Bisniscorner.com – Paket pelatihan di Program Kartu Prakerja akhirnya dihentikan sementara pemerintah. Hal itu menyusul kritikan dan penolakan dari masyarakat.
Wakil Ketua DPD RI Sutan
Bachtiar Najamudin memandang langkah tersebut dianggap tepat karena
mengakomodir keinginan publik yang selama ini menanganggap program tersebut
tidak tepat sasaran dan pemborosan anggaran negara.
“Saya mengapresiasi
langkah penghentian paket pelatihan dalam program yang menjadi polemik selama
tiga bulan Kartu Prakerja ini berjalan,” terang Sultan Bachtiar Najamudin,
dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/7).
Selain menimbulkan pro dan
kontra, kata Sultan, program tersebut juga berpotensi menjadi bancakan
oknum-oknum tak bertanggungjawab. Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) menemukan sejumlah masalah atas program pemerintah ini.
“Contoh, keterlibatan
delapan perusahaan platform digital dalam Program Kartu Prakerja yang menurut
KPK tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah,”
ujarnya.
Senator asal Bengkulu ini
menyatkan dengan temuan itu, menunjukkan, lima dari delapan perusahaan tersebut
memiliki konflik kepentingan dengan lembaga penyedia pelatihan program itu.
Karena itu, dirinya mendukung
langkah pemerintah untuk menghentikan program pelatihan prakerja itu.
Sultan mengusulkan, sebaikanya
pemerintah tidak hanya menghentikan paket prlatihan saja, tapi sekaligus
Program Kartu Prakerja-nya yang dihentikan.
Sultan berharap, dalam hal ini
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bisa membuat
program pengganti prakerja yang betul-betul bisa mengurangi angka pengangguran.
“Dampak dari pandemi
Covid-19 ini tidak sedikit para buruh dan tenaga kerja yang dirumahkan alias
kehilangan pekerjaan,” terangnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif
Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari memutuskan untuk
menghentikan program paket pelatihan Kartu Prakerja.
Keputusan itu tertuang dalam
surat Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja nomor S-148/Dir-Eks/06/2020/.
Surat per tanggal 30 Juni 2020
itu ditujukan kepada mitra proyek kartu Prakerja yaitu SekolahMu, Sisnaker,
Skill Academi by Ruangguru, Bukalapak, MauBelajarApa, Pijar Mahir, Pintaria,
dan Tokopedia.
Kartu Prakerja juga menuia
sorotan dari KPK hingga ditemukan beberapa potensi yang bisa menyebabkan
kerugian negara.
Di dalam surat tersebut
dijelaskan penghentian paket pelatihan berdasarkan evaluasi yang dilakukan
pelaksana program kartu prakerja.
Berdasarkan evaluasi, ada
beberapa hal yang menjadi catatan.
Pertama, beberapa mitra
platform digital membuat dan menawarkan produk paket pelatihan yang terdiri
dari beberapa jenis atau kelas pelatihan oleh satu atau beberapa lembaga
pelatihan di masing-masing platform.
Kedua, tak ada mekanisme yang
dapat memastikan tiap peserta yang mengambil atau membeli paket pelatihan menyelesaikan
seluruh jenis atau kelas pelatihan. Akibatnya, tidak ada laporan mengenai
penilaian peserta pelatihan.
Atas dasar ini, manajemen
pelaksana tak dapat melaksanakan tugasnya untuk melakukan evaluasi terhadap
satu atau beberapa jenis atau kelas pelatihan yang ada dalam paket Prakerja.
[Rls]