Connect with us

Breaking News

Strategic Policy Discussion: Pemerintah Berkomitmen Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Papua

Published

on

Bisniscorner.com  – Presiden RI Joko Widodo berkomitmen kuat untuk membangun Papua secara komprehensif.

“Saya minta kebijakan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat ini dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat. Ini penting sekali. Kita mengajak bicara seluruh tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Papua dan Papua Barat sehingga dapat merumuskan sebuah kebijakan yang terbaik, yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera,” jelas beliau dalam Rapat Terbatas terkait Papua pada Rabu (11/3).

Perhatian terhadap Papua dan Papua Barat ini diwujudkan Kementerian PPN/Bappenas melalui penyelenggaraan Strategic Policy Discussion pada Senin (29/6) dengan tema “Papua: Meluruskan Masa Lalu, Menatap Masa Depan”.

“Komitmen pada Papua yang tinggi itu dapat dilihat dari intensitas Presiden ke wilayah Papua. Sejak menjabat pada periode pertama maupun periode kedua ini, Bapak Presiden sudah sebelas kali mengunjungi Tanah Papua,” jelas Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Primowardani saat membuka diskusi.

Komitmen tersebut dilanjutkan dengan dikeluarkannya Inpres No. 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, di mana seluruh kementerian/lembaga ditugaskan merumuskan langkah terobosan guna mengatasi kesenjangan pembangunan di kedua provinsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kementerian PPN/Bappenas sebagai yang ditugaskan menyusun Rencana Aksi Inpres No. 9 Tahun 2017 telah menjalankan fungsinya dengan baik dan berkoordinasi dengan Kantor Staf Kepresidenan, diharapkan dapat menjawab apa yang menjadi komitmen Bapak Presiden untuk kesejahteraan masyarakat di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat,” pungkas Jaleswari.

Diskusi Kebijakan Strategis ini bertujuan: (1) membahas dinamika geopolitik internasional pada 1950-an hingga 1960-an yang melatarbelakangi konteks sejarah integrasi Irian Barat; (2) membahas pertimbangan hukum internasional dalam konteks sejarah integrasi Irian Barat, khususnya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) atau the Act of Free Choice pada 1969; (3) membahas konteks sosio-kultural Irian Barat dalam konteks relasi sosial dengan daerah-daerah di Indonesia; (4) Membahas agenda HAM, mediasi, dan proses rekonsiliasi; dan (5) membahas kerangka dan proses pembangunan perdamaian.

“Dari sisi perencanaan, Kementerian PPN/Bappenas telah memiliki sejumlah strategi dan pendekatan baru, baik dalam kerangka menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 maupun RPJMN 2020-2024, termasuk Inpres No. 9 Tahun 2017 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat,” jelas Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Oktorialdi.

Strategi percepatan pembangunan dilaksanakan dengan perwilayahan komoditas berbasis kearifan komunitas di tujuh wilayah adat di Papua, sementara pendekatan yang digunakan adalah mengidentifikasi potensi wilayah serta menjembatani proses pembangunan dan pengembangannya dari hulu ke hilir atau yang dikenal dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

Oktorialdi juga menjelaskan dukungan regulasi dalam konteks revisi UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Menurut beliau, revisi UU Otonomi Khusus Papua itu setidaknya mencakup enam kerangka utama, yakni kerangka kewenangan, kelembagaan, pembangunan strategis, sumber daya manusia, politik, hukum dan HAM serta kerangka keuangan. Hal itu dimaksudkan agar implementasi program pembangunan, baik dalam RPJMN 2020-2024 maupun kebijakan-kebijakan pembangunan nasional, memiliki pijakan yang kuat di tingkat implementasi.

Tokoh Papua Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi menyampaikan Resolusi PBB Nomor 1514 (XV) pada 14 Desember 1960 mendorong banyak negara yang dijajah untuk menuntut kemerdekaan. Sebagai penguasa wilayah koloni Hindia Belanda (sampai New Guinea), Belanda harus mengakui kemerdekaan Indonesia dan harus melepas koloni Papua sebagai bagian dari jajahannya dalam wilayah Hindia Belanda. Belanda juga telah menandatangani Atlantic Charter pada Agustus 1941 yang di antaranya menegaskan zaman imperialisme telah berakhir dan hak kemerdekaan harus diakui.

Peristiwa Bung Karno mengobarkan semangat Trikora 19 Desember 1961 dan didukung fakta pertempuran Laut Arafura pada 15 Januari 1962 antara Belanda dan Indonesia, di mana Komodor Yos Soedarso gugur bersama awak KRI Macan Tutul, semakin meyakinkan Presiden John F. Kennedy bahwa Bung Karno sangat serius mempertahankan Papua sebagai bagian NKRI.

Pengacara HAM Papua Pieter Ell dalam paparannya menyampaikan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan suatu solusi yang selama 20 tahun belum dibentuk untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Papua. Kasus pelanggaran HAM masa lalu juga dapat diselesaikan komisi ini, yaitu melalui rekonsiliasi.

Hal yang terpenting adalah menatap masa depan sehingga tercipta Papua Tanah Damai. Sementara John NR Gobay, selaku Dewan Adat Papua menyampaikan hubungan Papua dengan kesultanan Ternate dan Tidore sudah terjadi sejak 1500-an, dan VOC mengakui kekuasaan kesultanan Ternate dan Tidore mencakup sebagian Pulau Papua.

Penyelesaian masalah di Papua membutuhkan pendekatan khusus dan perlu dituangkan dalam kebijakan nasional, distorsi sejarah perlu diselesaikan melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KRR) sebagaimana tertuang dalam amanat pasal 46 UU 21 Tahun 2001 melalui usulan Gubernur dan ditetapkan melalui Kepres. KRR menjadi wadah bagi rakyat Papua berbicara melalui dialog damai.

Anggota MRP Provinsi Papua Markus Kayoi menyampaikan melanjutkan kemajuan Tanah Papua yang dituangkan melalui UU Otonomi Khusus sebagai hasil dari win-win solution dan UU hasil kebijakan politik. Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat telah memberikan rekomendasi kepada Presiden agar melakukan dialog yang bermartabat dengan semua pihak guna meminimalisasi kekerasan di masa depan. Amanat UU Otonomi Khusus menyebutkan bahwa MRP merupakan forum yang dapat melakukan rapat dengar pendapat dengan semua pihak dan menjadi rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Guru Besar UI sekaligus Rektor Universitas Ahmad Yani Hikmahanto Juwana menyampaikan bahwa pelanggaran HAM dapat diselesaikan dengan semangat lebih terbuka dan saling menghormati sebagai bentuk demokrasi yang sudah dibangun para pendiri bangsa terdahulu. Hal penting lainnya adalah perlunya melihat geopolitik ke depan dengan melihat sejarah geopolitik masa lalu. Selanjutnya Duta Besar RI untuk Australia 2003-2005 dan Duta Besar RI untuk Tiongkok 2010-2013 Imron Cotan menyampaikan sejarah Belanda menyerah dari Jepang dan melarikan diri ke Australia sehingga banyak tahanan politik Belanda asal Boven Digoel dimakamkan di Kaura di Australia. Ketika Jepang menyerah kepada Sekutu, Belanda melihat peluang dan mencoba menancapkan kekuasaannya kembali di Indonesia melalui Australia.

Sejumlah permasalahan lainnya yang dibahas dalam Strategic Policy Discussion tersebut antara lain perbedaan perspektif terkait sejarah integrasi Papua ke dalam kedaulatan Indonesia, kesenjangan ekonomi dan sosial, isu diskriminasi, keadilan hukum dan penegakan HAM. Solusi yang ditawarkan adalah pemerintah menggelar dialog dan rekonsiliasi untuk Papua yang damai di masa depan.

Selain itu, narasumber mengajak generasi muda Papua untuk mempelajari sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI dengan baik dari sumber bacaan yang autentik, bukan dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara faktual-ilmiah. Di sisi lain, rakyat Papua harus menikmati manfaat Otonomi Khusus lewat penata kelolaan pemerintahan yang kredibel, bersih dan transparan dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat Papua.

Diskusi ini juga mengundang penanggap ahli sejarah Maluku Utara dan Papua Syaiful Bahri Ruray, peneliti Papua Centre FISIP Universitas Indonesia Ani Widyani Soetipto, Ketua PURT MRP dan Ketua PWKI Provinsi Papua Dorince Menhue, peneliti Universitas Cendrawasih Vince Tebay, pengamat Papua Frans Maniagasi, tokoh muda Papua Moksen Idris Sirfefa, serta dua pengamat sejarah Papua Michael Manufandu dan Nick Messet.

Diskusi Kebijakan Strategis ini dipandu Direktur Daerah Tertinggal, Perdesaan dan Transmigrasi Kementerian PPN/Bappenas Velix Wanggai dengan menjaring perspektif yang beragam dari narasumber dan penanggap dalam membaca perjalanan pembangunan sejak era integrasi Papua ke dalam wilayah NKRI hingga sekarang.

“Semua gagasan yang berkembang dalam diskusi ini akan diramu menjadi rancangan kebijakan yang mendasar dan strategis. Setiap kebijakan diharapkan dapat menjawab permasalahan pembangunan di provinsi Papua dan Papua Barat. Tentu saja, dialog akan terus dilakukan dengan semua pihak di pusat dan daerah dalam rangka menata penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat yang lebih baik lagi di masa depan,” pungkas Velix. (Rls)

Breaking News

Menteri Basuki Dorong Pengembang Rumah Bersubsidi Terus Tingkatkan Kualitas Rumah dan Kawasannya

Published

on

Bisniscorner.com  – Hadir mewakili Presiden Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta para pengembang perumahan bersubsidi untuk terus meningkatkan kualitas konstruksi rumah beserta kawasannya lewat bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Hal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan penghuni sehingga meningkatkan produktivitas.

“Membangun rumah juga harus membangun kawasannya, supaya penghuni jadi lebih nyaman, dengan kenyamanan sehingga lebih produktif para penghuninya. Bukan hanya jalan, PSU juga disediakan untuk fasilitas sanitasi dan air bersih. Kementerian PUPR akan lebih detail pada penyaluran PSU di rumah-rumah bersubsidi,” dalam acara HUT ke- 5 Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) dan Kongres ke-2 HIMPERRA 2023, Kamis malam (7/12/2023).

Pada tahun anggaran 2023 pemerintah menyalurkan bantuan PSU untuk 43.068 unit rumah bersubsidi di seluruh Indonesia berupa  prasarana, sarana, dan utilitas umum. Tujuannya untuk meningkatkan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dikatakan Menteri Basuki, Pemerintah melalui Kementerian PUPR juga terus berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas bantuan pembiayaan perumahan, salah satunya melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

“Hingga saat ini bantuan FLPP anggaran tahun 2023 sudah disalurkan semua 100%. Tercatat sudah ada antrian 16 ribu untuk tahun 2024 dan walaupun anggaran FLPP diperkirakan pada Juli 2024 sudah habis tersalurkan, saya usahakan FLPP ditambah lagi anggarannya,” kata Menteri Basuki

Dikatakan Menteri Basuki, penambahan alokasi bantuan rumah bersubsidi sangat penting mengingat pesan dari Menteri Keuangan yang mengatakan rumah bersubsidi salah satu pendukung perekonomian di Indonesia.

Berdasarkan data, hingga akhir November 2023, realisasi FLPP sudah mencapai 100% yaitu untuk rumah subsidi sebanyak 220.000 unit. Selain FLPP, juga terdapat bantuan pembiayaan perumahan tahun 2023 meliputi  Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit, dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 220.000 unit.

Untuk mengajukan permohonan subsidi FLPP, masyarakat dapat mengunduh aplikasi SiKasep  (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) melalui PlayStore.

Dalam acara tersebut, Menteri Basuki juga mewakili Presiden Joko Widodo yang mendapatkan penghargaan Tokoh Bangsa Sejuta Rumah untuk Rakyat. Menteri Basuki juga mendapatkan penghargaan dari HIMPERRA  sebagai Tokoh Utama Sejuta Rumah untuk Rakyat sebagai rangkaian acara Grand Award pada HUT ke- 5 HIMPERRA.

Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Utama Bank BTN Nixon Lambok Pahotan Napitupulu, dan Ketua Umum HIMPERRA masa bakti tahun 2023-2027 Ari Tri Priyono. (Rls)

Continue Reading

Breaking News

Kementerian PUPR Pastikan Kesiapan Infrastruktur Jalan untuk Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

Published

on

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan kesiapan jalan tol dan jalan nasional untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas pada libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) mendatang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini panjang jaringan jalan nasional di Indonesia adalah 47.603 km dengan kemantapan rata-rata mencapai 92,2%, sementara jalan tol yang sudah operasional sepanjang 2.816 km.

“Pembangunan jalan tol hingga akhir tahun 2023 ditargetkan sepanjang 357 km. Sampai November 2023 sepanjang 236 km sudah dioperasikan, selanjutnya sepanjang 121 km juga akan dapat dioperasikan fungsional pada saat Nataru,” kata Menteri Basuki dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Jalan tol di Pulau Jawa yang operasional sepanjang 1.782 km dan dilengkapi 92 TIP. Penambahan ruas tol operasi di Pulau Jawa sepanjang 90,6 km yaitu Tol Cinere-Jagorawi ruas Kukusan-Jc.Krukut dan Ramp JC Krukut, Tol Cinere-Jagorawi ruas JC Krukut- Cinere, Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu ruas Jakasampurna-Marga Jaya, Tol Cimanggis-Cibitung ruas Jatikarya-Cikeas, Tol Serpong-Cinere ruas Pamulang-Cinere, Tol Cibitung-Cilincing ruas IC.Tarumajaya-JC.Cilincing, Tol Pasuruan-Probolinggo ruas Probolinggo Timur-Gending, Tol Ciawi-Sukabumi ruas Cigombong-Cibadak, Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan ruas Cimalaka-Dawuan, dan Tol Semarang-Demak ruas Sayung-Demak.

“Tol Jakarta Cikampek II Selatan ruas Kutanegara-Sadang  dan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA ruas Kartasura-Karanganom juga akan difungsionalkan selama Nataru. Sedangkan jalan nasional di Pulau Jawa yang siap digunakan sepanjang 4.581 km,” katanya.

Selanjutnya di Pulau Bali telah siap Tol Bali-Mandara sepanjang 10,1 km dan ruas jalan nasional sepanjang 364,6 km. Sedangkan ruas jalan nasional yang siap digunakan di Pulau Sumatera sepanjang 7.467 km.

Penambahan ruas tol operasi juga telah dilakukan di Pulau Sumatera sepanjang 146 km yaitu Tol Sigli-Banda Aceh ruas Blang Bintang-Kutobaru-Baitussalam, Tol Binjai-Langsa ruas Stabat-Kuala Bingai, Tol Simpang Indralaya-Muara Enim ruas Indralaya-Prabumulih, Tol Indrapura-Kisaran ruas Indrapura-Lima Puluh, Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat ruas Tebing Tinggi-JC.Indrapura dan Segmen JC.Indrapura-SS Indrapura, dan Tol Binjai-Langsa ruas Kuala Bingai-Tanjung Pura. Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, Tol Bangkinang-Tanjung Alai, dan Tol Binjai-Langsa Seksi Kuala Bingai-Tanjung Pura juga akan difungsionalkan selama libur Nataru.

Kemudian di Pulau Kalimantan, terdapat Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang operasional sepanjang 97 km serta ruas jalan nasional sepanjang 5.563 km. Sedangkan jalan tol operasional di Pulau Sulawesi sepanjang 62 km terdiri dari Tol Ujung Pandang/Makassar Seksi 1-3, Tol Makassar Seksi 4, dan Tol Manado-Bitung. Dilakukan juga penambahan ruas tol operasi/fungsional yaitu akses Makassar New Port tahap 1 dan 2. Ruas jalan nasional yang siap digunakan di Pulau Sulawesi sepanjang 18.782,8 km.

“Kami juga melakukan peningkatan jalan daerah melalui Inpres Jalan Daerah, diantaranya pada untuk jalan akses jalan tol di Lampung, akses pariwisata di Sumatera Utara, akses ke Puncak Bogor, serta ruas Paseh-Congeang untuk mendukung exit Tol Cisumdawu,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki menambahkan, Kementerian PUPR juga akan memastikan tidak ada kegiatan perbaikan jalan selambat-lambatnya pada H-10, menyediakan aplikasi BPJT Info, serta menyediakan toilet cabin, mobil tangki air, bis toilet, vacum tinja, dan hidran umum. Tim tanggap bencana juga akan disiagakan pada titik-titik rawan bencana.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir. (Rls)

Continue Reading

Breaking News

Tingkatkan Layanan Air Minum Kota Kupang, SPAM Kali Dendeng Diresmikan

Published

on

Bisniscorner.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kali Dendeng di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (5/12/2023). Pembangunan SPAM Kali Dendeng merupakan upaya pemeritah untuk meningkatkan akses dan layanan air minum aman bagi masyarakat Kota Kupang melalui peningkatan jaringan perpipaan.

Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan SPAM Kali Dendeng diharapkan dapat menjawab masalah air yang kerap menjadi persoalan warga NTT pada musim kemarau, baik untuk keperluan rumah tangga maupun irigasi pertanian.

“Untuk itu, hari ini kita akan meresmikan pengoperasian SPAM Kali Dendeng di Kota Kupang. Ini akan bisa dipakai untuk 15.000 Sambungan Rumah Tangga (SR), tetapi sampai saat ini baru dipakai sekitar 3.500 SR. Artinya masih ada sisa kapasitas yang besar sekali,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi berpesan untuk melanjutkan pengembangan SPAM agar seluruh potensi kapasitasnya bisa termanfaatkan. “Harusnya ini tanggung jawab daerah, tanggung jawab kota, tanggung jawab provinsi, dan tanggung jawab PDAM. Tetapi untuk Kota Kupang akan kita bantu dari pemerintah pusat,” kata Presiden Jokowi.

SPAM Kali Dendeng dibangun Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTT, Ditjen Cipta Karya dengan kontraktor PT Nindya Karya sejak tahun 2020 dan telah selesai pada 2022.

Pembangunan SPAM Kali Dendeng menggunakan APBN senilai Rp173 miliar yang digunakan untuk pembangunan intake, bak prasedimentasi, Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA), reservoir berkapasitas 1.000 m3 di Alak Baru, reservoir kapasitas 100 m3, dan Jaringan Perpipaan Transmisi dan Distribusi.

SPAM Kali Dendeng memiliki kapasitas150 liter/detik yang diproyeksi dapat menambah cakupan layanan air minum perpipaan di 3 kecamatan Kota Kupang, yakni Kecamatan Alak 17,8%, Kecamatan Kota Lama 2,1%, dan Kecamatan Kota Raja 8,5% dari total layanan 15.000 SR.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan SPAM Kali Dendeng yang dilengkapi dengan sistem modern dengan kontrol melalui SCADA bisa menghasilkan air bersih yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kota Kupang.

“Seperti yang kita ketahui, daerah di sini sangat membutuhkan air karena sumber yang ada terbatas. Cakupannya hanya 10% saja, tetapi dengan dibangun SPAM Kali Dendeng kapasitas 150 liter/detik akan sangat membantu Kota Kupang,” kata Diana Kusumastuti.

Ketua RT 07 RW III Kecamatan Alak Matheos Tefa menyampaikan ucapan Terima kasih atas dibangunnya SPAM Kali Dendeng. Menurut Matheos, masyarakat Kecamatan Alak sebelumnya menggunakan air sumur, tetapi jika memasuki musim kemarau kering dan harus membeli air tangki.

“Kami sebelumnya setiap bulan beli air satu tangki Rp400 ribu, tetapi dua tahun ini kami tidak kesulitan air karena ada SPAM Kali Dendeng melayani air untuk masyarakat RT 07 yang sangat baik, mengalir setiap hari,” kata Matheos.

Turut hadir dalam peresmian, Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake, Pj Wali Kota Kupang Fahrensy P. Funay, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT Normansjah Wartabone, dan Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang Daniel Fredrik Maro. (Rls)

Continue Reading

Berita Terbaru

Breaking News1 hari ago

Menteri Basuki Dorong Pengembang Rumah Bersubsidi Terus Tingkatkan Kualitas Rumah dan Kawasannya

Bisniscorner.com  – Hadir mewakili Presiden Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta para pengembang perumahan...

Breaking News3 hari ago

Kementerian PUPR Pastikan Kesiapan Infrastruktur Jalan untuk Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan kesiapan jalan tol dan jalan nasional untuk mendukung kelancaran arus...

Breaking News3 hari ago

Tingkatkan Layanan Air Minum Kota Kupang, SPAM Kali Dendeng Diresmikan

Bisniscorner.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan Sistem Penyediaan Air...

Breaking News4 hari ago

Menteri Basuki : Progres Bendungan Mbay, Nagekeo NTT Capai 27%

Bisniscorner.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau progres pembangunan Bendungan Mbay...

Breaking News5 hari ago

Ucapkan Selamat Hari Bakti PUPR ke-78, Presiden Apresiasi Kinerja dan Kerja Cepat Kementerian PUPR

Bisniscorner.com – Presiden Jokowi mengapresiasi kerja keras dan kecepatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atas pembangunan berbagai infrastruktur....

Breaking News1 minggu ago

Menteri Basuki Saksikan Pemasangan Girder Flyover Madukoro, Pintu Gerbang ke Kota Semarang

Bisniscorner.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan Flyover di Jalan Arteri Yos Sudarso Kota Semarang...

Trending