Connect with us

Breaking News

Menteri Basuki Canangkan Zona Integritas di 9 Balai, Kementerian PUPR Siap Terapkan Budaya Kerja Anti Suap

Published

on

Bisniscorner.com  – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berbenah dan memperbaiki diri sebagai upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka pencegahan korupsi serta untuk meningkatkan pelayanan publik. Menindaklanjuti hal tersebut Kementerian PUPR memulai pencanangan pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di delapan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) dan satu  Balai Jasa Konstruksi Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2021.

Pada tahun 2021 Kementerian PUPR mengusulkan 45 unit kerja untuk mengikuti penilaian WBK/WBBM yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB, yang terdiri dari 12 unit kerja Ditjen Bina Marga, 11 unit kerja BPSDM, 6 unit kerja Ditjen Cipta Karya, 3 unit kerja Ditjen Perumahan, 4 unit kerja Ditjen Sumber Daya Air dan 9  unit kerja Ditjen Bina Konstruksi. Sembilan unit kerja Ditjen Bina Konstruksi terdiri dari BP2JK Sumatera Utara, BP2JK Sumatera Selatan, BP2JK DKI Jakarta, BP2JK Jawa Barat, BP2JK Jawa Tengah, BP2JK Jawa Timur, BP2JK Bali, BP2JK Sulawesi Selatan dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah III DKI Jakarta.

“Pilot project pencanangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM serta penanganan penerapan SMAP bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau korupsi. Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan SMAP adalah sistem yang dibentuk untuk pencegahan korupsi, apapun sistemnya kalau niatnya masih ada pasti korupsi akan terjadi. Saya ingin mengajak kita semua untuk berhati-hati,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada sambutan kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan SMAP di Ditjen Bina Konstruksi, Selasa (25/5/2021).

Dikatakan Menteri Basuki salah satu strategi pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian PUPR adalahh dengan membentuk unit pengadaan barang dan jasa, yakni BP2JK di 34 provinsi. “Tugas Kementerian PUPR hanya membelanjakan uang negara melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa, ini sangat strategis. Di sinilah harus dipilih orang yang tangguh, tidak hanya smart dan kompeten tetapi hatinya berniat baik untuk melaksanakan amanah tersebut. Saya minta kepada BP2JK untuk bekerja dengan niat yang baik,” ujar Menteri Basuki.

Menteri Basuki juga menambahkan sebagai wajah Kementerian PUPR, BP2JK yang tersebar di seluruh Indonesia, harus memiliki profesionalisme dan menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat kepada Kementerian PUPR. Kedepannya, seluruh BP2JK menerapkan SNI ISO 37001:2016 SMAP sebagai bentuk pengendalian intern dan dalam penguatan dari tekanan dari pihak internal maupun eksternal dalam melaksanakan tugas tender/seleksi.

Di samping itu, Menteri Basuki mengatakan Kementerian PUPR tidak ingin meninggalkan warisan hanya berupa infrastruktur, melainkan tata kelola organisasi yang lebih baik. “Kalau legacy berupa  jalan, jembatan atau gedung siapa saja bisa buat, saya ingin mewariskan organisasi yang kredibel, kompeten dan orang-orang yaanh amanah” ungkap Menteri Basuki.

Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Trisasongko Widianto mengatakan tujuan pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan pencanangan SMAP ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Tujuan akhir bukan label Zona Integritas dan SNI ISO 37001:2016 SMAP, tetapi bagaimana kita menerapkan budaya kerja anti suap sebagai bagian dari iProve dan komitmen anti KKN Kementerian PUPR sehingga kita bisa bekerja dengan aman dan selamat sesuai target capaian yang telah ditetapkan,” ujar Trisasongko.

Sementara Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyakini Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian yang memiliki komitmen tinggi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik dan untuk mewujudkan Zona Integritas. “Hal ini terlihat dari pelaporan keluhan publik Kementerian PUPR pada 2018-2020 hanya 2%. Laporan yang masuk rata-rata mengenai keluhan kondisi jalan rusak di daerah,” ujar Najih.

Pembangunan Zona Integritas dan Penerapan SMAP adalah salah satu upaya strategi dalam pencegahan korupsi. Hal ini diharapkan menjadi role model dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi dan menegakan integritas, serta pelayanan publik Kementerian PUPR  yang berkualitas.

Penerapan Zona Integritas dan SMAP dilaksanakan terintegrasi dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bersamaan dengan manajemen resikonya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Keberhasilan penerapan Zona Integritas dan SMAP ini membutuhkan dukungan dan keterlibatan dari hulu ke hilir untuk memastikan keberhasilan penerapannya dari seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR.

Sebelumnya, pada tahun 2020 ini Kementerian PUPR melalui Balai Teknologi Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya mendapat predikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBMM. (Rls)

Breaking News

Presiden Jokowi Resmikan 27 Ruas Inpres Jalan Daerah di Sulawesi Selatan Senilai Rp669 Miliar

Published

on

Bisniscorner.com – Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Anggota Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, dan Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Muhammad Yusran Lalogau, meresmikan 27 ruas jalan dan 1 jembatan yang dilaksanakan melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Sulawesi Selatan. Peresmian dilaksanakan di ruas Soreang – Senggerang – Kalajong yang berada di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Kamis (22/02/2024).

Pelaksanaan IJD mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Pada TA 2023, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,6 triliun untuk pelaksanaan IJD secara nasional untuk penanganan 2873 km jalan daerah di seluruh tanah air.

“Provinsi Sulawesi Selatan telah diberikan anggaran sebesar Rp669 M untuk tahun 2023, dalam rangka membangun dan memperbaiki 201 km jalan daerah yang ada di Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengatakan, pada tahun 2023 terdapat 27 ruas jalan yang telah selesai dibangun dan diperbaiki di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pada tahun 2024, akan terus dilanjutkan pembangunan bagi ruas jalan daerah lainnya. “Untuk tahun 2024 ini, saya kira akan diberikan tambahan lagi nanti dari pemerintah pusat (Kementerian PUPR),” tambah Presiden Jokowi.

“Kita berharap jalan-jalan di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan semuanya bisa halus, mulus dan akan memperbaiki konektivitas antar daerah dan antar provinsi,” kata Presiden Jokowi.

Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Budiamin mengatakan, dari 24 Kabupaten/ Kota yang berada di Sulawesi Selatan, IJD tersebar di 13 Kabupaten/ Kota yang meliputi Soppeng, Pangkep, Luwu, Luwu Utara, Barru, Bulukumba, Bone, Maros, Takalar, Wajo, Tana Toraja, Luwu Timur dan Makassar.

“Dalam pelaksanaan IJD di Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari pembangunan 27 ruas jalan sepanjang 201 km dan 1 jembatan sepanjang 300 meter. Dan khusus di Kabupaten Pangkep, terdapat 3 ruas IJD dengan total panjang 14,3 km dan total biaya Rp58,9 M,” jelas Budiamin.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan Asep Syarip Hidayat menambahkan, tujuan pelaksanaan IJD di Sulawesi Selatan utamanya untuk percepatan peningkatan konektivitas serta meningkatkatkan kemantapan jalan daerah, guna mendukung dan memperlancar logistik, serta akses wisata. Seperti misalnya, ruas jalan yang digunakan sebagai lokasi peresmian, yaitu ruas Soreang – Senggerang – Kalajong untuk mendukung akses menuju kawasan pariwisata Geopark Maros Pangkep.

“Secara keseluruhan, IJD TA 2023 berjalan lancar dan masyarakat sangat mendukung pelaksanaannya. Terkait IJD pada TA 2024, saat ini tengah dalam proses pembahasan di tingkat pusat. Mudah-mudahan dapat menjangkau ke seluruh Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan. Kementerian PUPR berharap, Pemerintah Daerah dapat memelihara ruas jalan yang sudah dibangun,” tandas Asep.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras dan Hamka Kady, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, dan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja. (Rls)

Continue Reading

Breaking News

Ketua Umum JMSI Terima Press Card Number One

Published

on

Bisniscorner.com –  Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa menjadi salah seorang penerima Press card Number One (PCNO) atau Kartu Pers Nomor Satu dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 yang diselenggarakan di kawasan Ancol, Jakarta Pusat.

Dalam SK nomor 021-SK/PWI-P/HPN/I/2024 tanggal 9 Februari 2024 yang ditandatangani Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Penangung Jawab HPN 2024 Hendry Ch. Bangun bersama Ketua Panitia HPN 2024 Marthen Selamet Susanto disebutkan bahwa  PCNO  merupakan bentuk pengakuan kepada orang-orang pers yang telah menunjukkan kinerja profesional, berdedikasi, pengorbanan, kepada dunia pers, kemerdekaan pers, dalam tahun-tahun pengabdiannya.

Juga disebutkan, “Pemberian ini menyimbolkan upaya masyarakat pers untuk memperhatikan orang- orang yang patut menjadi teladan dengan prestasi yang mereka capai, dan dengan harapan agar dapat menjadi aspirasi bagi insan pers khususnya muda, sekaligus meneruskan jejak emas mereka.”

Selain Teguh Santosa, penerima PCNO lainnya di tahun ini adalah Hasril Chaniago (Sumatera Barat), Muhammad Syahrir (Sumatera Utara), Budiharjo (Bali), Sadagori Henoch Binti (Kalimantan Tengah), Kambali (Riau), Luna Agustin (Riau), Hermanto Ansam (Riau), Sri Mulyadi (Jawa Tengah), Achmad Zaenal Muttaqin (Jawa Tengah), Widiyartono (Jawa Tengah), Adhi Wargono (DKI Jakarta), Budi Nugraha (DKI Jakarta), dan Norman Chaniago (PWI Pusat).

Teguh Santosa yang merupakan pendiri Kantor Berita Politik RMOL juga pernah menjadi Ketua Bidang Luar Negeri PWI Pusat (2013-2018) dan Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat (2018-2020). Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) pada tahun 2018.

Pria yang lahir di Medan, Sumatera Utara, ini juga berkiprah di dunia internasional. Ia diundang menjadi pembicara di beberapa kegiatan internasional seperti di Korea Selatan, Korea Utara, Maroko, Kuba, dan Venezuela. Dia merupakan salah seorang petisioner masalah Sahara Barat  di PBB New York. Dia telah tiga kali tampil di forum tersebut, yakni pada 2011, 2012, dan 2023. Selain itu Teguh juga menjadi observer pemilu di Federasi Mikronesia (2009), Maroko (2011), dan Venezuela (2018 dan 2022).

Teguh menyelesaikan pendidikan S-1 dari Universitas Padjadjaran Bandung dan S-2 dari University of Hawaii at Manoa (UHM), Amerika Serikat. Dia juga pernah menuntut ilmu di National University of Singapore (NUS). Kini Teguh sedang menyelesaikan pendidikan doktoral di Jurusan Hubungan Internasional Unpad.

Buku-buku yang telah ditulisnya adalah “Komisi I” (2009), “Di Tepi Amu Darya” (2018), “Perdamaian yang Buruk, Perang yang Baik” (2018), dan “Buldozer dari Palestina” (2022).

Teguh juga mengantongi penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk sejumlah kegiatan. (Rls)

Continue Reading

Breaking News

Perkuat Ekonomi Lokal, Kementerian PUPR Selesaikan Renovasi Pasar Sibolga Nauli, Sumut

Published

on

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan renovasi Pasar Sibolga Nauli menjadi sarana perdagangan rakyat yang aman, nyaman, bersih, tertata, lebih estetis dan tidak kumuh di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Renovasi pasar mulai dikerjakan pada 2021 dan telah selesai pada 2022 lalu untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat Sibolga.

Keberadaan Pasar Sibolga Nauli selain merupakan sarana perdagangan berbagai kebutuhan pokok masyarakat, juga merupakan bagian dari layanan wisata karena lokasinya dekat dengan destinasi pariwisata pantai Kota Sibolga.

“Diharapkan dengan infrastruktur pasar yang berkualitas, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung, terutama dalam memperoleh bahan pokok terjangkau dan turut menikmati perputaran sektor riil atau UMKM yang merata,” kata Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja.

Sesuai kontrak, Renovasi Pasar Sibolga Nauli dikerjakan sejak 26 Juni 2021 oleh PT Tureloto Battu Indah selaku kontraktor pelaksana dengan biaya APBN sebesar Rp66,55 miliar. Bangunan pasar memiliki luas 11,421 m2 dengan jumlah kios dan los sebanyak 1.265 unit, dilengkapi dengan fasilitas kantor pengelola, toilet, mushola, dan lainnya.

Pembangunan Pasar Sibolga Nauli mengacu  pada Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Desain pasar disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga diharapkan para pedagang merasa lebih nyaman dan bangga memiliki kios jualan di Pasar Sibolga Nauli.

Para pedagang di Pasar Nauli Sibolga pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian PUPR dan Pemerintah Kota Sibolga atas selesainya bangunan pasar yang baru. Menurut para pedagang sarana dan prasarana yang dibangun sudah memadai.

“Fasilitasnya sudah memadai, baik dari segi keamanan dan kenyamanan. Yang paling kami butuhkan di sini bagi penjual ikan adalah air. Sejauh ini air bersih cukup lancar kami dapatkan,” kata salah satu pedagang ikan, Uning Rama Pasaribu. (Rls)

Continue Reading

Berita Terbaru

Breaking News2 hari ago

Presiden Jokowi Resmikan 27 Ruas Inpres Jalan Daerah di Sulawesi Selatan Senilai Rp669 Miliar

Bisniscorner.com – Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir,...

Breaking News3 hari ago

Ketua Umum JMSI Terima Press Card Number One

Bisniscorner.com –  Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa menjadi salah seorang penerima Press card Number One (PCNO)...

Breaking News3 hari ago

Perkuat Ekonomi Lokal, Kementerian PUPR Selesaikan Renovasi Pasar Sibolga Nauli, Sumut

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan renovasi Pasar Sibolga Nauli menjadi sarana perdagangan rakyat yang...

Breaking News5 hari ago

Pesan HUT ke-34 Perum Jasa Tirta I, Menteri Basuki: Kembangkan Smart Water Management

Bisniscorner.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghadiri Workshop Hari Ulang Tahun Ke-34 Perum Jasa Tirta...

Breaking News6 hari ago

Menteri Basuki Resmikan Gedung Auditorium dan Gedung Entrepreneurship Terpadu Universitas Brawijaya

Bisniscorner.com – Mengisi weekend di Kota Malang, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meresmikan Gedung Auditorium Brawijaya...

Breaking News1 minggu ago

Kementerian PUPR Selesaikan Pembangunan Pasar Tempe Sengkang di Wajo Sulsel

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus  berupaya melakukan pembangunan dan rehabilitasi pasar  guna menunjang pertumbuhan ekonomi...

Trending