Connect with us

Breaking News

JMSI dan Pimpinan KPK Bahas Pencegahan Korupsi

Published

on

Bisniscorner.com – Upaya memberantas praktik korupsi dalam berbagai wujud sesungguhnya adalah tugas suci semua warga negara. Tanpa terkecuali.

Karena itu sudah sepantasnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi leading sektor dalam pemberantasan korupsi di Indonesia mengundang dan melibatkan sebanyak mungkin stake holder atau pemangku kepentingan di tanah air.

Demikian dikatakan Ketua KPK Komjen (Pol) Firli Bahuri dalam pertemuan dengan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa, di bilangan Jakarta Selatan, Minggu siang (23/8).

Dalam pertemuan, Ketua Umum JMSI didampingi Sekjen Mahmud Marhaba, Bendahara Dede Zaki Mubarok, Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Jayanto Arus Adi, dan staf Sekretariat Denny N. JA.  

Media massa berbasis internet atau media siber, sebut Firli Bahuri, adalah elemen masyarakat yang amat penting di tengah perubahan landscape komunikasi yang semakin terbuka dan meluas.

“Di era ini media siber adalah alat kampanye yang efektif untuk mendiseminasi program literasi anti korupsi di semua tingkatan masyarakat,” ujar Firli Bahuri yang juga pernah menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan dan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri.

Firli Bahuri pernah menduduki posisi Deputi Penindakan KPK pada periode 2018-2019. Sebagai “orang lama” di KPK ia memahami semacam dilema di lembaga anti rasuah itu, yakni antara mengedepankan penindakan atau pencegahan.

Menurutnya, yang harus dilakukan KPK sesungguhnya bukan mengedepankan salah satu aspek dan menomorduakan aspek lain. Melainkan mengerjakan keduanya dengan effort yang sama. Plus, di saat bersamaan juga mendorong agar aspek pendidikan dan kampanye anti korupsi bisa lebih efektif.

Firli Bahuri mengibaratkan KPK seperti kesebelasan sepakbola. Tidak mungkin semua pemain yang diturunkan adalah striker atau penyerang yang berambisi mencetak gol ke gawang lawan. Harus ada pemain-pemain lain yang ditugaskan sebagai pemain bertahan, pemain sayap, pemain gelandang (midfielder), dan tentu penjaga gawang.

“Tidak ada gol yang terjadi dengan sendirinya. Sebuah gol adalah hasil dari kerja tim,” ujar Firli.

“Bahkan dukungan penonton sekalipun memiliki kontribusi terhadap performa kesebelasan di lapangan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Firli Bahuri menjelaskan kerangka hukum yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan pencegahan secara sistematis.

Tugas KPK telah diperbaharui dalam UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30/2002 tentang KPK.

Di dalam Point 4 yang berisi perubahan atas Pasal 6 UU 30/2020 disebutkan bahwa KPK  bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Dalam rangka melakukan pencegahan itu, KPK diberi kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Selain itu, KPK juga ditugaskan untuk melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sudah barang tentu KPK juga diberi tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bila mencermati bagian ini, sambung Firli Bahuri, dapat dipahamai bahwa tugas KPK di bawah UU 19/2019 semakin penting.

“Penindakan harus dilakukan bersamaan dengan pencegahan dan pendidikan. Tidak boleh ada satu aspek yang mendahului aspek lainnya. Dan khusus untuk pencegahan, KPK berwenang melibatkan banyak pihak, yang artinya berwenang melakukan pencegahan secara sistemik dan sistematik,” kata Firli Bahuri lagi.

“Korupsi dimungkinkan oleh sistem yang buruk. Maka dari itu, kita harus membenahi sistem yang buruk dan menutup semua pintu yang dapat memancing pihak-pihak tertentu melakukan korupsi,” tambahnya.

Dalam kaitan tugas yang semakin berat inilah, Firli Bahuri merasa berkewajiban melibatkan organisasi perusahaan media siber. Dia yakin kolaborasi dengan JMSI akan bermakna positif dan konstruktif dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Dalam kesempatan pertemuan itu, Teguh Santosa menjelaskan bahwa JMSI  dideklarasikan pada tanggal 8 Februari 2020 di arena Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, oleh pemilik media siber dari 21 daerah.

Sementara Munas I yang dibuka Menko Perekonomian Airlangga Hartarto diselenggarakan dari tanggal 23 sampai 29 Juni 2020 secara virtual, serta dicatat MURI sebagai forum organisasi tertinggi secara virtual pertama yang diselenggarakan organisasi media. JMSI telah berada di 29 provinsi.

Teguh mengatakan, JMSI didirikan untuk ikut menciptakan ekosistem pers nasional yang profesional.

“Kami berdiri untuk membantu perusahaan anggota kami menjadi perusahaan media siber yang profesional sesuai UU 40/1999. Ada beberapa syarat kunci, seperti memiliki badan hukum pers, memiliki penanggung jawab yang sudah mengantongi kartu kompetensi Wartawan Utama, memiliki alamat yang jelas, juga tentu saja menghormati kode etik jurnalistik, dan sebagainya,” ujar Teguh Santosa.

Teguh Santosa juga mengundang Firli Bahuri berbicara di forum diskusi JMSI yang akan diselenggarakan secara virtual dalam waktu dekat. Dialog tersebut akan diikuti pengurus JMSI baik Pengurus Pusat maupun Pengurus Daerah, serta wartawan dari media yang tergabung dengan JMSI.

Undangan ini disambut baik Firli Bahuri. Salah satu hal yang akan dibicarakan dalam dialog nanti, katanya, adalah upaya bersama mencegah korupsi di arena pilkada serentak.

Firli Bahuri meminta agar waktu penyelenggaraan dialog virtual dapat segera dikordinasikan dengan pihaknya. (Rls)

Breaking News

Serah Terima BMN Kementerian PUPR Bersama Menkeu Sri Mulyani, Menteri Basuki: Bentuk Transparansi dan Akuntabilitas Hasil Kerja

Published

on

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan serah terima Barang Milik Negara (BMN) Kementerian PUPR Tahun 2023 kepada Pemerintah Daerah (Pemda), Yayasan, dan Perguruan Tinggi, serta alih status penggunaan BMN kepada Kementerian/Lembaga (K/L) pada Rabu (29/11/2023) di Auditorium Kementerian PUPR.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan serah terima BMN merupakan bentuk akuntabilitas atas anggaran yang diberikan. Hal ini juga merupakan bagian dari amanah tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pengelolaan BMN, yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Penyerahan BMN ini atas panduan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bentuk akuntabilitas atas anggaran yang diberikan kepada Kementerian PUPR. Program yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Kementerian PUPR kita laporkan kembali kepada masyarakat, yang tidak hanya dalam bentuk infrastruktur ekonomi yang besar seperti bendungan dan jalan tol, namun juga infrastruktur kerakyatan seperti jembatan gantung,” kata Menteri Basuki.

Dikatakan Menteri Basuki, terdapat sejumlah BMN yang dilakukan serah terima pada hari ini seperti infrastruktur air minum, rumah susun (rusun) baik di pemerintah daerah (pemda) maupun lembaga pendidikan negeri dan pesantren serta ada juga dari non-Muslim juga seperti krematorium.

“Kemudian, terdapat jembatan gantung yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR hampir 600 jembatan gantung, yang mana salah satunya yakni Jembatan Gantung Baleraja, yang berlokasi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, telah diresmikan. Ini semua kita serahkan kembali kepada pemda untuk dipelihara dan dimanfaatkan,” kata Menteri Basuki.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengapresiasi Kementerian PUPR yang secara transparan menyampaikan kepada publik berbagai anggaran pembangunan yang sudah dibelanjakan oleh Kementerian PUPR.

“Ini adalah simbol dari kehadiran negara berupa pembangunan infrastruktur yang dirasakan oleh masyarakat. Hingga saat ini pemerintah memiliki aset dengan total nilai valuasi Rp6.660 triliun barang milik negara, yang dibangun dengan berbagai pendanaan mulai dari penerimaan pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), bahkan juga melalui penerbitan surat berharga negara atau surat utang negara,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Ditambahkan Menkeu Sri Mulyani, bahwa BMN yang diserahterimakan Kementerian PUPR hari ini termasuk untuk menunjang destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) di Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur, Mandalika. “Itu termasuk di dalamnya infrastruktur konektivitas, sumber daya air, permukiman dan perumahan yang merupakan sebuah upaya pemerintah untuk membangun secara ekosistem dan menciptakan nilai ekonomi dalam rangka pengembangan pariwisata di Indonesia,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam laporannya mengatakan, Kementerian PUPR pada tahun 2023 kembali melaksanakan serah terima BMN dengan total nilai perolehan sebesar Rp15,41 triliun. Rinciannya, BMN dialih-statuskan kepada K/L senilai Rp1,54 triliun dan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah/Yayasan senilai Rp13,87 triliun.

“BMN yang diserahterimakan antaranya di bidang Sumber Daya Air, berupa bangunan radar cuaca dan sistem perangkatnya, dan bangunan gedung kantor sebesar Rp135,74 miliar. Untuk bidang Bina Marga, berupa jalan nasional kolektor, arteri, dan jembatan gantung, dengan nilai sebesar Rp1,4 triliun. Selanjutnya untuk bidang Cipta Karya, berupa jaringan air minum, pembangunan TPA, Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Pasar, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), peningkatan kualitas permukiman kumuh, sebesar Rp10,9 triliun. Terakhir untuk bidang Perumahan, berupa rumah susun, rumah khusus, PSU Jalan, dan meubeulair, sebesar Rp2,92 triliun,” ujar Zainal Fatah. (Rls)

Continue Reading

Breaking News

Realisasi Program BSPS Kementerian PUPR 2023 Sebanyak 149.539 Unit, Kota Balikpapan Tercapai 100 Persen 

Published

on

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan terus berusaha meningkat ketersediaan hunian layak bagi masyarakat, salah satunya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pada tahun 2023, anggaran program BSPS dialokasikan sebesar Rp3,34 triliun dengan target peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 150.421 unit.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa program BSPS dengan metode Padat Karya Tunai (PKT) bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.

“Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah yang layak, sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebagai tukang untuk rehabilitasi rumah. Saya harap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Menteri Basuki.

Berdasarkan catatan Ditjen Perumahan hingga 17 November 2023, realisasi keuangan Ditjen Perumahan pada program BSPS tahun 2023 sebesar Rp3,23 triliun atau 87,82% dari total anggaran, dengan realisasi fisik sebesar 99,48% atau sekitar 149.539 unit terbangun. Program BSPS yang dilaksanakan dengan metode padat karya ini telah memberikan manfaat dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 281.128 orang atau sekitar 93,47% dari target 300.760 tenaga kerja.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan program BSPS merupakan bagian dari wujud nyata negara hadir dalam membantu masyarakat untuk tinggal di rumah layak huni. Program BSPS dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tidak hanya memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman, namun juga mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat.

“Pada dasarnya dana Program BSPS yang disalurkan pemerintah merupakan stimulan agar masyarakat juga memiliki semangat serta mendorong gotong royong antar warga ketika melaksanakan pembangunan rumah,” kata Iwan Suprijanto.

Salah satu lokasi yang mendapat bantuan program BSPS 2023 adalah Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 110 unit. Penyaluran program BSPS Kota Balikpapan telah selesai 100% yang tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Balikpapan Selatan (40 unit), Kecamatan Balikpapan Tengah (35 unit), Kecamatan Balikpapan Barat (10 unit) dan Kecamatan Balikapapan Utara (25 unit).

“Dana Program BSPS yang disalurkan adalah Rp20 juta per unit rumah. Dana tersebut bisa digunakan oleh masyarakat untuk membeli material bahan bangunan Rp17,5 juta dan untuk upah tukang Rp2,5 juta. Kami berharap melalui Program BSPS ini masyarakat di Kota Balikpapan bisa tinggal di hunian layak sekaligus mendorong Pemda untuk mengurangi RTLH,” kata Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan II, Hujurat.

Salah seorang penerima Program BSPS Kota Balikpapan Mastiah mengaku sangat terbantu dengan Program BSPS karena rumahnya kini sudah kuat secara konstruksi serta lebih nyaman untuk dihuni.

“Saya mengucapkan terimakasih pada Kementerian PUPR atas bantuan Program BSPS ini. Rumah saya jadi lebih bagus dan keluarga saya juga bisa tinggal dengan nyaman karena rumahnya kokoh dan rapi serta sehat,” kata Mastiah. (Rls)

Continue Reading

Breaking News

Tingkatkan Konektivitas Antar Desa di Subang dan Indramayu, Menteri Basuki Resmikan Jembatan Gantung Baleraja

Published

on

Bisniscorner.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Anggota Komisi V DPR RI Dedi Wahidi dan Bupati Indramayu Nina Agustina meresmikan Jembatan Gantung Baleraja di Desa Baleraja Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Senin (27/11/2023).

Menteri Basuki mengatakan, pembangunan Jembatan Gantung Baleraja merupakan bantuan Pemerintah Pusat sesuai visi Presiden Joko Widodo yang tidak hanya membangun prasarana ekonomi seperti bendungan dan jalan tol, namun juga prasarana kemasyarakatan seperti jembatan gantung. Pembangunan jembatan ini juga merupakan jawaban nyata atas aspirasi dari Anggota Komisi V DPR RI Dedi Wahidi yang dibangun pada 2022 lalu.

“Manfaatnya untuk membantu melancarkan transportasi masyarakat yang dulu harus menyeberang dengan menggunakan perahu getek. Mudah-mudahan dengan adanya jembatan ini dapat memperlancar dan meningkatkan keamanan masyarakat untuk menyeberangi sungai,” kata Menteri Basuki.

Anggota Komisi V DPR RI Dedi Wahidi menyampaikan ucapan terima kasih atas tindak lanjut aspirasi DPR untuk membantu akses warga dari Desa Baleraja di Kabupaten Indramayu menuju Desa Sidajaya Kabupaten Subang dan sebaliknya. 

“Dulu sebelum ada jembatan gantung ini, masyarakat pekerja dari Indramayu ke pabrik sepatu di Subang dengan karyawan lebih dari 30 ribu orang harus memutar 34 km. Juga yang lain harus memutar jauh, seperti masyarakat Subang yang mau ke Pasar Haurgeulis, ke Rumah Sakit serta anak-anak sekolah. Artinya ribuan orang yang lewat jembatan ini,” kata Dedi Wahidi.

Bupati Indramayu Nina Agustina juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri PUPR dan Anggota Komisi V Dedi Wahidi atas dibangunnya jembatan gantung tersebut. “Jembatan gantung ini meningkatkan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Jalan mempunyai peranan penting untuk membina persatuan dan kesatuan negara serta untuk meningkatkan kesejahteraan umum,” ujarnya.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta dan Jawa Barat Kementerian PUPR Brawijaya mengatakan, “Pembangunan Jembatan Gantung Baleraja dilaksanakan pada tahun 2022 diatas Sungai Cipunagara. Jembatan Balareja ini menjadi akses penting masyarakat termasuk menuju kawasan industri di Subang.”

“Jembatan gantung ini adalah bagian dari tiga buah jembatan dengan spesifikasi teknis

sama, yaitu panjang 180 m dengan bentang tengah sepanjang 120 m. Dua jembatan gantung lainnya yakni Jembatan Gantung Bondan di Cimanuk dan kemudian Jembatan Gantung Waled di perbatasan Jawa Tengah dengan total nilai paket sebesar Rp30,7 miliar. Khusus Jembatan Gantung Baleraja membutuhkan anggaran sebesar Rp10,27 miliar,” kata Brawijaya.

Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, dan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta dan Jawa Barat Kementerian PUPR Brawijaya. (Rls)

Continue Reading

Berita Terbaru

Breaking News10 jam ago

Serah Terima BMN Kementerian PUPR Bersama Menkeu Sri Mulyani, Menteri Basuki: Bentuk Transparansi dan Akuntabilitas Hasil Kerja

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan serah terima Barang Milik Negara (BMN)...

Breaking News12 jam ago

Realisasi Program BSPS Kementerian PUPR 2023 Sebanyak 149.539 Unit, Kota Balikpapan Tercapai 100 Persen 

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan terus berusaha meningkat ketersediaan hunian layak...

Breaking News2 hari ago

Tingkatkan Konektivitas Antar Desa di Subang dan Indramayu, Menteri Basuki Resmikan Jembatan Gantung Baleraja

Bisniscorner.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Anggota Komisi V DPR RI Dedi Wahidi dan...

Breaking News3 hari ago

Rapat Paripurna HUT ke-15 Tangsel, Benyamin Paparkan Prestasi dan Capaian Keberhasilan

Bisniscorner.com – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Kota Tangerang Selatan ditandai dengan terselenggaranya Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota...

Breaking News5 hari ago

Pembekalan Angkatan 219 dan 220 Beasiswa LPDP, Menteri Basuki: Raih Pendidikan Lebih Baik untuk Jawab Berbagai Tantangan Pembangunan

Bisniscorner.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan pembekalan bertemakan Refleksi Merah Putih: Aku Pergi Untuk...

Breaking News6 hari ago

Kementerian PUPR Jajaki Minat Badan Usaha Bangun Flyover Sitinjau Lauik di Padang

Bisniscornercom – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menggelar Market...

Trending