Breaking News
Tingkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kalimantan Barat, Kementerian PUPR Salurkan 8.115 BSPS
Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melaksanakan program Padat Karya Tunai (PKT) yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran serta mempertahankan daya beli masyarakat. Pada TA 2021 Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 23,24 triliun untuk PKT yang salah satu kegiatannya adalah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang populer dikenal sebagai bedah rumah.
Di samping untuk memulihkan perekonomian masyarakat, program BSPS ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat agar dapat tinggal di rumah layak huni. Tinggal di rumah layak huni tentunya membantu masyarakat untuk terhindar dari berbagai penyakit termasuk COVID-19.
“Hal ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan rumah, sekaligus mengurangi angka pengangguran di daerah-daerah. Tentunya kami berharap dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Pada TA 2021 Kementerian PUPR menyalurkan 114.900 unit BSPS di seluruh Indonesia dengan anggaran Rp 2,46 triliun. Program ini salah satunya disalurkan di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 8.115 unit rumah dengan anggaran Rp 162,3 miliar. Hingga saat ini realisasi pembangunan fisik BSPS di Kalimantan Barat mencapai 30,19%.
Direktur Jenderal Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan program BSPS ini merupakan stimulan dari pemerintah agar masyarakat mau meningkatkan kualitas rumahnya. Setiap penerima manfaat akan mendapat Rp 20 juta yang dialokasikan pada pembelian bahan bangunan sebesar Rp17,5 juta dan pembayaran upah tukang sebesar Rp 2,5 juta.
Rumah-rumah yang akan dibedah di Kalimantan Barat ini tersebar di 13 kabupaten/kota, 61 kecamatan dan 230 desa/kelurahan. Rinciannya yakni Kabupaten Sambas 100 unit, Kota Singkawang 51 unit, Kabupaten Mempawah 50 unit, Kota Pontianak 369 unit, Kabupaten Kubu Raya 2.342, Kabupaten Kayong Utara 100 unit, Kabupaten Bengkayang 50 unit, Kabupaten Kapuas Hulu 50 unit, Kabupaten Sintang 3.046 unit, Kabupaten Melawi 624 unit, Kabupaten Sekadau 300 unit, Kabupaten Sanggau 300 unit dan Kabupaten Ketapang 1.158 unit.
Rumah swadaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diartikan sebagai rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat sendiri. Sedangkan, BSPS merupakan bantuan dari pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana dan utilitasnya.
Beberapa kriteria penerima BSPS antara lain Warga Negara Indonesia (WNI) sudah berkeluarga, memiliki tanah yang ditandai dengan bukti kepemilikan tanah yang sah, tinggal di rumah satu-satunya dalam kondisi tidak layak huni atau belum memiliki rumah, belum pernah mendapatkan BSPS atau bantuan sejenis, memiliki penghasilan maksimum sesuai upah minimum provinsi, serta bersedia melaksanakan dengan berswadaya, berkelompok dan tanggung renteng untuk menyelesaikan pembangunan rumah. (Rls)
Breaking News
Menteri Dody Tinjau Penanganan Longsoran Tebing di Aceh Tengah, Fokus Perkuatan Lereng
Bisniscorner.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung perkembangan penanganan longsoran tebing di Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Senin (9/3). Penanganan dilakukan merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri Dody pada Februari 2026 lalu, sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden agar penanganan bencana dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.
Berdasarkan pemantauan di lapangan, panjang badan jalan yang terdampak longsoran kini mencapai sekitar 175 meter. Longsoran sebelumnya sempat berkembang secara progresif hingga sekitar 4 meter per hari akibat adanya aliran air yang masuk ke rongga tanah di bawah permukaan.
Menteri Dody mengatakan pemerintah terus melakukan langkah-langkah teknis untuk menghentikan perkembangan longsoran dengan mengendalikan aliran air yang menjadi salah satu penyebab utama runtuhan.
“Sudah ada beberapa pekerjaan yang dikerjakan oleh teman-teman berdasarkan kajian teknis bersama tim pakar dari ITB dan Unsyiah. Tadi juga ada masukan dari Pak Bupati Bener Meriah yang kami minta tim untuk mengkaji lagi, salah satunya adalah kemungkinan pembangunan embung,” ujar Menteri Dody.
Menurutnya, indikasi awal meluasnya longsoran disebabkan oleh adanya resapan air yang terus mengalir ke dalam rongga tanah. Saat ini, Kementerian PU terus memprioritaskan stabilisasi kondisi di sekitar lokasi sebelum dilakukan penguatan permanen pada area tersebut.
“Awalnya ada resapan air di bawah yang membuat lubang melebar. Bahkan sebelumnya sempat berkembang sampai sekitar empat meter per hari. Sekarang kita lihat sudah jauh berkurang karena saluran yang menuju ke lubang sudah mulai kering,” jelasnya.
Seiring perkembangan longsoran, persimpangan menuju jalan detour pertama telah tergerus sehingga jalur tersebut tidak lagi dapat digunakan. Saat ini mobilitas masyarakat dialihkan melalui dua jalur alternatif lainnya, yaitu detour kedua sepanjang sekitar 2,2 km dan detour ketiga sepanjang sekitar 5,3 km yang telah dilakukan penanganan sementara berupa perapihan badan jalan dan perkerasan menggunakan material sirtu sehingga dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.
Untuk memperkuat kajian teknis, Kementerian PU juga melakukan berbagai pengambilan data lapangan, antara lain survei Lidar, pengeboran borelog di dua titik, survei geolistrik pada 5 lintasan, georadar, serta pengamatan visual guna memetakan kondisi geologi kawasan secara lebih detail.
Selain itu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh bersama Satgas Percepatan Penanganan Bencana Alam Provinsi Aceh Kementerian PU juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk melakukan relokasi saluran irigasi agar menjauh dari area longsoran sebagai upaya pengamanan kawasan.
Menteri Dody menegaskan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama dalam penanganan longsoran tebing tersebut, sehingga Kementerian PU saat ini fokus terlebih dahulu pada upaya stabilisasi dan penguatan lereng.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan kondisi di sekitar longsoran benar-benar stabil dan aman. Kita tidak bisa memaksakan pekerjaan di titik lubang kalau masih ada potensi pergerakan. Karena itu fokus kita saat ini adalah mengurangi aliran air dan melakukan penguatan lereng terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan penanganan permanen supaya longsoran tidak melebar lagi,” tegas Menteri Dody. (*)
Breaking News
Pastikan Kesiapan Jalur Mudik Sumatera Utara, Menteri Dody Tinjau Ruas Medan–Tapanuli Selatan
Bisniscorner.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung kesiapan jalur mudik Lebaran 2026 di Sumatera Utara dengan melakukan perjalanan darat dari Kota Medan menuju Tapanuli Selatan, Minggu (8/3/2026). Peninjauan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan kesiapan jaringan jalan nasional di berbagai wilayah menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat pada masa mudik Lebaran.
Peninjauan tersebut juga dilakukan untuk melihat langsung penanganan sejumlah ruas jalan nasional yang terdampak banjir bandang dan longsor pada November 2025 lalu. Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara, Ditjen Bina Marga telah melakukan penanganan pada 39 titik longsor dan 2 titik jembatan terdampak guna memastikan akses transportasi masyarakat tetap terjaga.
Pekerjaan yang dilakukan meliputi stabilisasi lereng, perkuatan tebing, pelebaran badan jalan, penanganan drainase serta pembangunan kembali infrastruktur jembatan yang terdampak bencana. Berbagai metode teknis diterapkan, seperti pemasangan borepile, shotcrete lereng, soil nailing, hingga rekayasa ulang trase jalan pada lokasi dengan tingkat kerawanan tinggi.
Peninjauan Jalur Mudik Medan–Tapanuli
Menteri Dody memulai perjalanan dari Kota Medan sekitar pukul 09.00 WIB. Dari Medan, rombongan memasuki ruas Jalan Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat menuju arah Pematang Siantar sebagai bagian dari jalur strategis menuju kawasan Danau Toba dan wilayah Tapanuli.
Ruas tol tersebut merupakan bagian dari jaringan Tol Trans Sumatera yang memiliki total panjang 136,8 km dan dibangun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) oleh Badan Usaha Jalan Tol PT Hutama Marga Waskita. Pembangunan tol ini terbagi dalam enam seksi, dengan sebagian ruas telah beroperasi dan sisanya dalam tahap penyelesaian.
Setelah keluar tol di kawasan Pematang Siantar, Menteri Dody melanjutkan perjalanan melalui jalan nasional menuju Parapat. Di ruas Pematang Siantar–Parapat, rombongan sempat berhenti untuk meninjau penanganan titik longsoran dan preservasi jalan guna memastikan kondisi jalan tetap aman dan fungsional menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat pada masa arus mudik Lebaran.
Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju kawasan Tapanuli melalui koridor Tarutung–Sibolga, yang menjadi salah satu jalur penting penghubung wilayah Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah hingga Tapanuli Selatan.
Salah satu titik yang ditinjau berada di Desa Lobu Pini, Kecamatan Adian Koting, pada ruas Tarutung–Sibolga. Di lokasi ini Kementerian PU tengah melakukan pekerjaan preservasi jalan sekaligus pembersihan material longsor yang terjadi akibat bencana pada November 2025 lalu.
Menteri Dody mengatakan secara umum kondisi jalan nasional dari Medan menuju Sibolga telah siap menghadapi arus mudik Lebaran tahun ini.
“Ruas jalan nasional dari Medan menuju Sibolga sudah siap menghadapi arus mudik mulai H-7 Lebaran,” kata Menteri Dody.
Menurut Menteri Dody, dari hasil pemantauan di lapangan masih terdapat beberapa titik yang memerlukan penanganan lanjutan, khususnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara menuju Sibolga yang masih berpotensi mengalami longsor susulan.
Antisipasi Longsor dan Kesiapan Infrastruktur
Namun demikian, Kementerian PU telah menyiapkan langkah antisipasi dengan menempatkan sejumlah alat berat di titik-titik rawan guna mempercepat penanganan apabila terjadi gangguan.
“Jika terjadi longsor, pembersihan langsung dilakukan saat itu juga. Selain itu, kami menempatkan sejumlah alat berat untuk mempermudah proses pembersihan material,”ujar Menteri Dody.
Sebagai langkah antisipasi tambahan, pemerintah juga menyiapkan posko penanganan di sejumlah titik guna memastikan respons cepat apabila terjadi gangguan di ruas jalan nasional. Saat ini akses Tarutung–Sibolga tetap terjaga melalui jalur alternatif Tarutung–Rampa–Poriaha.
Sementara itu, segmen Sibolga–Tarutung melalui Batu Lobang yang sebelumnya mengalami longsor sepanjang sekitar 70 meter kini telah dapat dilalui kendaraan roda empat dengan pengaturan waktu melintas.
Secara keseluruhan, Kementerian PU melalui BBPJN Sumatera Utara melakukan penanganan sepanjang 131,19 kilometer ruas jalan nasional pada koridor perbatasan Provinsi Aceh hingga Kota Sibolga serta Rampa–Poriaha–Mungkur.
Selain itu, koridor Sibolga–Batang Toru kini telah kembali fungsional setelah pemasangan dua unit jembatan Bailey di Sungai Garoga untuk memastikan distribusi logistik dan mobilitas masyarakat tetap berjalan.
“Kami juga mengimbau para pemudik agar mempersiapkan kendaraan dengan baik. Selain itu, kondisi fisik juga harus dijaga agar perjalanan berjalan lancar dan selamat sampai tujuan,” tambah Menteri Dody. (*)
Breaking News
Kementerian PU Siapkan Jalan Nasional dan Diskon Tarif Tol 30% untuk Mudik Lebaran 2026
Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan kesiapan infrastruktur jalan nasional, baik jalan non-tol maupun jalan tol, guna mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran Tahun 2026. Selain memastikan kondisi jalan mantap, aman, dan nyaman dilalui, pemerintah juga menyiapkan kebijakan diskon tarif tol sebesar 30% untuk meringankan beban perjalanan masyarakat.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, kebijakan diskon tarif tol merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kenyamanan mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran. Kebijakan tersebut juga diselaraskan dengan kebijakan diskon transportasi yang diberikan pada moda lainnya.
“Terkait diskon tarif tol, sejak awal Kementerian PU diminta menyesuaikan dengan diskon nasional yang diberikan untuk moda transportasi lainnya seperti pesawat, kereta api, dan seterusnya. Kami harus berkoordinasi dengan Badan Usaha Jalan Tol terlebih dahulu karena skemanya berbeda. Moda transportasi lain lebih kepada subsidi, sedangkan pada jalan tol kami memotong profit margin para BUJT. Alhamdulillah semua BUJT langsung setuju, sudah disepakati untuk ruas serta waktunya sudah disampaikan oleh Kepala BPJT. Insyaallah diskon 30% itu akan kita terapkan,” kata Menteri Dody.
Diskon tarif tol sebesar 30% akan diberlakukan pada periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 selama 15–16 Maret 2026 untuk arus mudik serta 26–27 Maret 2026 untuk arus balik, dengan sistem pembayaran uang elektronik untuk perjalanan jarak terjauh pada ruas-ruas yang ditetapkan.
Kementerian PU juga memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), memfungsionalkan tambahan ruas jalan tol tanpa tarif, serta menyiapkan tambahan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) operasional maupun fungsional.
Beberapa ruas tol yang mendapatkan diskon tersebut antara lain Jakarta–Cikampek, Jakarta–Cikampek Elevated (MBZ), Cikampek–Palimanan, Palimanan–Kanci, Kanci–Pejagan, Pejagan–Pemalang, Pemalang–Batang, Batang–Semarang, Semarang ABC, Cipularang, Padaleunyi, Tangerang–Merak, Cimanggis–Cibitung, Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu), serta Kelapa Gading–Pulogebang.
Selain itu, potongan tarif juga berlaku pada ruas tol di luar Pulau Jawa seperti Bakauheni–Terbanggi Besar, Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayuagung, Kayuagung–Palembang, Indralaya–Prabumulih, Pekanbaru–Dumai, Pekanbaru–Bangkinang–Koto Kampar, Indrapura–Kisaran, Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat, Belawan–Medan–Tanjung Morawa, Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi, hingga Sigli–Banda Aceh Seksi 2–6.
Selain kebijakan diskon tarif tol tersebut, kesiapan jaringan jalan nasional juga menjadi perhatian utama pemerintah menjelang mudik Lebaran. Jaringan jalan nasional non-tol sepanjang 47.603,39 km saat ini berada dalam kondisi mantap dengan tingkat kemantapan mencapai 93,5%. Sementara itu, jaringan jalan tol yang siap melayani arus mudik mencapai 3.115,98 km yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar mengatakan Kementerian PU telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran, khususnya pada jalur-jalur utama yang diprediksi mengalami peningkatan volume lalu lintas.
“Strategi utama yang kami lakukan adalah memastikan seluruh jalan nasional dalam kondisi mantap, tidak berlubang, dan seluruh bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik sehingga aman dan nyaman dilalui para pemudik,” ujar Dirjen Roy.
Untuk mengantisipasi potensi gangguan pada jalur mudik seperti bencana alam atau kerusakan infrastruktur, Kementerian PU menyiapkan Disaster Relief Unit (DRU) yang terdiri dari peralatan berat, material, serta personel pendukung yang siaga di berbagai wilayah.
Sebanyak 1.461 unit peralatan disiapkan dan disebar di seluruh Indonesia selama periode siaga mudik guna mempercepat penanganan apabila terjadi gangguan pada jalan nasional. Selain itu, berbagai material tanggap darurat seperti jembatan bailey, bronjong, sandbag, cold mix asphalt, serta material perbaikan cepat lainnya juga telah disiapkan.
Kementerian PU juga menyiapkan 496 posko mudik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memantau kondisi jalan serta memberikan dukungan teknis di lapangan. Posko-posko tersebut berfungsi sebagai pusat koordinasi pemantauan kondisi lalu lintas dan penanganan cepat apabila terjadi gangguan pada jalur mudik.
Sebagai sumber informasi bagi masyarakat, Kementerian PU menyediakan Microsite Informasi Jalur Lebaran yang dapat diakses melalui laman mudik.pu.go.id untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi jalan nasional dan jalan tol, titik rawan kemacetan maupun bencana, lokasi posko mudik, hingga layanan infrastruktur yang tersedia di sepanjang jalur mudik Lebaran 2026.
Layanan informasi juga dapat diakses melalui aplikasi pemantauan yang disediakan oleh BUJT seperti Travoy oleh Jasa Marga dan HK Toll Apps oleh Hutama Karya.
Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan terkait kondisi jalan nasional dan jalan tol melalui kanal layanan “Halo Pak Dody” yang dapat diakses melalui akun Instagram Menteri PU @dody_hanggodo.
Dengan kesiapan infrastruktur jalan, dukungan kebijakan diskon tarif tol, serta berbagai langkah strategis tersebut, diharapkan perjalanan mudik dan arus balik Lebaran 2026 dapat berlangsung lebih lancar, aman, dan nyaman bagi masyarakat. (*)
-
Hotel5 tahun agoHOTEL SANTIKA TERASKOTA BSD CITY
-
Gaya Hidup6 tahun agoLebih Dekat Mengenal Brand Clothing Line Erigo dan Thanksinsomnia
-
Bisnis5 tahun agoAplikasi “Jiwa+” Cara Gampang Pesan Kopi Janji Jiwa & Jiwa Toast
-
Hotel5 tahun agoPaket Intimate Wedding di Hotel Santika BSD City Dibandrol Rp 9.999.000
-
Hotel5 tahun agoHotel Santika BSD Teraskota Tawarkan Paket Pernikahan Mulai Rp 17 Jutaan
-
Breaking News5 tahun agoPebisnis Asal Tangsel Ikut Cerdaskan Anak Bangsa
-
Bisnis6 tahun agoBakmi Siantar LINA di Gading Serpong Sajikan Aneka Menu Mie
-
Breaking News5 tahun agoPolda Banten Gelar Pengukuhan dan Pelantikan Siswa Diktuk Bintara Polri TA.2020/2021
