Bisniscorner.com  – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mendampingi Menteri Luar Negeri Sugiono meninjau Gedung Merdeka dan Museum Konperensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, Selasa (14/1). Tinjauan ini terkait rencana pemugaran Gedung Merdeka.

Wamen Diana mengatakan Gedung Merdeka memiliki nilai sejarah yang penting bagi bangsa Indonesia. “Renovasi cagar budaya secara teknis untuk material biasanya kita kembalikan ke material lamanya seperti apa, yang terpenting pemanfaatan dan siapa yang akan mengelola itu harus clear. Untuk renovasi gedung ini kita tidak hanya melibatkan Kementerian Luar Negeri, tetapi Juga Kementerian Kebudayaan,” kata Wamen Diana.

Wamen Diana menambahkan Kementerian PU telah melakukan observasi terkait kerusakan bangunan. Identifikasi kerusakan meliputi struktur, mekanikal dan elektrikal.

“Kami akan cek bangunan secara keseluruhan, di sini juga sudah banyak terjadi penurunan tanah, mungkin disebabkan karena penurunan muka air tanah. Bangunan ini juga dekat dengan sungai, ketika nanti dilakukan renovasi perlu mendapatkan Rekomtek (Rekomendasi Teknis) dari Ditjen Sumber Daya Air, akan kami bahas dengan Ditjen Sumber Daya Air,” tambah Wamen Diana.

Menlu Sugiono mengatakan saat ini kerusakan Gedung Merdeka cukup intensif dan perlu diperbaiki karena merupakan salah satu cagar budaya. “Ini adalah salah satu cagar budaya dan menurut saya cagar diplomasi Indonesia yang harus kita pertahankan dan lestarikan,” ujar Menlu Sugiono.

Revitalisasi Gedung Merdeka bertujuan untuk meningkatkan kualitas bagunan cagar budaya dan sebagai landmark kawasan serta memiliki tujuan wisata. Rencana revitalisasi mencakup pekerjaan persiapan, struktur, arsitektur dan MEP. (Rls)

Bisniscorner.com  – Guna mengoptimalkan pemanfaatan air dari Bendungan Bintang Bano, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat. Konstruksi SPAM Bintang Bano telah selesai dan sudah dilakukan commissioning test agar segera dimanfaatkan untuk penyediaan air minum bagi masyarakat Sumbawa Barat, khususnya Kecamatan Brang Rea, Taliwang, Seteluk, Poto Tano, dan Jereweh.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat sangat penting di samping juga sanitasi, terutama untuk mendukung penanganan stunting atau gangguan pertumbuhan pada balita karena kekurangan air bersih dan sanitasi.

“Pembangunan SPAM Bintang Bano bukan hanya memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PU, tetapi juga meningkatkan akses air minum aman, terutama bagi masyarakat di wilayah Sumbawa Barat. Diharapkan dengan ketersediaan air minum aman dapat mendukung peningkatan kesehatan masyarakat, termasuk upaya penurunan angka stunting,” kata Wamen Diana.

Pembangunan Bintang Bano telah dikerjakan secara bertahap sejak November 2022 meliputi unit produksi dan unit distribusi dengan nilai investasi Rp83,9 miliar. Pekerjaan unit produksi berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) berkapasitas 100 liter/detik dan reservoar berkapasitas 2.000 m3. Selain unit produksi, juga dibangun unit distribusi berupa jaringan perpipaan serta bangunan pendukung dan lansekap.

Pada Tahap I telah selesai pekerjaan Water Treatment Plant (WTP) atau IPA yang mendapat suplai dari Bendungan Bintang Bano berkapasitas 2X50 liter/detik di Bengket Monte. Direncanakan di lokasi yang sama akan segera dibangun WTP baru berkapasitas 100 liter/detik sehingga total pembangunan IPA Tahap I berkapasitas 200 liter/detik.

Kepala BPPW Nusa Tenggara Barat Yanuar Seto Nugroho mengatakan commissioning test SPAM Bintang Bano merupakan langkah penting menuju penyediaan air bersih yang berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Kegiatan ini tidak hanya simbol keberhasilan pembangunan infrastruktur, tetapi juga komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Dengan keberadaan SPAM Bintang Bano, kita bersama-sama memastikan bahwa akses terhadap air minum yang aman dan layak semakin dekat dengan semua lapisan masyarakat,” kata Yanuar.

Bendungan Multifungsi Bintang Bano telah diresmikan Presiden RI ke-7 Joko Widodo pada 14 Januari 2022 lalu. Keberadaan bendungan dengan daya tampung 76 juta m3 dan luas genangan 256 hektare ini memiliki fungsi utama selain untuk mendukung irigasi lahan pertanian juga potensi penyediaan air baku sebesar 550 liter/detik. (Rls)

Bisniscorner.com  – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen mendorong penerapan Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC) di seluruh Indonesia melalui kolaborasi bersama para pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, praktisi, industri, akademisi, dan masyarakat.

Bangunan gedung berperan besar dalam penggunaan energi dan emisi gas rumah kaca, di mana bangunan hunian memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan bangunan komersial. Dengan urbanisasi yang pesat, diperkirakan 72,8% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan pada tahun 2045.

“Untuk itu, kita perlu mendorong bangunan hunian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Bangunan harus dirancang sebagai BGH yang berkembang menjadi BGC dan akhirnya mencapai target Bangunan Gedung Nol Emisi atau Net Zero Emission pada 2060,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Abram Elsajaya Barus saat mewakili Menteri PU dalam acara Seminar Sustainable Housing, Buildings and Cities di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Penerapan BGH dilakukan melalui pengelolaan tapak dan desain bangunan yang adaptif serta penggunaan peralatan ramah lingkungan, seperti yang diatur dalam PP No. 16 Tahun 2021 dan Permen PUPR No. 21 Tahun 2021. Peta jalan untuk 2023-2028 juga telah ditetapkan dengan mempertimbangkan distribusi populasi, konsumsi energi dan air, serta pengalaman implementasi BGH di berbagai wilayah Indonesia.

Untuk meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan hunian, konsep BGC diterapkan sebagai langkah lanjut dari BGH. BGC mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan efisiensi energi dan responsif terhadap konteks lingkungan. Penerapan BGC diatur dalam Permen PUPR No. 10 Tahun 2023 yang mencakup sistem keamanan, manajemen energi, dan teknologi integrasi.

Abram mengatakan sebagai contoh implementasi BGH dan BGC, dapat dilihat pada pembangunan rumah susun di IKN yang mengadopsi konsep Vertical Smart Building.

“Kami percaya penerapan prinsip keberlanjutan dalam desain dan konstruksi bangunan akan mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi energi, serta menciptakan ruang yang nyaman dan sehat bagi penghuninya,” tutupnya. (Rls)