Connect with us

Breaking News

Buka Kesempatan Kerja, Program Padat Karya Bidang Permukiman Sudah Serap 119.018 Tenaga Kerja

Published

on

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada TA 2021 terus melanjutkan program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) dengan alokasi anggaran Rp 23,24 triliun. Hal ini sesuai arahan Presiden Jokowi untuk memperluas anggaran program padat karya dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak Pandemi COVID-19.

Salah satu program PKT yang dilaksanakan di Kementerian PUPR adalah pada bidang Cipta Karya/permukiman yang terdiri dari program PKT reguler seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Sanitasi Pondok Pesantren, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR pada TA 2021 mendapat alokasi sebesar Rp5,29 triliun untuk program PKT yang direncanakan dapat menyerap 219.821 tenaga kerja tersebar di 15.936 lokasi.

“Tercatat hingga 7 Juni 2021 realisasi padat karya yang sudah dilaksanakan sebesar 45,58% senilai Rp 2,41 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 119.018 orang,” kata Diana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, Rabu (9/6/2021).

Pembangunan infrastruktur permukiman dengan skema PKT salah satunya dilaksanakan melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas). Pada TA 2021 Pamsimas dilaksanakan di 4.525 lokasi dengan total anggaran  sebesar Rp 943 miliar untuk target 47.400 tenaga kerja. Tercatat hingga 7 Juni 2021 penyerapan tenaga kerja Pamsimas sudah sebanyak 17.438 orang.

Sedangkan untuk program Sanimas dialokasikan anggaran Rp713 miliar untuk 23.100 tenaga kerja. Kegiatan PKT ini diantaranya dilaksanakan dengan pembangunan prasarana mandi cuci kakus (MCK), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kombinasi dengan MCK dan Sambungan Rumah (SR). Hingga saat ini progres penyerapan tenaga kerja PKT Sanimas sudah sebanyak 10.639 orang.

Pada TA 2021 ini Ditjen Cipta Karya juga melaksanakan kegiatan pembangunan 6.000 unit bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) di Pondok Pesantren/LPK yang tersebar di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun dengan target menyerap 36.000 tenaga kerja. Program ini meliputi pembangunan bangunan MCK yang terdiri dari bilik mandi dan kakus/toilet, tempat wudhu, tempat cuci tangan dan tempat cuci pakaian serta instalasi pengolahan air limbah domestik, dengan progres saat ini sudah terlaksana di 211 lokasi dengan serapan 2.377 tenaga kerja.

Kegiatan PKT bidang permukiman selanjutnya adalah Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang pada tahun 2021 akan menjangkau 1.500 lokasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 900 miliar untuk 38.012 tenaga kerja. Progresnya saat ini sudah terlaksana di 288 lokasi dengan serapan tenaga kerja sebanyak 5.599 orang.

Program PKT bidang permukiman juga dilakukan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang pada tahun 2021 dilaksanakan di 2.099 lokasi senilai Rp 976 miliar dengan target 49.379 tenaga kerja. Progresnya hingga saat ini sudah terserap Rp 551 miliar untuk di 1.002 lokasi. KOTAKU dilakukan melalui pembangunan Infrastruktur Skala Lingkungan reguler berupa perbaikan saluran drainase, perbaikan jalan lingkungan, dan pembangunan septic tank biofil komunal, juga rehabilitasi.

Terakhir program PKT bidang permukiman dilaksanakan dengan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang pada tahun 2021 dilaksanakan di 147 lokasi dengan anggaran Rp90 miliar untuk menyerap 2.430 tenaga kerja. Saat ini sudah terserap 1.049 tenaga kerja dengan anggaran yang sudah tersalurkan Rp63,5 miliar. Kegiatan PKT juga dilaksanakan melalui kegiatan kontraktual dengan pola PKT sebesar Rp224 miliar dengan target serapan 23.500 tenaga kerja.

Terkait dengan penjelasan progres serapan di Ditjen Cipta Karya, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras selaku pimpinan rapat meminta agar terus meningkatkan kinerja penyerapan anggaran hingga akhir tahun 2021. (Rls)

Breaking News

Kementerian PUPR Bangun Bendungan Budong- Budong, Bendungan Pertama di Sulawesi Barat

Published

on

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengerjakan pembangunan Bendungan Budong-Budong di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Bendungan pertama di Sulbar ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres No. 109 Tahun 2020 untuk menambah jumlah tampungan air dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan air.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus Pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing, namun juga pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

“Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” kata Menteri Basuki.

Bendungan Budong-Budong dibangun oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR dengan kapasitas tampungan 65,18 juta m3 dalam rangka pengembangan dan peningkatan Daerah Irigasi (DI) seluas 3.577 hektare.

Kepala BWS Sulawesi III Kementerian PUPR Dedi Yudha Lesmana mengatakan, kontrak konstruksi pembangunan Bendungan Budong-Budong telah dimulai sejak 8 Desember 2020. Sedangkan pekerjaan konstruksi bendungan dimulai September 2023. “Pembangunan bendungan pertama di Sulawesi Barat ini masih dalam tahap penyelesaian konstruksi dengan progres fisik 27%,” ujarnya.

Pembangunannya dilaksanakan oleh kontraktor PT. Abipraya-Bumi Karsa, KSO dan Konsultan Supervisi PT. Indra Karya – PT. Tuah Agung Anugrah – PT. Ciriajasa E.C, KSO dengan biaya sebesar Rp 1,02 triliun

Bendungan Budong-Budong juga memiliki potensi manfaat air baku sebesar 410 liter/detik. Kabupaten Mamuju Tengah sebagai daerah yang tengah berkembang diperkirakan akan banyak kegiatan pembangunan baik di bidang pertanian lahan basah maupun kegiatan industri yang membutuhkan air baku dari sumber air bendungan.

Selain irigasi dan penyediaan air baku, pembangunan bendungan ini juga sangat diperlukan sebagai pengendali banjir untuk kawasan rawan bencana seperti Kecamatan Budong-Budong, Topoyo, dan Karossa dengan mereduksi 60% dari 341,59 m3/detik menjadi 106,76 m3/detik.

Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dilalui tujuh sungai yakni Sungai Budong-Budong, Lumu, Karama, Karossa, Benggaulu, Kamansi, dan Panggajoang yang mengalir dari daerah perbukitan di bagian timur menuju ke daerah pesisir arah barat dan bermuara di perairan laut Selat Makassar. Bendungan Budong-Budong akan dibangun dengan membendung Sungai Salulebbo yang merupakan anak sungai Budong- Budong.

Kabupaten Mamuju Tengah sendiri memiliki luas wilayah 306.527 km2 yang didominasi dengan lahan kering sekitar 38% dan sekitar 24% lahan kering sekunder. Kabupaten ini terdiri dari lima kecamatan yakni Kecamatan Tobadak, Pangale, Budong-Budong, Topoyo, dan Karossa dengan komoditas unggulan seperti tanaman pangan padi dan palawija serta perkebunan sawit, kakao, kelapa, jeruk, kopi, tanaman obat, dan aromatika (nilam). Secara administratif, Bendungan Budong-Budong berada di Desa salulebo, Kecamatan Topoyo dengan daerah layanan meliputi Daerah Irigasi Tobadak, Sulobaja, Bambadaru, Sallogata, Tinali, Barakkang, dan Lembah Hada. (Rls)

Continue Reading

Breaking News

Presiden Jokowi Resmikan 27 Ruas Inpres Jalan Daerah di Sulawesi Selatan Senilai Rp669 Miliar

Published

on

Bisniscorner.com – Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Anggota Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, dan Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Muhammad Yusran Lalogau, meresmikan 27 ruas jalan dan 1 jembatan yang dilaksanakan melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Sulawesi Selatan. Peresmian dilaksanakan di ruas Soreang – Senggerang – Kalajong yang berada di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Kamis (22/02/2024).

Pelaksanaan IJD mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Pada TA 2023, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,6 triliun untuk pelaksanaan IJD secara nasional untuk penanganan 2873 km jalan daerah di seluruh tanah air.

“Provinsi Sulawesi Selatan telah diberikan anggaran sebesar Rp669 M untuk tahun 2023, dalam rangka membangun dan memperbaiki 201 km jalan daerah yang ada di Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengatakan, pada tahun 2023 terdapat 27 ruas jalan yang telah selesai dibangun dan diperbaiki di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pada tahun 2024, akan terus dilanjutkan pembangunan bagi ruas jalan daerah lainnya. “Untuk tahun 2024 ini, saya kira akan diberikan tambahan lagi nanti dari pemerintah pusat (Kementerian PUPR),” tambah Presiden Jokowi.

“Kita berharap jalan-jalan di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan semuanya bisa halus, mulus dan akan memperbaiki konektivitas antar daerah dan antar provinsi,” kata Presiden Jokowi.

Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Budiamin mengatakan, dari 24 Kabupaten/ Kota yang berada di Sulawesi Selatan, IJD tersebar di 13 Kabupaten/ Kota yang meliputi Soppeng, Pangkep, Luwu, Luwu Utara, Barru, Bulukumba, Bone, Maros, Takalar, Wajo, Tana Toraja, Luwu Timur dan Makassar.

“Dalam pelaksanaan IJD di Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari pembangunan 27 ruas jalan sepanjang 201 km dan 1 jembatan sepanjang 300 meter. Dan khusus di Kabupaten Pangkep, terdapat 3 ruas IJD dengan total panjang 14,3 km dan total biaya Rp58,9 M,” jelas Budiamin.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan Asep Syarip Hidayat menambahkan, tujuan pelaksanaan IJD di Sulawesi Selatan utamanya untuk percepatan peningkatan konektivitas serta meningkatkatkan kemantapan jalan daerah, guna mendukung dan memperlancar logistik, serta akses wisata. Seperti misalnya, ruas jalan yang digunakan sebagai lokasi peresmian, yaitu ruas Soreang – Senggerang – Kalajong untuk mendukung akses menuju kawasan pariwisata Geopark Maros Pangkep.

“Secara keseluruhan, IJD TA 2023 berjalan lancar dan masyarakat sangat mendukung pelaksanaannya. Terkait IJD pada TA 2024, saat ini tengah dalam proses pembahasan di tingkat pusat. Mudah-mudahan dapat menjangkau ke seluruh Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan. Kementerian PUPR berharap, Pemerintah Daerah dapat memelihara ruas jalan yang sudah dibangun,” tandas Asep.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras dan Hamka Kady, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, dan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja. (Rls)

Continue Reading

Breaking News

Ketua Umum JMSI Terima Press Card Number One

Published

on

Bisniscorner.com –  Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa menjadi salah seorang penerima Press card Number One (PCNO) atau Kartu Pers Nomor Satu dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 yang diselenggarakan di kawasan Ancol, Jakarta Pusat.

Dalam SK nomor 021-SK/PWI-P/HPN/I/2024 tanggal 9 Februari 2024 yang ditandatangani Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Penangung Jawab HPN 2024 Hendry Ch. Bangun bersama Ketua Panitia HPN 2024 Marthen Selamet Susanto disebutkan bahwa  PCNO  merupakan bentuk pengakuan kepada orang-orang pers yang telah menunjukkan kinerja profesional, berdedikasi, pengorbanan, kepada dunia pers, kemerdekaan pers, dalam tahun-tahun pengabdiannya.

Juga disebutkan, “Pemberian ini menyimbolkan upaya masyarakat pers untuk memperhatikan orang- orang yang patut menjadi teladan dengan prestasi yang mereka capai, dan dengan harapan agar dapat menjadi aspirasi bagi insan pers khususnya muda, sekaligus meneruskan jejak emas mereka.”

Selain Teguh Santosa, penerima PCNO lainnya di tahun ini adalah Hasril Chaniago (Sumatera Barat), Muhammad Syahrir (Sumatera Utara), Budiharjo (Bali), Sadagori Henoch Binti (Kalimantan Tengah), Kambali (Riau), Luna Agustin (Riau), Hermanto Ansam (Riau), Sri Mulyadi (Jawa Tengah), Achmad Zaenal Muttaqin (Jawa Tengah), Widiyartono (Jawa Tengah), Adhi Wargono (DKI Jakarta), Budi Nugraha (DKI Jakarta), dan Norman Chaniago (PWI Pusat).

Teguh Santosa yang merupakan pendiri Kantor Berita Politik RMOL juga pernah menjadi Ketua Bidang Luar Negeri PWI Pusat (2013-2018) dan Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat (2018-2020). Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) pada tahun 2018.

Pria yang lahir di Medan, Sumatera Utara, ini juga berkiprah di dunia internasional. Ia diundang menjadi pembicara di beberapa kegiatan internasional seperti di Korea Selatan, Korea Utara, Maroko, Kuba, dan Venezuela. Dia merupakan salah seorang petisioner masalah Sahara Barat  di PBB New York. Dia telah tiga kali tampil di forum tersebut, yakni pada 2011, 2012, dan 2023. Selain itu Teguh juga menjadi observer pemilu di Federasi Mikronesia (2009), Maroko (2011), dan Venezuela (2018 dan 2022).

Teguh menyelesaikan pendidikan S-1 dari Universitas Padjadjaran Bandung dan S-2 dari University of Hawaii at Manoa (UHM), Amerika Serikat. Dia juga pernah menuntut ilmu di National University of Singapore (NUS). Kini Teguh sedang menyelesaikan pendidikan doktoral di Jurusan Hubungan Internasional Unpad.

Buku-buku yang telah ditulisnya adalah “Komisi I” (2009), “Di Tepi Amu Darya” (2018), “Perdamaian yang Buruk, Perang yang Baik” (2018), dan “Buldozer dari Palestina” (2022).

Teguh juga mengantongi penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk sejumlah kegiatan. (Rls)

Continue Reading

Berita Terbaru

Breaking News24 jam ago

Kementerian PUPR Bangun Bendungan Budong- Budong, Bendungan Pertama di Sulawesi Barat

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengerjakan pembangunan Bendungan Budong-Budong di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi...

Breaking News4 hari ago

Presiden Jokowi Resmikan 27 Ruas Inpres Jalan Daerah di Sulawesi Selatan Senilai Rp669 Miliar

Bisniscorner.com – Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir,...

Breaking News5 hari ago

Ketua Umum JMSI Terima Press Card Number One

Bisniscorner.com –  Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa menjadi salah seorang penerima Press card Number One (PCNO)...

Breaking News5 hari ago

Perkuat Ekonomi Lokal, Kementerian PUPR Selesaikan Renovasi Pasar Sibolga Nauli, Sumut

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan renovasi Pasar Sibolga Nauli menjadi sarana perdagangan rakyat yang...

Breaking News6 hari ago

Pesan HUT ke-34 Perum Jasa Tirta I, Menteri Basuki: Kembangkan Smart Water Management

Bisniscorner.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghadiri Workshop Hari Ulang Tahun Ke-34 Perum Jasa Tirta...

Breaking News1 minggu ago

Menteri Basuki Resmikan Gedung Auditorium dan Gedung Entrepreneurship Terpadu Universitas Brawijaya

Bisniscorner.com – Mengisi weekend di Kota Malang, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meresmikan Gedung Auditorium Brawijaya...

Trending