Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan serah terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR Tahun 2023 kepada Pemerintah Daerah (Pemda), Yayasan, dan Perguruan Tinggi, serta alih status penggunaan BMN kepada Kementerian/Lembaga (K/L) pada Rabu (29/11/2023) di Auditorium Kementerian PUPR.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan serah terima BMN merupakan bentuk akuntabilitas atas anggaran yang diberikan. Hal ini juga merupakan bagian dari amanah tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pengelolaan BMN, yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Penyerahan BMN ini atas panduan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bentuk akuntabilitas atas anggaran yang diberikan kepada Kementerian PUPR. Program yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Kementerian PUPR kita laporkan kembali kepada masyarakat, yang tidak hanya dalam bentuk infrastruktur ekonomi yang besar seperti bendungan dan jalan tol, namun juga infrastruktur kerakyatan seperti jembatan gantung,” kata Menteri Basuki.

Dikatakan Menteri Basuki, terdapat sejumlah BMN yang dilakukan serah terima pada hari ini seperti infrastruktur air minum, rumah susun (rusun) baik di pemerintah daerah (pemda) maupun lembaga pendidikan negeri dan pesantren serta ada juga dari non-Muslim juga seperti krematorium.

“Kemudian, terdapat jembatan gantung yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR hampir 600 jembatan gantung, yang mana salah satunya yakni Jembatan Gantung Baleraja, yang berlokasi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, telah diresmikan. Ini semua kita serahkan kembali kepada pemda untuk dipelihara dan dimanfaatkan,” kata Menteri Basuki.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengapresiasi Kementerian PUPR yang secara transparan menyampaikan kepada publik berbagai anggaran pembangunan yang sudah dibelanjakan oleh Kementerian PUPR.

“Ini adalah simbol dari kehadiran negara berupa pembangunan infrastruktur yang dirasakan oleh masyarakat. Hingga saat ini pemerintah memiliki aset dengan total nilai valuasi Rp6.660 triliun barang milik negara, yang dibangun dengan berbagai pendanaan mulai dari penerimaan pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), bahkan juga melalui penerbitan surat berharga negara atau surat utang negara,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Ditambahkan Menkeu Sri Mulyani, bahwa BMN yang diserahterimakan Kementerian PUPR hari ini termasuk untuk menunjang destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) di Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur, Mandalika. “Itu termasuk di dalamnya infrastruktur konektivitas, sumber daya air, permukiman dan perumahan yang merupakan sebuah upaya pemerintah untuk membangun secara ekosistem dan menciptakan nilai ekonomi dalam rangka pengembangan pariwisata di Indonesia,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam laporannya mengatakan, Kementerian PUPR pada tahun 2023 kembali melaksanakan serah terima BMN dengan total nilai perolehan sebesar Rp15,41 triliun. Rinciannya, BMN dialih-statuskan kepada K/L senilai Rp1,54 triliun dan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah/Yayasan senilai Rp13,87 triliun.

“BMN yang diserahterimakan antaranya di bidang Sumber Daya Air, berupa bangunan radar cuaca dan sistem perangkatnya, dan bangunan gedung kantor sebesar Rp135,74 miliar. Untuk bidang Bina Marga, berupa jalan nasional kolektor, arteri, dan jembatan gantung, dengan nilai sebesar Rp1,4 triliun. Selanjutnya untuk bidang Cipta Karya, berupa jaringan air minum, pembangunan TPA, Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Pasar, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), peningkatan kualitas permukiman kumuh, sebesar Rp10,9 triliun. Terakhir untuk bidang Perumahan, berupa rumah susun, rumah khusus, PSU Jalan, dan meubeulair, sebesar Rp2,92 triliun,” ujar Zainal Fatah. (Rls)

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan terus berusaha meningkat ketersediaan hunian layak bagi masyarakat, salah satunya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pada tahun 2023, anggaran program BSPS dialokasikan sebesar Rp3,34 triliun dengan target peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 150.421 unit.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa program BSPS dengan metode Padat Karya Tunai (PKT) bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.

“Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah yang layak, sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebagai tukang untuk rehabilitasi rumah. Saya harap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Menteri Basuki.

Berdasarkan catatan Ditjen Perumahan hingga 17 November 2023, realisasi keuangan Ditjen Perumahan pada program BSPS tahun 2023 sebesar Rp3,23 triliun atau 87,82% dari total anggaran, dengan realisasi fisik sebesar 99,48% atau sekitar 149.539 unit terbangun. Program BSPS yang dilaksanakan dengan metode padat karya ini telah memberikan manfaat dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 281.128 orang atau sekitar 93,47% dari target 300.760 tenaga kerja.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan program BSPS merupakan bagian dari wujud nyata negara hadir dalam membantu masyarakat untuk tinggal di rumah layak huni. Program BSPS dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tidak hanya memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman, namun juga mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat.

“Pada dasarnya dana Program BSPS yang disalurkan pemerintah merupakan stimulan agar masyarakat juga memiliki semangat serta mendorong gotong royong antar warga ketika melaksanakan pembangunan rumah,” kata Iwan Suprijanto.

Salah satu lokasi yang mendapat bantuan program BSPS 2023 adalah Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 110 unit. Penyaluran program BSPS Kota Balikpapan telah selesai 100% yang tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Balikpapan Selatan (40 unit), Kecamatan Balikpapan Tengah (35 unit), Kecamatan Balikpapan Barat (10 unit) dan Kecamatan Balikapapan Utara (25 unit).

“Dana Program BSPS yang disalurkan adalah Rp20 juta per unit rumah. Dana tersebut bisa digunakan oleh masyarakat untuk membeli material bahan bangunan Rp17,5 juta dan untuk upah tukang Rp2,5 juta. Kami berharap melalui Program BSPS ini masyarakat di Kota Balikpapan bisa tinggal di hunian layak sekaligus mendorong Pemda untuk mengurangi RTLH,” kata Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan II, Hujurat.

Salah seorang penerima Program BSPS Kota Balikpapan Mastiah mengaku sangat terbantu dengan Program BSPS karena rumahnya kini sudah kuat secara konstruksi serta lebih nyaman untuk dihuni.

“Saya mengucapkan terimakasih pada Kementerian PUPR atas bantuan Program BSPS ini. Rumah saya jadi lebih bagus dan keluarga saya juga bisa tinggal dengan nyaman karena rumahnya kokoh dan rapi serta sehat,” kata Mastiah. (Rls)

Bisniscorner.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Anggota Komisi V DPR RI Dedi Wahidi dan Bupati Indramayu Nina Agustina meresmikan Jembatan Gantung Baleraja di Desa Baleraja Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Senin (27/11/2023).

Menteri Basuki mengatakan, pembangunan Jembatan Gantung Baleraja merupakan bantuan Pemerintah Pusat sesuai visi Presiden Joko Widodo yang tidak hanya membangun prasarana ekonomi seperti bendungan dan jalan tol, namun juga prasarana kemasyarakatan seperti jembatan gantung. Pembangunan jembatan ini juga merupakan jawaban nyata atas aspirasi dari Anggota Komisi V DPR RI Dedi Wahidi yang dibangun pada 2022 lalu.

“Manfaatnya untuk membantu melancarkan transportasi masyarakat yang dulu harus menyeberang dengan menggunakan perahu getek. Mudah-mudahan dengan adanya jembatan ini dapat memperlancar dan meningkatkan keamanan masyarakat untuk menyeberangi sungai,” kata Menteri Basuki.

Anggota Komisi V DPR RI Dedi Wahidi menyampaikan ucapan terima kasih atas tindak lanjut aspirasi DPR untuk membantu akses warga dari Desa Baleraja di Kabupaten Indramayu menuju Desa Sidajaya Kabupaten Subang dan sebaliknya. 

“Dulu sebelum ada jembatan gantung ini, masyarakat pekerja dari Indramayu ke pabrik sepatu di Subang dengan karyawan lebih dari 30 ribu orang harus memutar 34 km. Juga yang lain harus memutar jauh, seperti masyarakat Subang yang mau ke Pasar Haurgeulis, ke Rumah Sakit serta anak-anak sekolah. Artinya ribuan orang yang lewat jembatan ini,” kata Dedi Wahidi.

Bupati Indramayu Nina Agustina juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri PUPR dan Anggota Komisi V Dedi Wahidi atas dibangunnya jembatan gantung tersebut. “Jembatan gantung ini meningkatkan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Jalan mempunyai peranan penting untuk membina persatuan dan kesatuan negara serta untuk meningkatkan kesejahteraan umum,” ujarnya.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta dan Jawa Barat Kementerian PUPR Brawijaya mengatakan, “Pembangunan Jembatan Gantung Baleraja dilaksanakan pada tahun 2022 diatas Sungai Cipunagara. Jembatan Balareja ini menjadi akses penting masyarakat termasuk menuju kawasan industri di Subang.”

“Jembatan gantung ini adalah bagian dari tiga buah jembatan dengan spesifikasi teknis

sama, yaitu panjang 180 m dengan bentang tengah sepanjang 120 m. Dua jembatan gantung lainnya yakni Jembatan Gantung Bondan di Cimanuk dan kemudian Jembatan Gantung Waled di perbatasan Jawa Tengah dengan total nilai paket sebesar Rp30,7 miliar. Khusus Jembatan Gantung Baleraja membutuhkan anggaran sebesar Rp10,27 miliar,” kata Brawijaya.

Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, dan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta dan Jawa Barat Kementerian PUPR Brawijaya. (Rls)