Connect with us

Breaking News

Strategic Policy Discussion: Pemerintah Berkomitmen Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Papua

Published

on

Bisniscorner.com  – Presiden RI Joko Widodo berkomitmen kuat untuk membangun Papua secara komprehensif.

“Saya minta kebijakan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat ini dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat. Ini penting sekali. Kita mengajak bicara seluruh tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Papua dan Papua Barat sehingga dapat merumuskan sebuah kebijakan yang terbaik, yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera,” jelas beliau dalam Rapat Terbatas terkait Papua pada Rabu (11/3).

Perhatian terhadap Papua dan Papua Barat ini diwujudkan Kementerian PPN/Bappenas melalui penyelenggaraan Strategic Policy Discussion pada Senin (29/6) dengan tema “Papua: Meluruskan Masa Lalu, Menatap Masa Depan”.

“Komitmen pada Papua yang tinggi itu dapat dilihat dari intensitas Presiden ke wilayah Papua. Sejak menjabat pada periode pertama maupun periode kedua ini, Bapak Presiden sudah sebelas kali mengunjungi Tanah Papua,” jelas Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Primowardani saat membuka diskusi.

Komitmen tersebut dilanjutkan dengan dikeluarkannya Inpres No. 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, di mana seluruh kementerian/lembaga ditugaskan merumuskan langkah terobosan guna mengatasi kesenjangan pembangunan di kedua provinsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kementerian PPN/Bappenas sebagai yang ditugaskan menyusun Rencana Aksi Inpres No. 9 Tahun 2017 telah menjalankan fungsinya dengan baik dan berkoordinasi dengan Kantor Staf Kepresidenan, diharapkan dapat menjawab apa yang menjadi komitmen Bapak Presiden untuk kesejahteraan masyarakat di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat,” pungkas Jaleswari.

Diskusi Kebijakan Strategis ini bertujuan: (1) membahas dinamika geopolitik internasional pada 1950-an hingga 1960-an yang melatarbelakangi konteks sejarah integrasi Irian Barat; (2) membahas pertimbangan hukum internasional dalam konteks sejarah integrasi Irian Barat, khususnya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) atau the Act of Free Choice pada 1969; (3) membahas konteks sosio-kultural Irian Barat dalam konteks relasi sosial dengan daerah-daerah di Indonesia; (4) Membahas agenda HAM, mediasi, dan proses rekonsiliasi; dan (5) membahas kerangka dan proses pembangunan perdamaian.

“Dari sisi perencanaan, Kementerian PPN/Bappenas telah memiliki sejumlah strategi dan pendekatan baru, baik dalam kerangka menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 maupun RPJMN 2020-2024, termasuk Inpres No. 9 Tahun 2017 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat,” jelas Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Oktorialdi.

Strategi percepatan pembangunan dilaksanakan dengan perwilayahan komoditas berbasis kearifan komunitas di tujuh wilayah adat di Papua, sementara pendekatan yang digunakan adalah mengidentifikasi potensi wilayah serta menjembatani proses pembangunan dan pengembangannya dari hulu ke hilir atau yang dikenal dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

Oktorialdi juga menjelaskan dukungan regulasi dalam konteks revisi UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Menurut beliau, revisi UU Otonomi Khusus Papua itu setidaknya mencakup enam kerangka utama, yakni kerangka kewenangan, kelembagaan, pembangunan strategis, sumber daya manusia, politik, hukum dan HAM serta kerangka keuangan. Hal itu dimaksudkan agar implementasi program pembangunan, baik dalam RPJMN 2020-2024 maupun kebijakan-kebijakan pembangunan nasional, memiliki pijakan yang kuat di tingkat implementasi.

Tokoh Papua Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi menyampaikan Resolusi PBB Nomor 1514 (XV) pada 14 Desember 1960 mendorong banyak negara yang dijajah untuk menuntut kemerdekaan. Sebagai penguasa wilayah koloni Hindia Belanda (sampai New Guinea), Belanda harus mengakui kemerdekaan Indonesia dan harus melepas koloni Papua sebagai bagian dari jajahannya dalam wilayah Hindia Belanda. Belanda juga telah menandatangani Atlantic Charter pada Agustus 1941 yang di antaranya menegaskan zaman imperialisme telah berakhir dan hak kemerdekaan harus diakui.

Peristiwa Bung Karno mengobarkan semangat Trikora 19 Desember 1961 dan didukung fakta pertempuran Laut Arafura pada 15 Januari 1962 antara Belanda dan Indonesia, di mana Komodor Yos Soedarso gugur bersama awak KRI Macan Tutul, semakin meyakinkan Presiden John F. Kennedy bahwa Bung Karno sangat serius mempertahankan Papua sebagai bagian NKRI.

Pengacara HAM Papua Pieter Ell dalam paparannya menyampaikan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan suatu solusi yang selama 20 tahun belum dibentuk untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Papua. Kasus pelanggaran HAM masa lalu juga dapat diselesaikan komisi ini, yaitu melalui rekonsiliasi.

Hal yang terpenting adalah menatap masa depan sehingga tercipta Papua Tanah Damai. Sementara John NR Gobay, selaku Dewan Adat Papua menyampaikan hubungan Papua dengan kesultanan Ternate dan Tidore sudah terjadi sejak 1500-an, dan VOC mengakui kekuasaan kesultanan Ternate dan Tidore mencakup sebagian Pulau Papua.

Penyelesaian masalah di Papua membutuhkan pendekatan khusus dan perlu dituangkan dalam kebijakan nasional, distorsi sejarah perlu diselesaikan melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KRR) sebagaimana tertuang dalam amanat pasal 46 UU 21 Tahun 2001 melalui usulan Gubernur dan ditetapkan melalui Kepres. KRR menjadi wadah bagi rakyat Papua berbicara melalui dialog damai.

Anggota MRP Provinsi Papua Markus Kayoi menyampaikan melanjutkan kemajuan Tanah Papua yang dituangkan melalui UU Otonomi Khusus sebagai hasil dari win-win solution dan UU hasil kebijakan politik. Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat telah memberikan rekomendasi kepada Presiden agar melakukan dialog yang bermartabat dengan semua pihak guna meminimalisasi kekerasan di masa depan. Amanat UU Otonomi Khusus menyebutkan bahwa MRP merupakan forum yang dapat melakukan rapat dengar pendapat dengan semua pihak dan menjadi rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Guru Besar UI sekaligus Rektor Universitas Ahmad Yani Hikmahanto Juwana menyampaikan bahwa pelanggaran HAM dapat diselesaikan dengan semangat lebih terbuka dan saling menghormati sebagai bentuk demokrasi yang sudah dibangun para pendiri bangsa terdahulu. Hal penting lainnya adalah perlunya melihat geopolitik ke depan dengan melihat sejarah geopolitik masa lalu. Selanjutnya Duta Besar RI untuk Australia 2003-2005 dan Duta Besar RI untuk Tiongkok 2010-2013 Imron Cotan menyampaikan sejarah Belanda menyerah dari Jepang dan melarikan diri ke Australia sehingga banyak tahanan politik Belanda asal Boven Digoel dimakamkan di Kaura di Australia. Ketika Jepang menyerah kepada Sekutu, Belanda melihat peluang dan mencoba menancapkan kekuasaannya kembali di Indonesia melalui Australia.

Sejumlah permasalahan lainnya yang dibahas dalam Strategic Policy Discussion tersebut antara lain perbedaan perspektif terkait sejarah integrasi Papua ke dalam kedaulatan Indonesia, kesenjangan ekonomi dan sosial, isu diskriminasi, keadilan hukum dan penegakan HAM. Solusi yang ditawarkan adalah pemerintah menggelar dialog dan rekonsiliasi untuk Papua yang damai di masa depan.

Selain itu, narasumber mengajak generasi muda Papua untuk mempelajari sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI dengan baik dari sumber bacaan yang autentik, bukan dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara faktual-ilmiah. Di sisi lain, rakyat Papua harus menikmati manfaat Otonomi Khusus lewat penata kelolaan pemerintahan yang kredibel, bersih dan transparan dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat Papua.

Diskusi ini juga mengundang penanggap ahli sejarah Maluku Utara dan Papua Syaiful Bahri Ruray, peneliti Papua Centre FISIP Universitas Indonesia Ani Widyani Soetipto, Ketua PURT MRP dan Ketua PWKI Provinsi Papua Dorince Menhue, peneliti Universitas Cendrawasih Vince Tebay, pengamat Papua Frans Maniagasi, tokoh muda Papua Moksen Idris Sirfefa, serta dua pengamat sejarah Papua Michael Manufandu dan Nick Messet.

Diskusi Kebijakan Strategis ini dipandu Direktur Daerah Tertinggal, Perdesaan dan Transmigrasi Kementerian PPN/Bappenas Velix Wanggai dengan menjaring perspektif yang beragam dari narasumber dan penanggap dalam membaca perjalanan pembangunan sejak era integrasi Papua ke dalam wilayah NKRI hingga sekarang.

“Semua gagasan yang berkembang dalam diskusi ini akan diramu menjadi rancangan kebijakan yang mendasar dan strategis. Setiap kebijakan diharapkan dapat menjawab permasalahan pembangunan di provinsi Papua dan Papua Barat. Tentu saja, dialog akan terus dilakukan dengan semua pihak di pusat dan daerah dalam rangka menata penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat yang lebih baik lagi di masa depan,” pungkas Velix. (Rls)

Breaking News

Kementerian PUPR : Jalan Pansela Jawa Sebagai Jalur Wisata dan Alternatif Mudik Lebaran 2024

Published

on

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong pembangunan Jalan Pantai Selatan (Pansela) Jawa yang ditargetkan tersambung dari Banten hingga Jawa Timur (Jatim). Jalan Pansela diharapkan dapat meningkatkan layanan transportasi jalan Pulau Jawa bagian selatan, khususnya dalam mendukung kelancaran dan kenyamanan arus lalu lintas pada saat libur Lebaran 2024.

Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan selain untuk mengurangi beban lalu lintas arus mudik/balik Lebaran Jalan Tol Trans Jawa dan Jalan Pantai Utara (Pantura) Jawa, peningkatan kondisi jalan Pansela juga mendukung potensi pariwisata wilayah pesisir pantai selatan guna  mendorong perekonomian daerah setempat.

“Kita terus promosikan jalur Pansela Jawa, supaya orang tertarik lewat selatan. Karena tidak hanya jalannya yang bagus namun juga memiliki pemandangan yang indah (panoramic road) dan terdapat banyak obyek wisata,” kata Endra yang juga Juru Bicara Kementerian PUPR.

Ruas jalan Pansela terbentang melintasi 5 provinsi di Pulau Jawa yakni Provinsi Banten dengan ruas Simpang Labuhan-Batas Provinsi Jawa Barat sepanjang 170,09 km. Pada TA 2024, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp45 miliar untuk pekerjaan preservasi jalan dan jembatan jalur Pansela Banten sepanjang 170,13  km, salah satunya Jalan Cilegon-Pasauran-Cibaliung dan Citereup-Tanjung Lesung, termasuk penanganan longsor ruas Bayah-Cibarenok-Batas Provinsi Jabar.

“Pansela Banten menjadi akses menuju tempat-tempat wisata di pesisir pantai Banten dan liburan keluarga serta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Lesung,” kata Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Wida Nurfaida.

Ruas Pansela Provinsi Jawa Barat dari Batas Provinsi Banten-Sindang Barang hingga Batas Provinsi Jawa Tengah sepanjang 416 km. Pada TA 2024 dilakukan pekerjaan lanjutan berupa preservasi jalan dan jembatan sepanjang 444,4 km dengan biaya Rp 280 miliar, termasuk penggantian Jembatan Cibareno (Cs) dan Cilangla (Cs).

Kemudian Jalan Lintas Pansela di Provinsi Jawa Tengah dengan ruas mulai Batas Provinsi Jawa Barat-Congot-Duwet hingga Glonggong sepanjang 213,36 km. Pada TA 2024 dikerjakan pembangunan duplikasi Jembatan Tipar sepanjang 120 meter.

Selanjutnya jalur Pansela Provinsi DI Yogyakarta dengan ruas Congot -Legundi hingga Duwet sepanjang 118,39 km. Pada TA 2024 dilakukan pembangunan Jembatan Pandansimo sepanjang 1,2 km serta preservasi jalan dan jembatan sepanjang 100 km, salah satunya Jalan Congot-Kretek-Legundi-Duwet.

Terakhir jalan Pansela Provinsi Jawa Timur dengan ruas Panggul-Sendangbiru–Jarit-Puger hingga Glenmore sepanjang 628,39 km. Pada TA 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp 97 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 3,4 km, salah satunya jalan dan jembatan Bululawang-Sidomulyo-Tambakrejo.

Pada tahun ini, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jatim – Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga juga melanjutkan penanganan jalan dan jembatan sepanjang 202 km diantaranya Jalan Pansela Kabupaten Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. (Rls)

Continue Reading

Breaking News

Jalan Tol Bocimi Ruas Cigombong – Cibadak Siap Difungsikan Mulai Kamis, 11 April 2024

Published

on

Bisniscorner.com – Pasca penanganan darurat dan pembersihan lokasi pada Jalan Tol Bocimi Ruas Cigombong – Cibadak Km 64+600, Kementerian PUPR bersama pihak Kepolisian Resort (Polres) Sukabumi memastikan bahwa ruas tersebut dapat difungsikan untuk membantu mengurangi kepadatan lalu lintas selama masa Mudik Lebaran 2024.

Sesuai update informasi yang diterima dari Polres Sukabumi, arus dari arah Bogor – Cigombong – Cibadak menuju ke Sukabumi saat ini padat dan  tengah dilakukan persiapan pembukaan lajur fungsionalnya.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja  mengatakan, “Rencana dibuka sekitar  pukul 12.00 WIB mulai dari Pintu Cigombong (KM 60) ke arah Pintu Cibadak/Parungkuda (KM 72) – Sukabumi. Dengan pertimbangan keselamatan, hanya satu lajur pada KM64+600 B yang dibuka fungsional untuk kendaraan Golongan 1, dimana pengaturan lalu lintasnya dilakukan sepenuhnya oleh Polres Sukabumi.”

Jubir Endra menegaskan bahwa akan diberlakukan sistem buka-tutup pada ruas fungsional ini, dengan jam operasional dalam kendali Polres Sukabumi. Kemungkinan antara pukul 07.00 hingga 17.00 WIB setiap harinya.

“Kementerian PUPR bersama PT. Trans Jabar Tol selaku BUJT tetap akan standby di lapangan untuk memastikan layanan tol fungsional ini berjalan baik.  Kami pun menghimbau pengguna jalan tol untuk tetap berhati-hati dan senantiasa mengikuti arahan petugas Kepolisian di lapangan untuk keselamatan dan keamanan bersama,” jelas Jubir Endra.

“Pada masa Mudik Lebaran, penggunaan seluruh ruas tol fungsional, termasuk tol Bocimi Ruas Cigombong – Cibadak/Parungkuda tidak dipungut biaya,” tutup Jubir Endra. (Rls)

Continue Reading

Breaking News

Bunga Bangkai Raksasa Mekar di Kebun Raya Cibodas

Published

on

Bisniscorner.com – Libur Lebaran sudah tiba, untuk Anda yang masih bingung mau mengisi liburan kemana, Kebun Raya Cibodas bisa menjadi pilihan. Jika Anda memilih berkunjung ke destinasi wisata ini, Anda akan disambut dengan mekarnya bunga bangkai raksasa. Wah menarik bukan?

Bunga yang umum dikenal dengan Bunga Bangkai atau Amorphophallus titanum (Becc.) merupakan tanaman  koleksi hasil dari anakan  tanaman induk yang di koleksi sejak tahun 2000  hasil eksplorasi dari Bukit Sungai Talang, Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Sumatera Barat, tanaman koleksi ini termasuk kedalam suku aracea atau talas tlasan yang mengalami beberapa fase,  yaitu fase dorman atau istirahat, fase vegetatif dan fase  generatif atau berbunga.

Bunga bangkai termasuk dalam kategori tumbuhan langka berdasarkan klasifikasi dari International Union for Conservation of Nature (IUCN) dan keberadaannya dilindungi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Daseng Ahmad Samsudin bersama Supervisor Hortikultura Kebun Raya Cibodas, Latif. Koleksi bunga bangkai dengan nomor koleksi 76, mulai keluar kuncup bunga  pada tanggal 16 februari 2024.  Pengamatan /pengukuran tinggi  lakukan setiap 2 hari sekali. Pengamatan terakhir dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 dengan tinggi tanaman 171.5 cm.

Bunga bangkai Kebun Raya Cibodas, terletak bersebelahan dengan taman lumut. Kondisi sekitar bunga bangkai tampak ternaungi oleh pohon-pohon yang tinggi dan rimbun, salah satunya pohon rasamala atau Altingia excelsa. Serasah daun rasamala yang berguguran pada area sekitar sering dimanfaatkan untuk menutupi media tanam bunga bangkai tersebut, dengan tujuan untuk membantu proses penyuburan tanah disekitar umbi bunga bangkai tumbuh.

General Manager Kebun Raya Cibodas, Joko Sulistio mengatakan akan mekarnya bunga bangkai di penghujung bulan April ini menjadi salah satu kado ulang tahun Kebun Raya Cibodas. Yang mana pada tanggal 11 April tahun 2024 ini merupakan hari jadi Kebun Raya Cibodas yang ke 172 tahun.

“Jika dilihat dari hasil data pengamatan yang dilakukan, semoga bunga bangkai dengan no koleksi 76 yang akan mekar pada tahun ini bisa lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Bunga bangkai tersebut terakhir berbunga bulan Maret 2020 dengan tinggi mencapai 291 cm dengan diameter kelopak (spatha) 119 cm,” imbuhnya.

General Manager Corporate Communication PT Mitra Natura Raya, Zaenal Arifin mengatakan, bunga bangkai ini lebih berdaptasi dengan baik pada iklim di dataran tingggi seperti di Kebun Raya Cibodas yang memiliki ketinggian temat 1.300 -1.424 meter diatas permukaan laut. Bunga bangkai di Kebun Raya Cibodas  lebih sering mekar dibandingkan di Kebun Raya Bogor karena hingga saat ini, Kebun Raya Cibodas telah memiliki 13 spesimen. Karenanya di Kebun Raya Cibodas bisa hampir setiap tahun, sementara di Kebun Raya Bogor empat atau lima tahun sekali.  (Rls)

Continue Reading

Berita Terbaru

Breaking News7 jam ago

Kementerian PUPR : Jalan Pansela Jawa Sebagai Jalur Wisata dan Alternatif Mudik Lebaran 2024

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong pembangunan Jalan Pantai Selatan (Pansela) Jawa yang ditargetkan tersambung...

Breaking News3 hari ago

Jalan Tol Bocimi Ruas Cigombong – Cibadak Siap Difungsikan Mulai Kamis, 11 April 2024

Bisniscorner.com – Pasca penanganan darurat dan pembersihan lokasi pada Jalan Tol Bocimi Ruas Cigombong – Cibadak Km 64+600, Kementerian PUPR...

Breaking News1 minggu ago

Bunga Bangkai Raksasa Mekar di Kebun Raya Cibodas

Bisniscorner.com – Libur Lebaran sudah tiba, untuk Anda yang masih bingung mau mengisi liburan kemana, Kebun Raya Cibodas bisa menjadi...

Breaking News1 minggu ago

Menteri Basuki Tinjau Tol Fungsional Kartasura – Klaten Sepanjang 22,3 Km, Solo – Yogya Lebih Lancar

Bisniscorner.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau Jalan Tol Solo – Yogyakarta  di Kabupaten Klaten,...

Breaking News1 minggu ago

Puncak Ramadan Berbagi 2024, Kementerian PUPR Salurkan 1.600 Paket Sembako

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas Kementerian PUPR menyelenggarakan “Puncak Ramadan...

Breaking News1 minggu ago

Penanganan Darurat Pasca Longsor Dimulai, Ruas Cigombong – Cibadak Diupayakan Tetap Dapat Fungsional Pada Mudik Lebaran 2024

Bisniscorner.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meninjau penanganan...

Trending