Breaking News

Banyak Pegawai Terkena Covid-19, KPK Terapkan Work Form Home

Published

3 tahun ago

Agustus 30, 2020

Bisniscorner.com – Untuk mencegah penyebaran sekaligus men-sterilkan seluruh ruangan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari virus Corona atau Covid-19, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menerapkan sistem work form home (WFH) atau bekerja dari rumah selama 3 hari kerja, terhitung Senin 31 Agustus hingga Rabu, 2 September 2020.

Keputusan ini diambil dalam rapat pimpinan bersama jajaran eselon I dan II KPK, setelah Jum’at 28 Agustus kemarin, jumlah pegawai yang positif Covid-19 bertambah menjadi 23 orang dan 1 orang tahanan KPK juga terpapar virus tersebut.

Pemeriksaan atau test Covid-19 di internal KPK sudah sering dilakukan, dimana bagi pegawai yang hasil testnya reaktif langsung kita isolasi mandiri dan dilanjutkan test swap lalu perawatan.

Pada awal pandemi mewabah di Indonesia, KPK telah melakukan upaya pencegahan dengan menerapkan protokol kesehatan, pemeriksaan dengan rapid test dan mengatur pembatasan waktu kerja (WFH) dengan pembagian 50 – 50.

Selanjutnya KPK menggelar rapid test gelombang kedua, kerjasama dengan Balai Besar Kesehatan Jakarta yang hasilnya baru kami terima 3 hari kemudian.Untuk lebih memastikan kesehatan pegawai, kami melakukan 2 kali swap test dengan kerjasama tim Kemenkes dan RSPAD.

Pertama terhadap 79 pegawai lantai 15 dan ini dilakukan setelah terkonfirmasi 2 pegawai positif Civid-19 (1 dari sespripim dan 1 dari KKSP). Adapun hasil dari 79 pegawai yang diperiksa swap, semuanya negatif.

Selanjutnya swap test tgl 27 agustus 2020 terhadap 147 pegawai Direktorat Penyidikan di lantai 9 dan 47 pegawai biro umum dengan hasil 10 positif (4 dari Direktorat Penyidikan dan 6 orang dari biro umum).

Ini perlu saya sampaikan bahwa KPK telah bekerja untuk mengantisipasi sekaligus melindungi seluruh pegawai dari virus corona sejak awal pandemi dan hingga saat ini.

Akan tetapi, saya pastikan tugas dan kewajiban kami sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di indonesia, tetap berjalan, tidak akan berhenti hanya karena pandemi ini.

Kami pimpinan dan sejumlah pegawai khususnya dari Kedeputian Penindakan, akan tetap bekerja di kantor karena ada sejumlah pekerjaan yang memang tidak bisa dilakukan dari rumah.

Rekan-rekan yang bertugas di penindakan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi) saat ini tetap bekerja walau harus menghadapi risiko Covid-19. Mereka tetap melakukan kegiatan di beberapa daerah provinsi, mencari dan menemukan peristiwa korupsi, meminta keterangan para saksi dan melakukan penggeledahan untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti.

Kinerja Bidang Pencegahan juga tidak terpengaruh oleh pandemi ini, dimana sejumlah program untuk mencegah terjadinya kejahatan korupsi tetap berjalan seperti biasa, salah satunya upaya penegahan korupsi anggaran penanggulangan pandemi Covid-19.

KPK telah mengidentifikasi 4 potensi korupsi pada penanganan Covid-19, sekaligus membuat 4 Langkah Antisipasi yang dilihat juga di aplikasi JAGA BANSOS KPK, yaitu:

1. Potensi Korupsi Pengadaan Barang/Jasa mulai dari kolusi, mark-up harga, kickback, konflik kepentingan & kecurangan.

Antisipasinya, KPK mengeluarkan SE No.8 Th 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Barang/Jasa dlm Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Terkait Pencegahan Korupsi.

Isi dari SE tersebut adalah memberikan rambu-rambu pencegahan untuk memberi kepastian bagi pelaksana PBJ hingga mendorong keterlibatan aktif APIP dan BPKP untuk melakukan pengawalan dan pendampingan proses pelaksanaan PBJ dengan berkonsultasi kepada LKPP.

2. Potensi korupsi filantropi/sumbangan pihak ketiga.

Kerawanan pada pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan & penyelewengan bantuan. Upaya pencegahan: KPK menerbitkan panduan berupa Surat KPK Nomor B/1939/GAH.00/0 1-10/04/2020 tentang Penerimaan Sumbangan/Hibah dari Masyarakat. Ditujukan kepada Gugus Tugas dan seluruh kementerian/lembaga/pemda.

3. Potensi korupsi pada proses refocusing dan realokasi anggaran Covid-19 untuk APBN dan APBD.

Titik rawannya terletak pada alokasi sumber dana dan belanja serta pemanfaatan anggaran.

Upaya pencegahan: Koordinasi, monitoring perencanaan refocusing/realokasi anggaran, dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian/lembaga/pemda apabila menemukan ketidakwajaran penganggaran atau pengalokasian.

4. Potensi korupsi penyelenggaraan bantuan sosial (Social Safety Net) oleh pemerintah pusat dan daerah. KPK mengidentifikasi titik rawan pada pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasan.

Upaya pencegahan: mendorong Kementerian/Lembaga/Pemda untuk menggunakan DTKS sebagai rujukan pendataan penerima Bansos dan mendorong keterbukaan data penerima Bansos serta membuka saluran pengaduan masyarakat.

Insya Allah upaya ini dapat menutup semua celah atau potensi anggaran penanggulangan pandemi Covid-19 yang berasal dari uang rakyat.

Kembali saya ingatkan, jangan pernah berfikir, coba-coba atau berani korupsi dana bansos. KPK pasti akan mengambil opsi tuntutan hukuman mati seperti tertuang pada ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Kondisi pandemi Covid-19 tentunya masuk atau memenuhi unsur ‘dalam keadaan tertentu’ sesuai yat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga hukuman mati layak menjadi hukuman bagi pelaku koruptor Bansos.

Miris, sangat kejam dan sungguh tega apabila bansos ditengah pandemi seperti ini, masih saja di korupsi untuk kepentingan sendiri.

Orang yang berani korupsi jelas tidak beriman. Ketamakan dan nafsu membutakan mata, menutup rapat daun telinga dari pilu nyaring jeritan pedih saudaranya.

Saya teringat pesan sahabat Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib RA, yang menyatakan bahwa dia yang bukan saudaramu seiman, adalah saudara mu dalam kemanusiaan.

Dalam kesempatan ini, saya kembali mengingatkan kepada kita semua bahwasanya virus corona memang tidak kasat mata, tapi keberadaannya nyata dan sudah banyak menelan korban jiwa.

Dimulai dari diri sendiri, perbanyak amal dan ibadah, selalu berdoa dan gelorakan semangat anti korupsi, jaga diri dengan menerapkan pola hidup sehat, jaga jarak, gunakan masker, selalu cuci tangan dan bawa selalu handsinitizer, Insya Allah dapat mengindari kita terpapar virus corona. (JMSI)

Up Next

Ada Perwakilan di 29 Provinsi, JMSI Akan Daftar Jadi Konstituen Dewan Pers

Don't Miss

JMSI Sumut Diharapkan Menjadi Wadah Perusahaan Pers Online yang Profesional

Advertisement iklan

Breaking News

Kementerian PUPR Pastikan Kesiapan Infrastruktur Jalan untuk Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

Published

22 jam ago

Desember 8, 2023

Bisnis Corner

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan kesiapan jalan tol dan jalan nasional untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas pada libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) mendatang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini panjang jaringan jalan nasional di Indonesia adalah 47.603 km dengan kemantapan rata-rata mencapai 92,2%, sementara jalan tol yang sudah operasional sepanjang 2.816 km.

“Pembangunan jalan tol hingga akhir tahun 2023 ditargetkan sepanjang 357 km. Sampai November 2023 sepanjang 236 km sudah dioperasikan, selanjutnya sepanjang 121 km juga akan dapat dioperasikan fungsional pada saat Nataru,” kata Menteri Basuki dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Jalan tol di Pulau Jawa yang operasional sepanjang 1.782 km dan dilengkapi 92 TIP. Penambahan ruas tol operasi di Pulau Jawa sepanjang 90,6 km yaitu Tol Cinere-Jagorawi ruas Kukusan-Jc.Krukut dan Ramp JC Krukut, Tol Cinere-Jagorawi ruas JC Krukut- Cinere, Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu ruas Jakasampurna-Marga Jaya, Tol Cimanggis-Cibitung ruas Jatikarya-Cikeas, Tol Serpong-Cinere ruas Pamulang-Cinere, Tol Cibitung-Cilincing ruas IC.Tarumajaya-JC.Cilincing, Tol Pasuruan-Probolinggo ruas Probolinggo Timur-Gending, Tol Ciawi-Sukabumi ruas Cigombong-Cibadak, Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan ruas Cimalaka-Dawuan, dan Tol Semarang-Demak ruas Sayung-Demak.

“Tol Jakarta Cikampek II Selatan ruas Kutanegara-Sadang dan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA ruas Kartasura-Karanganom juga akan difungsionalkan selama Nataru. Sedangkan jalan nasional di Pulau Jawa yang siap digunakan sepanjang 4.581 km,” katanya.

Selanjutnya di Pulau Bali telah siap Tol Bali-Mandara sepanjang 10,1 km dan ruas jalan nasional sepanjang 364,6 km. Sedangkan ruas jalan nasional yang siap digunakan di Pulau Sumatera sepanjang 7.467 km.

Penambahan ruas tol operasi juga telah dilakukan di Pulau Sumatera sepanjang 146 km yaitu Tol Sigli-Banda Aceh ruas Blang Bintang-Kutobaru-Baitussalam, Tol Binjai-Langsa ruas Stabat-Kuala Bingai, Tol Simpang Indralaya-Muara Enim ruas Indralaya-Prabumulih, Tol Indrapura-Kisaran ruas Indrapura-Lima Puluh, Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat ruas Tebing Tinggi-JC.Indrapura dan Segmen JC.Indrapura-SS Indrapura, dan Tol Binjai-Langsa ruas Kuala Bingai-Tanjung Pura. Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, Tol Bangkinang-Tanjung Alai, dan Tol Binjai-Langsa Seksi Kuala Bingai-Tanjung Pura juga akan difungsionalkan selama libur Nataru.

Kemudian di Pulau Kalimantan, terdapat Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang operasional sepanjang 97 km serta ruas jalan nasional sepanjang 5.563 km. Sedangkan jalan tol operasional di Pulau Sulawesi sepanjang 62 km terdiri dari Tol Ujung Pandang/Makassar Seksi 1-3, Tol Makassar Seksi 4, dan Tol Manado-Bitung. Dilakukan juga penambahan ruas tol operasi/fungsional yaitu akses Makassar New Port tahap 1 dan 2. Ruas jalan nasional yang siap digunakan di Pulau Sulawesi sepanjang 18.782,8 km.

“Kami juga melakukan peningkatan jalan daerah melalui Inpres Jalan Daerah, diantaranya pada untuk jalan akses jalan tol di Lampung, akses pariwisata di Sumatera Utara, akses ke Puncak Bogor, serta ruas Paseh-Congeang untuk mendukung exit Tol Cisumdawu,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki menambahkan, Kementerian PUPR juga akan memastikan tidak ada kegiatan perbaikan jalan selambat-lambatnya pada H-10, menyediakan aplikasi BPJT Info, serta menyediakan toilet cabin, mobil tangki air, bis toilet, vacum tinja, dan hidran umum. Tim tanggap bencana juga akan disiagakan pada titik-titik rawan bencana.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir. (Rls)

Breaking News

Tingkatkan Layanan Air Minum Kota Kupang, SPAM Kali Dendeng Diresmikan

Published

2 hari ago

Desember 7, 2023

Bisnis Corner

Bisniscorner.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kali Dendeng di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (5/12/2023). Pembangunan SPAM Kali Dendeng merupakan upaya pemeritah untuk meningkatkan akses dan layanan air minum aman bagi masyarakat Kota Kupang melalui peningkatan jaringan perpipaan.

Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan SPAM Kali Dendeng diharapkan dapat menjawab masalah air yang kerap menjadi persoalan warga NTT pada musim kemarau, baik untuk keperluan rumah tangga maupun irigasi pertanian.

“Untuk itu, hari ini kita akan meresmikan pengoperasian SPAM Kali Dendeng di Kota Kupang. Ini akan bisa dipakai untuk 15.000 Sambungan Rumah Tangga (SR), tetapi sampai saat ini baru dipakai sekitar 3.500 SR. Artinya masih ada sisa kapasitas yang besar sekali,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi berpesan untuk melanjutkan pengembangan SPAM agar seluruh potensi kapasitasnya bisa termanfaatkan. “Harusnya ini tanggung jawab daerah, tanggung jawab kota, tanggung jawab provinsi, dan tanggung jawab PDAM. Tetapi untuk Kota Kupang akan kita bantu dari pemerintah pusat,” kata Presiden Jokowi.

SPAM Kali Dendeng dibangun Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTT, Ditjen Cipta Karya dengan kontraktor PT Nindya Karya sejak tahun 2020 dan telah selesai pada 2022.

Pembangunan SPAM Kali Dendeng menggunakan APBN senilai Rp173 miliar yang digunakan untuk pembangunan intake, bak prasedimentasi, Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA), reservoir berkapasitas 1.000 m3 di Alak Baru, reservoir kapasitas 100 m3, dan Jaringan Perpipaan Transmisi dan Distribusi.

SPAM Kali Dendeng memiliki kapasitas150 liter/detik yang diproyeksi dapat menambah cakupan layanan air minum perpipaan di 3 kecamatan Kota Kupang, yakni Kecamatan Alak 17,8%, Kecamatan Kota Lama 2,1%, dan Kecamatan Kota Raja 8,5% dari total layanan 15.000 SR.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan SPAM Kali Dendeng yang dilengkapi dengan sistem modern dengan kontrol melalui SCADA bisa menghasilkan air bersih yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kota Kupang.

“Seperti yang kita ketahui, daerah di sini sangat membutuhkan air karena sumber yang ada terbatas. Cakupannya hanya 10% saja, tetapi dengan dibangun SPAM Kali Dendeng kapasitas 150 liter/detik akan sangat membantu Kota Kupang,” kata Diana Kusumastuti.

Ketua RT 07 RW III Kecamatan Alak Matheos Tefa menyampaikan ucapan Terima kasih atas dibangunnya SPAM Kali Dendeng. Menurut Matheos, masyarakat Kecamatan Alak sebelumnya menggunakan air sumur, tetapi jika memasuki musim kemarau kering dan harus membeli air tangki.

“Kami sebelumnya setiap bulan beli air satu tangki Rp400 ribu, tetapi dua tahun ini kami tidak kesulitan air karena ada SPAM Kali Dendeng melayani air untuk masyarakat RT 07 yang sangat baik, mengalir setiap hari,” kata Matheos.

Turut hadir dalam peresmian, Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake, Pj Wali Kota Kupang Fahrensy P. Funay, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT Normansjah Wartabone, dan Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang Daniel Fredrik Maro. (Rls)

Breaking News

Menteri Basuki : Progres Bendungan Mbay, Nagekeo NTT Capai 27%

Published

3 hari ago

Desember 6, 2023

Bisnis Corner

Bisniscorner.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau progres pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (5/12/2023). Pembangunan bendungan telah memasuki tahap breakthrough terowongan pengelak dengan progres konstruksi 27%.

Presiden Jokowi minta agat pembangunan Bendungan Mbay dapat dioptimalkan fungsinya untuk menyuplai air irigasi pada lahan pertanian di Kabupaten Ngagekeo seluas 4.200 hektare, plus potensi pengembanganannya seluas 1.900 hektare.

“Kita harapkan dengan selesainya Bendungan Mbay ini produksi beras di Kabupaten Nagekeo bisa meningkat sampai 250%,” kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, pembanguan bendungan beserta irigasi yang masif dibangun selama ini dalam rangka strategi besar Pemerintah mencapai ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, ketersediaan air menjadi kunci pembangunan di NTT yang memiliki curah hujan lebih rendah dibanding daerah lain. “Pembangunan bendungan juga harus diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena air-nya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” kata Menteri Basuki.

Pembangunan Bendungan Mbay sesuai kontrak telah dimulai sejak 2021 melalui 2 paket pekerjaan dengan nilai kontrak Rp1,47 triliun. Paket I dikerjakan oleh kontraktor PT Waskita Karya (Persero) Tbk – Bumi Indah (KSO), sedangkan Paket II oleh PT Brantas Abipraya.

Bendungan ini memiliki luas genangan 499,55 hektare yang bersumber dari Sungai Aesesa. Dengan kapasitas tampung sebesar 51,74 juta m3, Bendungan Mbay diproyeksikan untuk pengembangan dan peningkatan Daerah Irigasi (DI) Mbay Kanan dan Kiri hingga 6.100 hektare.

Bendungan Mbay dibangun oleh Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kupang terletak di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan yang berjarak sekitar 30 km dari pusat kota Kabupaten Nagekeo. Bendungan ini juga memiliki manfaat lain untuk mendukung kebutuhan air baku di Nagekeo sebesar 205 liter/detik dan mengurangi debit banjir Sungai Aesesa sebesar 283 m3/detik.

Pembangunan Bendungan Mbay menambah jumlah tampungan air berupa bendungan yang dibangun Kementerian PUPR di Provinsi NTT. Sebelumnya sejak 2015, di NTT telah diselesaikan dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo tiga bendungan yakni Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang (2018), Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu (2019), dan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka (2021). Selanjutnya juga tengah dibangun Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang dan Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Turut hadir Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Bendungan dan Danau, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Adenan Rasyid dan Direktut Operasi PT. Brantas Abipraya M. Toha Fauzi. (Rls)