Connect with us

Breaking News

Menteri Basuki : Pengadaan Barang dan Jasa Harus Kompetitif, Transparan, dan Akuntabel

Published

on

Bisniscorner.com – Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto melakukan Konferensi Pers Launching Peraturan LKPP di Jakarta, Senin (21/6/2021). Dalam kesempatan ini,  Menteri PUPR Basuki mengatakan bahwa pada prinsipnya pengadaan barang dan jasa ini harus kompetitif, transparan, dan akuntabel karena Indonesia mempunyai ribuan penyedia jasa baik besar maupun UKM.

“Semua harus berkompetisi secara fair karena anggaran yang ada tidak mungkin dapat mengakomodasi semua penyedia barang/jasa yang ada,” ujar Menteri Basuki.

Menteri Basuki menjelaskan Kementerian PUPR sat ini memiliki 10 ribu paket pekerjaan, baik besar maupun kecil. Tetapi jumlah penyedia jasa yang ada mencapai 129 ribu.”Bayangkan dengan paket 10 ribu harus diperebutkan oleh 129.000 penyedia jasa. Itu harus diatur, harus ada tata kelola, harus ada aturan main yang fair,” ujarnya.

10 Peraturan LKPP (PerLKPP) baru yang diterbitkan oleh LKPP ini merupakan tindak lanjut amanat Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategi Nasional. Peraturan baru ini akan berfungsi sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dari 10 PerLKPP yang dikeluarkan, salah satunya adalah PerLKPP Nomor 12 Tahun 2021 (PerLKPP Nomor 12/2021) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.  Aturan hasil kolaborasi LKPP dan Kementerian PUPR ini memuat pedoman pelaksanaan pengadaan dan model dokumen pemilihan penyedia. Dengan begitu, aturan ini sekaligus menggantikan Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 14 Tahun 2020, Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2020, serta Permen PUPR Nomor 25 Tahun 2020.

Selain itu, peraturan baru ini juga dibuat untuk menegaskan komitmen Pemerintah dalam memberikan perluasan kesempatan bagi pelaku usaha mikro dan kecil bagi yang memiliki kemampuan teknis dengan menaikkan batasan nilai paket pengadaan hingga Rp15 miliar.PerLKPP Nomor 12/2021 akan mempermudah persyaratan bagi pelaku usaha kecil atau UKM yang baru berdiri kurang dari tiga tahun, untuk turut serta dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah. PerLKPP ini juga memberikan relaksasi berjenjang dalam pemberian uang muka yaitu paling rendah 50% untuk nilai kontrak Rp50 juta hingga Rp200 juta dan paling rendah 30% untuk nilai kontrak Rp200 juta hingga Rp2,5 miliar.

Terkait UKM, Menteri Basuki juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki untuk menggerakkan UKM agar bisa berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di Kementerian PUPR.”Saya berkeinginan, berkewajiban untuk bisa mengajak UKM tidak hanya sebagai penonton saja tetapi juga sebagai pelaksana untuk pembangunan infrastruktur PUPR di Indonesia. Kami sudah dengan Pak Teten Masduki sudah bicara soal itu,” tambahnya.

Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menyampaikan bahwa seluruh aturan turunan yang telah diundangkan diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas kepada pengelola pengadaan dalam mengeksekusi belanja pengadaan yang didanai oleh APBN/APBD. “Saya harap sudah tidak ada lagi keraguan dalam membelanjakan anggaran, karena ini juga harus cepat agar ekonomi bertumbuh dengan tetap menjalankan kewajiban penggunaan PDN dan peningkatan peran UMK dalam PBJ Pemerintah, rencanakan dengan baik sesuai kebutuhan dan segera dibelanjakan dengan benar.” kata Roni.

Khusus untuk pekerjaan konstruksi, terdapat potensi sebanyak 217.371 paket dengan total pagu sebesar 280,9 triliun yang terdistribusi sebanyak 149.543 paket untuk pagu senilai hingga Rp200 juta, kemudian 65.164 paket untuk nilai pagu mulai dari Rp200 Juta hingga Rp15 miliar.  Selanjutnya ada 2.069 paket untuk pagu Rp15 miliar hingga RP50 miliar, 318 paket untuk pagu Rp50 miliar hingga RP100 miliar dan 277 paket untuk pagu di atas Rp100 miliar. “Dari batasan nilai ini terlihat bahwa total ada 214,707 paket pekerjaan konstruksi dengan nilai Rp121,9 triliun  yang bisa dinikmati oleh pelaku usaha kecil. Bahkan kami juga mendorong pekerjaan konstruksi yang nilainya lebih dari Rp15 miliar atau skala pekerjaannya tidak bisa dikerjakan oleh usaha kecil untuk tetap menggandeng mereka sebagai sub kontraktor atau supplier.” jelas Roni.

Peraturan LKPP baru ini mulai berlaku setelah 10 Juni 2021, dan diberlakukan untuk proses lelang atau tender yang dilakukan mulai tanggal 11 Juni 2021. (Rls)

Breaking News

Presiden Jokowi Resmikan 27 Ruas Inpres Jalan Daerah di Sulawesi Selatan Senilai Rp669 Miliar

Published

on

Bisniscorner.com – Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Anggota Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, dan Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Muhammad Yusran Lalogau, meresmikan 27 ruas jalan dan 1 jembatan yang dilaksanakan melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Sulawesi Selatan. Peresmian dilaksanakan di ruas Soreang – Senggerang – Kalajong yang berada di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Kamis (22/02/2024).

Pelaksanaan IJD mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Pada TA 2023, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,6 triliun untuk pelaksanaan IJD secara nasional untuk penanganan 2873 km jalan daerah di seluruh tanah air.

“Provinsi Sulawesi Selatan telah diberikan anggaran sebesar Rp669 M untuk tahun 2023, dalam rangka membangun dan memperbaiki 201 km jalan daerah yang ada di Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga mengatakan, pada tahun 2023 terdapat 27 ruas jalan yang telah selesai dibangun dan diperbaiki di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pada tahun 2024, akan terus dilanjutkan pembangunan bagi ruas jalan daerah lainnya. “Untuk tahun 2024 ini, saya kira akan diberikan tambahan lagi nanti dari pemerintah pusat (Kementerian PUPR),” tambah Presiden Jokowi.

“Kita berharap jalan-jalan di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan semuanya bisa halus, mulus dan akan memperbaiki konektivitas antar daerah dan antar provinsi,” kata Presiden Jokowi.

Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Budiamin mengatakan, dari 24 Kabupaten/ Kota yang berada di Sulawesi Selatan, IJD tersebar di 13 Kabupaten/ Kota yang meliputi Soppeng, Pangkep, Luwu, Luwu Utara, Barru, Bulukumba, Bone, Maros, Takalar, Wajo, Tana Toraja, Luwu Timur dan Makassar.

“Dalam pelaksanaan IJD di Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari pembangunan 27 ruas jalan sepanjang 201 km dan 1 jembatan sepanjang 300 meter. Dan khusus di Kabupaten Pangkep, terdapat 3 ruas IJD dengan total panjang 14,3 km dan total biaya Rp58,9 M,” jelas Budiamin.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan Asep Syarip Hidayat menambahkan, tujuan pelaksanaan IJD di Sulawesi Selatan utamanya untuk percepatan peningkatan konektivitas serta meningkatkatkan kemantapan jalan daerah, guna mendukung dan memperlancar logistik, serta akses wisata. Seperti misalnya, ruas jalan yang digunakan sebagai lokasi peresmian, yaitu ruas Soreang – Senggerang – Kalajong untuk mendukung akses menuju kawasan pariwisata Geopark Maros Pangkep.

“Secara keseluruhan, IJD TA 2023 berjalan lancar dan masyarakat sangat mendukung pelaksanaannya. Terkait IJD pada TA 2024, saat ini tengah dalam proses pembahasan di tingkat pusat. Mudah-mudahan dapat menjangkau ke seluruh Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan. Kementerian PUPR berharap, Pemerintah Daerah dapat memelihara ruas jalan yang sudah dibangun,” tandas Asep.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras dan Hamka Kady, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, dan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja. (Rls)

Continue Reading

Breaking News

Ketua Umum JMSI Terima Press Card Number One

Published

on

Bisniscorner.com –  Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa menjadi salah seorang penerima Press card Number One (PCNO) atau Kartu Pers Nomor Satu dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 yang diselenggarakan di kawasan Ancol, Jakarta Pusat.

Dalam SK nomor 021-SK/PWI-P/HPN/I/2024 tanggal 9 Februari 2024 yang ditandatangani Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Penangung Jawab HPN 2024 Hendry Ch. Bangun bersama Ketua Panitia HPN 2024 Marthen Selamet Susanto disebutkan bahwa  PCNO  merupakan bentuk pengakuan kepada orang-orang pers yang telah menunjukkan kinerja profesional, berdedikasi, pengorbanan, kepada dunia pers, kemerdekaan pers, dalam tahun-tahun pengabdiannya.

Juga disebutkan, “Pemberian ini menyimbolkan upaya masyarakat pers untuk memperhatikan orang- orang yang patut menjadi teladan dengan prestasi yang mereka capai, dan dengan harapan agar dapat menjadi aspirasi bagi insan pers khususnya muda, sekaligus meneruskan jejak emas mereka.”

Selain Teguh Santosa, penerima PCNO lainnya di tahun ini adalah Hasril Chaniago (Sumatera Barat), Muhammad Syahrir (Sumatera Utara), Budiharjo (Bali), Sadagori Henoch Binti (Kalimantan Tengah), Kambali (Riau), Luna Agustin (Riau), Hermanto Ansam (Riau), Sri Mulyadi (Jawa Tengah), Achmad Zaenal Muttaqin (Jawa Tengah), Widiyartono (Jawa Tengah), Adhi Wargono (DKI Jakarta), Budi Nugraha (DKI Jakarta), dan Norman Chaniago (PWI Pusat).

Teguh Santosa yang merupakan pendiri Kantor Berita Politik RMOL juga pernah menjadi Ketua Bidang Luar Negeri PWI Pusat (2013-2018) dan Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat (2018-2020). Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) pada tahun 2018.

Pria yang lahir di Medan, Sumatera Utara, ini juga berkiprah di dunia internasional. Ia diundang menjadi pembicara di beberapa kegiatan internasional seperti di Korea Selatan, Korea Utara, Maroko, Kuba, dan Venezuela. Dia merupakan salah seorang petisioner masalah Sahara Barat  di PBB New York. Dia telah tiga kali tampil di forum tersebut, yakni pada 2011, 2012, dan 2023. Selain itu Teguh juga menjadi observer pemilu di Federasi Mikronesia (2009), Maroko (2011), dan Venezuela (2018 dan 2022).

Teguh menyelesaikan pendidikan S-1 dari Universitas Padjadjaran Bandung dan S-2 dari University of Hawaii at Manoa (UHM), Amerika Serikat. Dia juga pernah menuntut ilmu di National University of Singapore (NUS). Kini Teguh sedang menyelesaikan pendidikan doktoral di Jurusan Hubungan Internasional Unpad.

Buku-buku yang telah ditulisnya adalah “Komisi I” (2009), “Di Tepi Amu Darya” (2018), “Perdamaian yang Buruk, Perang yang Baik” (2018), dan “Buldozer dari Palestina” (2022).

Teguh juga mengantongi penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk sejumlah kegiatan. (Rls)

Continue Reading

Breaking News

Perkuat Ekonomi Lokal, Kementerian PUPR Selesaikan Renovasi Pasar Sibolga Nauli, Sumut

Published

on

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan renovasi Pasar Sibolga Nauli menjadi sarana perdagangan rakyat yang aman, nyaman, bersih, tertata, lebih estetis dan tidak kumuh di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Renovasi pasar mulai dikerjakan pada 2021 dan telah selesai pada 2022 lalu untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat Sibolga.

Keberadaan Pasar Sibolga Nauli selain merupakan sarana perdagangan berbagai kebutuhan pokok masyarakat, juga merupakan bagian dari layanan wisata karena lokasinya dekat dengan destinasi pariwisata pantai Kota Sibolga.

“Diharapkan dengan infrastruktur pasar yang berkualitas, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung, terutama dalam memperoleh bahan pokok terjangkau dan turut menikmati perputaran sektor riil atau UMKM yang merata,” kata Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja.

Sesuai kontrak, Renovasi Pasar Sibolga Nauli dikerjakan sejak 26 Juni 2021 oleh PT Tureloto Battu Indah selaku kontraktor pelaksana dengan biaya APBN sebesar Rp66,55 miliar. Bangunan pasar memiliki luas 11,421 m2 dengan jumlah kios dan los sebanyak 1.265 unit, dilengkapi dengan fasilitas kantor pengelola, toilet, mushola, dan lainnya.

Pembangunan Pasar Sibolga Nauli mengacu  pada Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Desain pasar disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga diharapkan para pedagang merasa lebih nyaman dan bangga memiliki kios jualan di Pasar Sibolga Nauli.

Para pedagang di Pasar Nauli Sibolga pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian PUPR dan Pemerintah Kota Sibolga atas selesainya bangunan pasar yang baru. Menurut para pedagang sarana dan prasarana yang dibangun sudah memadai.

“Fasilitasnya sudah memadai, baik dari segi keamanan dan kenyamanan. Yang paling kami butuhkan di sini bagi penjual ikan adalah air. Sejauh ini air bersih cukup lancar kami dapatkan,” kata salah satu pedagang ikan, Uning Rama Pasaribu. (Rls)

Continue Reading

Berita Terbaru

Breaking News2 hari ago

Presiden Jokowi Resmikan 27 Ruas Inpres Jalan Daerah di Sulawesi Selatan Senilai Rp669 Miliar

Bisniscorner.com – Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir,...

Breaking News3 hari ago

Ketua Umum JMSI Terima Press Card Number One

Bisniscorner.com –  Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa menjadi salah seorang penerima Press card Number One (PCNO)...

Breaking News3 hari ago

Perkuat Ekonomi Lokal, Kementerian PUPR Selesaikan Renovasi Pasar Sibolga Nauli, Sumut

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan renovasi Pasar Sibolga Nauli menjadi sarana perdagangan rakyat yang...

Breaking News5 hari ago

Pesan HUT ke-34 Perum Jasa Tirta I, Menteri Basuki: Kembangkan Smart Water Management

Bisniscorner.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghadiri Workshop Hari Ulang Tahun Ke-34 Perum Jasa Tirta...

Breaking News6 hari ago

Menteri Basuki Resmikan Gedung Auditorium dan Gedung Entrepreneurship Terpadu Universitas Brawijaya

Bisniscorner.com – Mengisi weekend di Kota Malang, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meresmikan Gedung Auditorium Brawijaya...

Breaking News1 minggu ago

Kementerian PUPR Selesaikan Pembangunan Pasar Tempe Sengkang di Wajo Sulsel

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus  berupaya melakukan pembangunan dan rehabilitasi pasar  guna menunjang pertumbuhan ekonomi...

Trending