida Healthcare dan Jakarta Heart Center, Hadirkan Layanan Jantung Terpadu di Banten

Bisniscorner.com  — Bethsaida Healthcare resmi menjalin kerja sama strategis dengan Jakarta Heart Center untuk penyempurnaan Heart & Vascular Center, sebuah...

Trending