Bisniscorner.com  – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkomitmen untuk mendukung penanganan dampak bencana di Provinsi Aceh secara berkelanjutan, khususnya dalam memastikan infrastruktur dasar tetap tertangani dari fase tanggap darurat menuju pemulihan, rehabilitasi, hingga rekonstruksi guna mendukung kembalinya aktivitas dan pelayanan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Aceh telah menetapkan status transisi dari masa tanggap darurat ke masa pemulihan bencana hidrometeorologi melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/69/2026, terhitung mulai 30 Januari hingga 29 April 2026. Status ini mencakup 14 kabupaten/kota terdampak bencana, yakni Kota Langsa, Aceh Timur, Kota Lhokseumawe, Bireuen, Pidie, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Bener Meriah, Kota Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Barat, dan Aceh Besar, sebagai dasar pelaksanaan penanganan lanjutan menuju pemulihan.

Kementerian PU berkomitmen penuh mendukung Pemerintah Daerah dalam seluruh tahapan penanganan pascabencana.

“Kami memastikan terus mendukung penanganan infrastruktur dasar di Aceh secara berkelanjutan. Saat ini fokus kami adalah memastikan infrastruktur konektivitas, air bersih, sanitasi, hunian sementara, dan fasilitas publik segera pulih agar masyarakat dapat kembali beraktivitas,” kata Menteri Dody.

Hingga 30 Januari 2026 pukul 15.00 WIB, Kementerian PU telah melakukan penanganan pembersihan lumpur dan material bencana di 203 lokasi di wilayah Aceh. Dari jumlah tersebut, 103 lokasi telah selesai ditangani, sementara 100 lokasi lainnya masih dalam proses penanganan, meliputi fasilitas umum, perkantoran, sekolah, rumah ibadah, pasar, dan fasilitas kesehatan.

Sebanyak 815 personel juga masih bekerja membantu penanganan bencana di Provinsi Aceh, terdiri dari 355 personel PU dan 460 personel BUMN, serta didukung 581 personel TNI dan masyarakat. Penanganan didukung dengan alat berat sebanyak 1.044 unit (224 unit milik PU dan 820 unit mitra BUMN), serta 2.447 unit bahan kebencanaan termasuk geobag, aramco, dan steel sheet pile.

Kementerian PU juga masih memberikan layanan sarana prasarana darurat untuk memenuhi air bersih dan sanitasi sebanyak 301 unit di Provinsi Aceh, antara lain 15 IPA Mobile, 17 mobil tangki air, 123 hidran umum, 49 toilet portabel, 30 toilet darurat, 46 toren, 4 unit IPA RO.

Pada sektor jalan dan jembatan, Kementerian PU melakukan penanganan dengan capaian 38 ruas jalan nasional terdampak di Aceh dan seluruhnya telah fungsional, termasuk 2 ruas melalui jalan alternatif. Sebanyak 16 jembatan nasional sempat terputus dan kini telah fungsional, sebagian menggunakan Jembatan Bailey dan 8 jembatan sudah dikerjakan pembangunan secara permanen.

Kementerian PU juga menangani 71 SPAM terdampak di 10 kabupaten/kota di Aceh dengan total kapasitas 2.177 liter/detik. Hingga kini, 54 SPAM telah kembali berfungsi dengan kapasitas layanan mencapai 1.595 liter/detik. Selain itu, dilakukan pembangunan 24 sumur bor air dalam, dengan 10 unit telah selesai dan 14 unit dalam proses pengerjaan, serta pembangunan sumur bor dangkal dan dalam tambahan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak.

Kementerian PU juga meningkatkan layanan 11 TPA sampah dan 10 IPLT di Aceh yang saat ini dalam tahap pelaksanaan. Selain itu, telah dilakukan pembersihan dan pengangkutan sampah serta lumpur bencana dengan total lebih dari 698 ton dari kawasan permukiman, fasilitas umum, rumah sakit, hingga akses jalan utama di beberapa kabupaten terdampak.

Kementerian PU membangun 11 lokasi rumah hunian sementara di 4 kabupaten di Aceh dengan total 972 KK penerima manfaat. Hingga kini, 84 KK telah menempati hunian dengan progres 100%, sementara lokasi lainnya masih dalam tahap konstruksi bertahap. (*)

Bisniscorner.com — Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Salah satunya melalui sinergi dengan kalangan akademisi yang memiliki peran strategis dalam mendukung ketersediaan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat.

Salah satu program unggulan Bapanas yang membutuhkan kolaborasi adalah Gerakan Selamatkan Pangan dan kampanye Stop Boros Pangan. Gerakan ini bertujuan menekan susut dan sisa pangan, sekaligus menjadi bagian dari upaya pencegahan kerawanan pangan di masyarakat.

Untuk diketahui, per November 2025 Bapanas mencatat penyelamatan pangan tercapai di angka 224 ton pangan yang berhasil disalurkan kepada 456 ribu lebih penerima manfaat. Gerakan yang diinisiasi sejak 2022 ini kini telah menjangkau 17 provinsi.

Berkat kolaborasi yang erat, Bapanas terus mengakselerasi GSP. Alhasil, pada minggu ketiga Januari 2026 capaian pangan yang berhasil diselamatkan meningkat pesat hingga delapan kali lipat.

Data terbaru menunjukkan jumlah pangan yang berhasil diselamatkan sebesar 1.900 ton dengan penerima manfaat sebanyak 2,9 juta orang. Jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi pun meningkat hingga 70 pendonor pangan berlebih.

“Badan Pangan Nasional sangat mendukung kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak, termasuk akademisi. Keilmuan yang relevan tentu bisa disinergikan untuk memastikan ketersediaan pangan dan kualitas konsumsi masyarakat agar perilaku boros pangan dapat semakin dikurangi,” papar Direktur Kewaspadaan Bapanas Nita Yulianis dalam Gathering Civitas Akademika Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB University di Bogor, Sabtu (31/1/2026).

Untuk itu, Bapanas terus memperluas langkah konkret dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui Gerakan Selamatkan Pangan (GSP). Gerakan ini menunjukkan bahwa kemampuan mengelola pangan agar tidak terbuang percuma menjadi salah satu aspek yang mendorong terwujudnya ketahanan pangan berkelanjutan.

Menurut Nita, keilmuan yang dikembangkan di FEMA IPB memiliki keterkaitan erat dengan isu pangan, mulai dari aspek ketersediaan, konsumsi, hingga pemenuhan gizi masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi menjadi hal yang penting untuk terus diperkuat.

Dalam kesempatan tersebut, Nita juga memaparkan sejumlah program yang saat ini dijalankan pemerintah bersama akademisi. Salah satunya penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi sebagai early warning system bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mendeteksi potensi kerawanan pangan.

Tak hanya membahas program, Nita turut berbagi pengalaman perjalanan karier serta tantangan profesional yang dihadapi selama berkecimpung di bidang pangan, khususnya dalam mengawal isu kewaspadaan pangan nasional.

Sejalan dengan itu, Dekan FEMA IPB Sofyan Sjaf menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pangan nasional. Menurutnya, kontribusi akademisi tidak hanya berhenti pada kajian ilmiah, tetapi juga perlu hadir dalam perumusan kebijakan hingga implementasi di lapangan.

“Isu pangan sangat kompleks dan membutuhkan pendekatan lintas disiplin. Di sinilah peran akademisi untuk menjembatani ilmu pengetahuan dengan kebutuhan nyata masyarakat,” ujar Sofyan.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Dekan FEMA IPB, serta narasumber dari EIGER Adventureland dan United Nations Development Programme (UNDP). (Rls)

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan permanen Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di Provinsi Aceh sebagai bagian dari pemulihan pascabencana banjir bandang sekaligus upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas. Pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh diharapkan menjadi simpul pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana, khususnya bagi anak-anak dari keluarga rentan.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penyediaan infrastruktur pendidikan yang layak menjadi fondasi penting untuk mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing.

“Kementerian PU memastikan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat dibangun secara cepat, tepat, dan berkualitas agar segera dimanfaatkan masyarakat,” kata Menteri Dody.

Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Provinsi Aceh dilaksanakan pada dua paket pekerjaan, yakni Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 dan Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2, dengan total nilai kontrak sekitar Rp1,53 triliun. Biaya pembangunannya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025–2026 dengan kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk –  PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (KSO) untuk paket pekerjaan Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 dan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk untuk paket pekerjaan Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2.

Paket pekerjaan Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 dan Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2 berada di bawah tanggung jawab Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU.  Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 tersebar di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, dan Kota Lhokseumawe dengan progres fisik keseluruhan mencapai 2,81% (data per 30 Januari 2026).  Pekerjaan konstruksi Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1 dilaksanakan selama 240 hari kalender, dimulai 28 November 2025 dan ditargetkan selesai 25 Juli 2026 dengan nilai kontrak Rp782,29 miliar.

Selanjutnya untuk Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2 mencakup Kabupaten Nagan Raya, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Singkil dengan progres keseluruhan 1,70%. Paket Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2 memiliki nilai kontrak sebesar Rp757,05 miliar dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender, dimulai 18 Desember 2025 dan ditargetkan selesai 14 Agustus 2026.

Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Provinsi Aceh merupakan bagian dari lanjutan komitmen pemerintah setelah menyelesaikan 164 Sekolah Rakyat Rintisan Tahap I yang tuntas pada 2025. Sekolah Rakyat Tahap II dibangun secara permanen di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare yang disiapkan oleh pemerintah daerah.

Setiap lokasi sekolah dilengkapi fasilitas asrama siswa dan guru serta ruang pembelajaran terpadu seperti ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan dan pusat pembelajaran digital. Selain itu juga dilengkapi fasilitas penunjang seperti kantin dan dapur sehat, klinik kesehatan siswa, lapangan olahraga, ruang kegiatan ekstrakurikuler, dan area hijau.

Bangunan Sekolah Rakyat didesain tidak hanya mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif, tetapi juga memperhatikan mitigasi risiko bencana. Melalui pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh, Kementerian PU menegaskan komitmennya dalam mendukung pemulihan pascabencana sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia dan memperkuat ketangguhan sosial dan ekonomi.

Secara nasional, Sekolah Rakyat Tahap II dibangun di 104 lokasi yang tersebar di 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Program ini ditargetkan menampung sekitar 112.320 siswa dengan total 3.744 rombongan belajar (rombel), terdiri dari 1.872 rombel SD, 936 rombel SMP, dan 936 rombel SMA. Hingga 23 Januari 2026, progres fisik secara nasional mencapai 4,56%, dengan sisa waktu pelaksanaan hingga Juni–Agustus 2026, sehingga diharapkan seluruh Sekolah Rakyat Tahap II dapat dimanfaatkan pada tahun ajaran 2026/2027. (*)