Bisniscorner.com  – Di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja saat ini. Semua pihak perlu menjaga dunia usaha, agar tetap kondusif, seperti  di wilayah Provinsi Banten dan seluruh Indonesia.

Saya pribadi, sebagai Ketua Dewan  Pengurus Wilayah Banten (DPW) Ikatan Media Online (IMO) Indonesia tiga  hari yang lalu tepatnya, Kamis  (15/5/2025) mengikuti bincang santai dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apindo  Shinta Widjaja Kamdani, di Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

Bahwa dinamika dunia usaha di daerah, terutama Banten menjadi perhatian. Menurut kami, yang selama ini melihat wilayah Banten, kondisinya cukup dinamis. Wilayah Banten memiliki karakteristik yang berbeda dari wilayah lain. Selain ada beberapa industri besar, juga industri padat karya dan padat modal juga tersebar di berbagai wilayah.

Dari sisi pemerintah daerah kami melihat, cukup bijak dalam menjaga kondusifitas itu. Mulai dari aspek tenaga kerja, iklim investasi dan perputaran ekonomi masyarakat. Untuk sampai pada harapan dan keinginan pelaku usaha dan pemerintah, perlu didukung oleh semua lapisan masyarakat.

Tentu ada beberapa hal yang diharapkan oleh dunia usaha terhadap pemangku kepentingan dan penentu kebijakan. Harapan ini barangkali yang menjadi atensi di semua wilayah.

Pertama, soal  perizinan perlu  dipermudah, tidak berbelit dan memperoleh jaminan kondusifitas. Ini perlu disampaikan oleh pemangku kebijakan  kepada dunia usaha, supaya para investor baik dalam negeri maupun luar negeri tertarik untuk menaruh investasinya secara besar.

Dan ini unik untuk wilayah Banten, banyak perusahaan besar titik lokasi operasionalnya di wilayah Banten, sementara perizinan berada di wilayah Jakarta. Sehingga secara pemasukan pajak jauh lebih besar masuk wilayah DKI Jakarta. Mungkin ini dialami juga daerah lain. Tapi Banten karena berdekatan dengan Jakarta bisa mendominasi.

Ini yang kemudian pernah disinggung oleh Gubernur Banten Andra Soni saat rapat dengan DPR RI pada bulan April lalu, bahwa kemandirian fiskal Banten cukup baik. Bahkan investasi tertinggi kelima di Indonesia. Sehingga postur APBD nya mampu disumbang sebesar 70,69 persen dari PAD.

Realisasi investasi di Banten sebesar Rp119,5 triliun atau 6,27 dari target investasi pemerintah pusat pada tahun 2025. Target itu lebih tinggi dari realisasi pada 2024, sebesar  Rp105,62 triliun.

Kedua, bagaimana pemerintah daerah dapat menjamin kepastian hukum supaya dunia usaha merasa nyaman. Upaya ini sebagai perlindungan investasi oleh para investor. Investor akan menaruh uangnya dengan melihat landasan dasar jika ada kepastian dan perlindungan dari pemerintah.

Ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah, investor biasanya melihat infrastruktur. Sebab fisibilitas untuk mendukung distribusi baik masuk dan keluar barang berjalan lancar tanpa hambatan. Jika fasilitas umum pendukung inti ini hadir, investor tidak akan sungkan-sungkan menaruh uangnya.

Sebagain besar, infrastruktur di Banten cukup memadai. Misalnya kawasan industri di Cilegon jaraknya cukup dekat dengan Tol Cilegon Barat. Bisa ke pelabuhan merak dan akses lain.

Pemprov Banten juga telah membangun jalan baru yang menghubungkan Kota Serang dengan Pantai Carita menuju ke  Pandeglang. Meski belum semua mulus tapi minimal bisa menghemat waktu tempuh akses dari Carita ke Kota Serang.

Jalanya berkelok, melewati Ciomas dan Padarincang dengan keindahan persawahan dan perbukitan yang dekat dengan gunung karang. Kondisi ini sebagai upaya pemerintah Provinsi Banten menyiapkan infrastruktur yang cukup matang. Sepanjang jalan banyak mobil pribadi serta truk-truk besar mengakut logistik.

Keempat, pemerintah daerah perlu memperhatikan sumber daya manusia yang mumpuni. Ini akan dibutuhkan industri, baik yang padat karya dan padat modal di semua sektor untuk mengisi posisi-posisi strategis. Maka pemerintah daerah perlu mewadahi melalui balai pelatihan. Sehingga biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sesuai dengan apa yang didapat.

Sementara itu, sebaliknya, harapan pemerintah daerah terhadap keberadaan dunia usaha, dapat menyumbang pendapatan daerah. Pendapatan daerah ini untuk pembangunan infrastruktur baik jalan, penerangan jalan, belanja sumber daya manusia yang semua itu untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah tentunya juga memiliki harapan yang ideal terhadap dunia usaha untuk taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Meliputi semua aspek hukum, baik kepatuhan  terhadap peraturan tenaga kerja, dan aturan-aturan lainnya.

Pemerintah daerah juga sangat mengharapkan adanya penyaluran program Corporate Social Responsibility (CSR) menyasar ke  lingkungan masyarakat di sekitar perusahaan. Jika semua dunia usaha menjalankan program ini tentu sangat membantu pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan.  Ini dapat dikembangkan melalui pelatihan UMKM, sehingga ekonomi masyarakat dapat terangkat.

Akhirnya, baik dunia usaha dan pemerintah daerah menjadi satu kesatuan yang saling membutuhkan. Untuk itu mari sama-sama menjaga agar dunia usaha maju, pemerintah daerah juga maju. Tanpa kepedulian bersama. Rasanya dunia usaha di Banten lambat Laun tidak akan berkembang dan memilih di tempat lain. Semakin stabilitas dunia usaha terjaga, pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat bakal meningkat. (Rls)

Bisniscorner.com  – Klinik kecantikan Body’s Secret resmi meluncurkan inovasi perawatan kulit wajah terbarunya, 10D UltraLIFU (Low Intensity Focused Ultrasound), dalam acara eksklusif yang digelar di Klinik Pratama Body’s Secret, Mall Emporium Pluit, Lantai 1. Perawatan revolusioner ini diklaim mampu memberikan hasil pengencangan wajah secara instan, minim rasa sakit, dan tanpa downtime membuka era baru teknologi estetika non-invasif di Indonesia.

10D UltraLIFU merupakan teknologi generasi terbaru dalam perawatan ultrasound untuk kecantikan. Dibandingkan dengan teknologi sebelumnya, 10D UltraLIFU menghadirkan beberapa keunggulan signifikan. Menurut dr. Yoceilyn Ang, salah satu dokter estetika Body’s Secret, alat ini mampu menembakkan energi secara presisi dengan kecepatan power shoot tinggi, tanpa memberikan efek panas berlebihan pada permukaan kulit.

“Perangkat ini memiliki tiga handle piece utama yang dapat menjangkau berbagai area wajah, termasuk bagian-bagian yang sulit dijangkau seperti sekitar mata, rahang, dan leher,” ujar dr. Yoceilyn, Sabtu (17/5/2025).

“Setiap sesi treatment menggunakan hingga 100 titik tembak (shoot), memberikan efek pengencangan maksimal tanpa memerlukan waktu pemulihan,” tambahnya.

Kehadiran teknologi ini menjadi jawaban atas kebutuhan perawatan kulit bagi individu berusia 30-40 tahun yang mulai mengalami tanda-tanda penuaan seperti kerutan halus, pipi yang tampak chubby, double chin, hingga kantung mata. Hal ini ditegaskan oleh dr. Kadek Ayu Shinta Dewi, yang menjelaskan bahwa teknologi 10D UltraLIFU sangat cocok untuk peremajaan kulit pada usia produktif.

Acara peluncuran ini juga dihadiri oleh Brand Ambassador Body’s Secret, Tya Yustia, yang membagikan pengalamannya setelah menjalani perawatan 10D Ultralifu. “Saya merasakan hasilnya langsung seketika kulit terasa lebih kencang, dan yang paling penting, nyaris tidak ada rasa sakit sama sekali. Ini solusi perawatan yang sangat nyaman dan efisien bagi perempuan aktif seperti saya,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari komitmen Body’s Secret untuk memberikan layanan menyeluruh, pengunjung acara juga dapat menikmati cek kolesterol gratis serta berbagai promo eksklusif untuk perawatan tubuh lengkap. Hal ini mencerminkan visi Body’s Secret sebagai klinik estetika modern yang tidak hanya fokus pada kecantikan luar, namun juga kesehatan menyeluruh dari dalam.

Dengan menghadirkan teknologi seperti 10D UltraLIFU, Body’s Secret sekali lagi menegaskan posisinya sebagai pelopor dalam dunia kecantikan berbasis teknologi tinggi di Indonesia memberikan pelayanan terbaik, aman, dan sesuai kebutuhan gaya hidup urban masa kini. (Rls)

Bisniscorner.com – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti membuka kegiatan Diseminasi Studi Kasus dan Praktik Baik Program Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Infrastruktur-Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (GESIT-KIAT) 2022-2025 di Jakarta, Kamis (15/5).

Wamen Diana menegaskan komitmen Kementerian PU untuk terus mendukung pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam berbagai sektor infrastruktur, seperti air minum, sanitasi dan bangunan gedung. “Pembangunan infrastruktur tidak hanya soal fisik, tapi juga harus menjamin akses, partisipasi, dan manfaat bagi semua warga negara,” kata Wamen Diana.

Kementerian PU selama ini telah melaksanakan sejumlah program yang menekankan prinsip inklusivitas, antara lain Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Hibah Air Minum. Dalam program ini, indikator inklusivitas menjadi komponen penting, dengan memastikan keterlibatan perempuan, masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas dalam seluruh tahap kegiatan.

“Untuk menunjang keberlanjutan program Hibah Air Minum Berbasis Kinerja dalam pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, telah disusun Petunjuk Teknis Penerapan Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI) di BUMD Air Minum dan dibentuk Forum Pelaksana GEDSI Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (FERSIA). Contoh implementasi program ini adalah pada Perumdam Tirta Sembada Kabupaten Sleman, Yogyakarta,” ujar Wamen Diana.

Lebih lanjut Wamen Diana menyoroti pentingnya desain universal dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Berdasarkan PP No. 16 Tahun 2021 Kementerian PU telah mengatur tujuh prinsip desain universal yang menjamin aksesibilitas dan kenyamanan bagi semua pengguna, termasuk melalui Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2017 dan SE Ditjen Bina Marga No. 18/SE/Db/2023 tentang fasilitas pejalan kaki yang ramah disabilitas.

“Penerapan desain inklusif juga dilakukan dalam pembangunan Gedung Olahraga Paralympic Training Center di Karanganyar, Jawa Tengah, lengkap dengan asrama bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat beraktivitas secara mandiri,” tambah Wamen Diana.

Wamen Diana mengapresiasi kontribusi Komisi Nasional Disabilitas serta mitra pembangunan internasional, khususnya KIAT, dalam mendampingi program GESIT sejak Desember 2022 hingga September 2025. Program ini telah berhasil  mendorong terbitnya lebih dari 40 kebijakan daerah yang selaras dengan perlindungan hak disabilitas di tingkat nasional. “Mari kita jadikan forum ini sebagai momentum pembelajaran bersama untuk memperkuat penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas serta kesetaraan gender dalam pembangunan infrastruktur Indonesia,” tutup Wamen Diana.

GESIT-KIAT merupakan bentuk kolaborasi Indonesia dan Australia untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih adil, setara, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Hal ini sejalan dengan upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) kelima dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. (*)