Connect with us

Breaking News

Tingkatkan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Kementerian PUPR Canangkan Layanan Akreditasi, Lisensi LSBU, Rekomendasi LSP dan SIMPK

Published

on

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) melakukan Pencanangan Layanan Akreditasi, Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), Rekomendasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK).

Pencanangan tersebut dilakukan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR M. Zainal Fatah diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Dadang Rukmana dalam rangka  melaksanakan amanah Undang – undang Jasa Konstruksi yang diselenggarakan baik secara langsung maupun Zoom Meting di Jakarta, Jumat (28/05/2021).

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Dadang Rukmana dalam sambutannya mengatakan, dalam upaya kebangkitan ekonomi Indonesia, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 serta Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 sebagai upaya mereformasi peraturan pelaksanaan  jasa konstruksi.

“Hal ini ditindaklanjuti dengan suatu terobosan dengan mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi dalam melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat. Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yaitu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK),” katanya.

Menurutnya, LPJK telah melaksanakan akreditasi asosiasi badan usaha, asosiasi profesi dan asosiasi rantai pasok. Tercatat dari 72 Asosiasi Badan Usaha, 61 Asosiasi Profesi, dan 13 Asosiasi terkait rantai pasok konstruksi,” hanya 26% yang telah terakreditasi yakni 12 Asosiasi Badan Usaha, 25 Asosiasi Profesi, dan 1 Asosiasi terkait rantai pasok konstruksi, yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 1410 Tahun 2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi,” ungkapnya.

“Dengan telah terakreditasinya asosiasi dapat menjadi penentu kelayakan asosiasi untuk sebuah asosiasi mendirikan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Lembaga Sertifikat Profesi (LSP).” tambahnya.  

Sesuai amanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan izin untuk melakukan usaha melalui layanan 1 (satu) pintu yakni OSS. Untuk itu lisensi yang diberikan kepada LSBU, menjadi titik utama untuk penerbitan Sertifikat Badan Usaha.

“Menteri PUPR melalui LPJK akan memberikan rekomendasi lisensi kepada LSP, sehingga BNSP dapat memberikan lisensi kepada LSP. Dengan demikian LSP tersebut memiliki kewenangan penerbitan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi.” Jelasnya.

Pada kesempatan yang sama Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi meluncurkan Sistem Informasi Material dan Peralatan (SIMPK). SIMPK diharapkan mampu memenuhi kebutuhan data dan informasi supply dan demand sumber daya material dan peralatan konstruksi/ MPK yang tersebar di seluruh Indonesia serta sebagai upaya mengefisiensikan rantai pasok sumber daya MPK dalam menyongsong era industri konstruksi 4.0. berbasis manajemen rantai pasok (supply chain management)

Pemerintah berkomitmen memulihkan kembali perekonomian Indonesia terutama akibat pandemi COVID – 19. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah adalah dengan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur. Oleh karenanya, LPJK diharapkan dapat berkontribusi dengan cara meningkatkan iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan jasa konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat dan jaminan kesetaraan, serta penyederhanaan semua skema dan pengaturan bidang jasa konstruksi.  Dengan demikian diharapkan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan target yang ditentukan.

Hadir pada kesempatan tersebut Plt. Dirjen Bina Konstruksi Trisasongko Widianto Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Dewi Chomistriana, Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Nicodemus Daud, Ketua LPJK Taufik Widjoyono. (Rls)

Breaking News

Kementerian PUPR Bangun Bendungan Budong- Budong, Bendungan Pertama di Sulawesi Barat

Published

on

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengerjakan pembangunan Bendungan Budong-Budong di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Bendungan pertama di Sulbar ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres No. 109 Tahun 2020 untuk menambah jumlah tampungan air dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan air.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus Pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing, namun juga pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

“Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” kata Menteri Basuki.

Bendungan Budong-Budong dibangun oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR dengan kapasitas tampungan 65,18 juta m3 dalam rangka pengembangan dan peningkatan Daerah Irigasi (DI) seluas 3.577 hektare.

Kepala BWS Sulawesi III Kementerian PUPR Dedi Yudha Lesmana mengatakan, kontrak konstruksi pembangunan Bendungan Budong-Budong telah dimulai sejak 8 Desember 2020. Sedangkan pekerjaan konstruksi bendungan dimulai September 2023. “Pembangunan bendungan pertama di Sulawesi Barat ini masih dalam tahap penyelesaian konstruksi dengan progres fisik 27%,” ujarnya.

Pembangunannya dilaksanakan oleh kontraktor PT. Abipraya-Bumi Karsa, KSO dan Konsultan Supervisi PT. Indra Karya – PT. Tuah Agung Anugrah – PT. Ciriajasa E.C, KSO dengan biaya sebesar Rp 1,02 triliun

Bendungan Budong-Budong juga memiliki potensi manfaat air baku sebesar 410 liter/detik. Kabupaten Mamuju Tengah sebagai daerah yang tengah berkembang diperkirakan akan banyak kegiatan pembangunan baik di bidang pertanian lahan basah maupun kegiatan industri yang membutuhkan air baku dari sumber air bendungan.

Selain irigasi dan penyediaan air baku, pembangunan bendungan ini juga sangat diperlukan sebagai pengendali banjir untuk kawasan rawan bencana seperti Kecamatan Budong-Budong, Topoyo, dan Karossa dengan mereduksi 60% dari 341,59 m3/detik menjadi 106,76 m3/detik.

Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dilalui tujuh sungai yakni Sungai Budong-Budong, Lumu, Karama, Karossa, Benggaulu, Kamansi, dan Panggajoang yang mengalir dari daerah perbukitan di bagian timur menuju ke daerah pesisir arah barat dan bermuara di perairan laut Selat Makassar. Bendungan Budong-Budong akan dibangun dengan membendung Sungai Salulebbo yang merupakan anak sungai Budong- Budong.

Kabupaten Mamuju Tengah sendiri memiliki luas wilayah 306.527 km2 yang didominasi dengan lahan kering sekitar 38% dan sekitar 24% lahan kering sekunder. Kabupaten ini terdiri dari lima kecamatan yakni Kecamatan Tobadak, Pangale, Budong-Budong, Topoyo, dan Karossa dengan komoditas unggulan seperti tanaman pangan padi dan palawija serta perkebunan sawit, kakao, kelapa, jeruk, kopi, tanaman obat, dan aromatika (nilam). Secara administratif, Bendungan Budong-Budong berada di Desa salulebo, Kecamatan Topoyo dengan daerah layanan meliputi Daerah Irigasi Tobadak, Sulobaja, Bambadaru, Sallogata, Tinali, Barakkang, dan Lembah Hada. (Rls)

Continue Reading

Breaking News

Presiden Jokowi Resmikan 27 Ruas Inpres Jalan Daerah di Sulawesi Selatan Senilai Rp669 Miliar

Published

on

Bisniscorner.com – Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Anggota Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, dan Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Muhammad Yusran Lalogau, meresmikan 27 ruas jalan dan 1 jembatan yang dilaksanakan melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Sulawesi Selatan. Peresmian dilaksanakan di ruas Soreang – Senggerang – Kalajong yang berada di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Kamis (22/02/2024).

Pelaksanaan IJD mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Pada TA 2023, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,6 triliun untuk pelaksanaan IJD secara nasional untuk penanganan 2873 km jalan daerah di seluruh tanah air.

“Provinsi Sulawesi Selatan telah diberikan anggaran sebesar Rp669 M untuk tahun 2023, dalam rangka membangun dan memperbaiki 201 km jalan daerah yang ada di Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengatakan, pada tahun 2023 terdapat 27 ruas jalan yang telah selesai dibangun dan diperbaiki di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pada tahun 2024, akan terus dilanjutkan pembangunan bagi ruas jalan daerah lainnya. “Untuk tahun 2024 ini, saya kira akan diberikan tambahan lagi nanti dari pemerintah pusat (Kementerian PUPR),” tambah Presiden Jokowi.

“Kita berharap jalan-jalan di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan semuanya bisa halus, mulus dan akan memperbaiki konektivitas antar daerah dan antar provinsi,” kata Presiden Jokowi.

Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Budiamin mengatakan, dari 24 Kabupaten/ Kota yang berada di Sulawesi Selatan, IJD tersebar di 13 Kabupaten/ Kota yang meliputi Soppeng, Pangkep, Luwu, Luwu Utara, Barru, Bulukumba, Bone, Maros, Takalar, Wajo, Tana Toraja, Luwu Timur dan Makassar.

“Dalam pelaksanaan IJD di Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari pembangunan 27 ruas jalan sepanjang 201 km dan 1 jembatan sepanjang 300 meter. Dan khusus di Kabupaten Pangkep, terdapat 3 ruas IJD dengan total panjang 14,3 km dan total biaya Rp58,9 M,” jelas Budiamin.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan Asep Syarip Hidayat menambahkan, tujuan pelaksanaan IJD di Sulawesi Selatan utamanya untuk percepatan peningkatan konektivitas serta meningkatkatkan kemantapan jalan daerah, guna mendukung dan memperlancar logistik, serta akses wisata. Seperti misalnya, ruas jalan yang digunakan sebagai lokasi peresmian, yaitu ruas Soreang – Senggerang – Kalajong untuk mendukung akses menuju kawasan pariwisata Geopark Maros Pangkep.

“Secara keseluruhan, IJD TA 2023 berjalan lancar dan masyarakat sangat mendukung pelaksanaannya. Terkait IJD pada TA 2024, saat ini tengah dalam proses pembahasan di tingkat pusat. Mudah-mudahan dapat menjangkau ke seluruh Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan. Kementerian PUPR berharap, Pemerintah Daerah dapat memelihara ruas jalan yang sudah dibangun,” tandas Asep.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras dan Hamka Kady, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, dan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja. (Rls)

Continue Reading

Breaking News

Ketua Umum JMSI Terima Press Card Number One

Published

on

Bisniscorner.com –  Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa menjadi salah seorang penerima Press card Number One (PCNO) atau Kartu Pers Nomor Satu dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 yang diselenggarakan di kawasan Ancol, Jakarta Pusat.

Dalam SK nomor 021-SK/PWI-P/HPN/I/2024 tanggal 9 Februari 2024 yang ditandatangani Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Penangung Jawab HPN 2024 Hendry Ch. Bangun bersama Ketua Panitia HPN 2024 Marthen Selamet Susanto disebutkan bahwa  PCNO  merupakan bentuk pengakuan kepada orang-orang pers yang telah menunjukkan kinerja profesional, berdedikasi, pengorbanan, kepada dunia pers, kemerdekaan pers, dalam tahun-tahun pengabdiannya.

Juga disebutkan, “Pemberian ini menyimbolkan upaya masyarakat pers untuk memperhatikan orang- orang yang patut menjadi teladan dengan prestasi yang mereka capai, dan dengan harapan agar dapat menjadi aspirasi bagi insan pers khususnya muda, sekaligus meneruskan jejak emas mereka.”

Selain Teguh Santosa, penerima PCNO lainnya di tahun ini adalah Hasril Chaniago (Sumatera Barat), Muhammad Syahrir (Sumatera Utara), Budiharjo (Bali), Sadagori Henoch Binti (Kalimantan Tengah), Kambali (Riau), Luna Agustin (Riau), Hermanto Ansam (Riau), Sri Mulyadi (Jawa Tengah), Achmad Zaenal Muttaqin (Jawa Tengah), Widiyartono (Jawa Tengah), Adhi Wargono (DKI Jakarta), Budi Nugraha (DKI Jakarta), dan Norman Chaniago (PWI Pusat).

Teguh Santosa yang merupakan pendiri Kantor Berita Politik RMOL juga pernah menjadi Ketua Bidang Luar Negeri PWI Pusat (2013-2018) dan Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat (2018-2020). Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) pada tahun 2018.

Pria yang lahir di Medan, Sumatera Utara, ini juga berkiprah di dunia internasional. Ia diundang menjadi pembicara di beberapa kegiatan internasional seperti di Korea Selatan, Korea Utara, Maroko, Kuba, dan Venezuela. Dia merupakan salah seorang petisioner masalah Sahara Barat  di PBB New York. Dia telah tiga kali tampil di forum tersebut, yakni pada 2011, 2012, dan 2023. Selain itu Teguh juga menjadi observer pemilu di Federasi Mikronesia (2009), Maroko (2011), dan Venezuela (2018 dan 2022).

Teguh menyelesaikan pendidikan S-1 dari Universitas Padjadjaran Bandung dan S-2 dari University of Hawaii at Manoa (UHM), Amerika Serikat. Dia juga pernah menuntut ilmu di National University of Singapore (NUS). Kini Teguh sedang menyelesaikan pendidikan doktoral di Jurusan Hubungan Internasional Unpad.

Buku-buku yang telah ditulisnya adalah “Komisi I” (2009), “Di Tepi Amu Darya” (2018), “Perdamaian yang Buruk, Perang yang Baik” (2018), dan “Buldozer dari Palestina” (2022).

Teguh juga mengantongi penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk sejumlah kegiatan. (Rls)

Continue Reading

Berita Terbaru

Breaking News23 jam ago

Kementerian PUPR Bangun Bendungan Budong- Budong, Bendungan Pertama di Sulawesi Barat

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengerjakan pembangunan Bendungan Budong-Budong di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi...

Breaking News4 hari ago

Presiden Jokowi Resmikan 27 Ruas Inpres Jalan Daerah di Sulawesi Selatan Senilai Rp669 Miliar

Bisniscorner.com – Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir,...

Breaking News5 hari ago

Ketua Umum JMSI Terima Press Card Number One

Bisniscorner.com –  Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa menjadi salah seorang penerima Press card Number One (PCNO)...

Breaking News5 hari ago

Perkuat Ekonomi Lokal, Kementerian PUPR Selesaikan Renovasi Pasar Sibolga Nauli, Sumut

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan renovasi Pasar Sibolga Nauli menjadi sarana perdagangan rakyat yang...

Breaking News6 hari ago

Pesan HUT ke-34 Perum Jasa Tirta I, Menteri Basuki: Kembangkan Smart Water Management

Bisniscorner.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghadiri Workshop Hari Ulang Tahun Ke-34 Perum Jasa Tirta...

Breaking News1 minggu ago

Menteri Basuki Resmikan Gedung Auditorium dan Gedung Entrepreneurship Terpadu Universitas Brawijaya

Bisniscorner.com – Mengisi weekend di Kota Malang, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meresmikan Gedung Auditorium Brawijaya...

Trending