Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program kerja melalui belanja infrastruktur PUPR dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil untuk tetap bertahan pada masa Pandemi COVID-19 ini.
Tercatat sesuai data
emonitoring hingga 4 Juli 2021, dari total pagu anggaran tahun 2021 yang
mengalami perubahan dari semula Rp149,81 triliun menjadi Rp139,86 triliun,
realisasinya sudah 38,01% atau senilai Rp53,16 triliun dan progres fisik
sebesar 39,80%. Ditargetkan hingga akhir tahun 2021, realisasi belanja
infrastruktur PUPR sebesar Rp137,23 T (98,12%).
Menteri PUPR Basuki
Hadimuljono mengingatkan agar terus meningkatkan kualitas belanja APBN dengan
memperhatikan tiga prinsip reformasi anggaran belanja, yakni ekonomis (spending less), efektif (spending well) yakni tepat sasaran, dan efisien
(spending wisely).
“Saya pastikan kegiatan
kegiatan strategis di Kementerian PUPR tetap berjalan dalam rangka meningkatkan
daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi Program Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN) dampak Pandemi COVID-19,” kata Menteri Basuki.
Sebagai upaya optimalisasi
penggunaan alokasi anggaran TA 2021, Kementerian PUPR juga melakukan penajaman
rencana penyerapan anggaran sebesar Rp11,14 triliun untuk kebutuhan penanganan
bencana sebesar Rp2,19 triliun dan kebutuhan mendesak lainnya sebesar Rp8,95
triliun.
Dari total anggaran tahun 2021
tersebut juga termasuk dari program pembangunan infrastruktur dengan skema
Padat Karya Tunai (PKT). Program tersebut diantaranya untuk pembangunan irigasi
kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya. Khusus untuk program PKT,
realisasinya mencapai 49,41% atau senilai Rp 11,48 triliun dengan serapan
746.342 orang atau 60,5% dari total anggaran PKT tahun 2021 senilai Rp23,24
triliun dengan target menyerap 1,23 juta tenaga kerja.
“Program Padat Karya Tunai
Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan
masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur
berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi,”
tegas Menteri Basuki.
Menteri Basuki menekankan,
program ini bertujuan untuk mendistribusikan dana hingga ke desa, menjaga daya
beli masyarakat serta menyerap tenaga kerja. Terdapat 20 kegiatan yang
diharapkan dapat membantu mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional pasca
Pandemi COVID-19.
Selain PKT yang menjadi
program utama untuk mendukung PEN, juga terdapat empat program lainnya yakni
dukungan pengembangan pariwisata sebesar Rp3,67 triliun dengan progres 34,69%,
ketahanan pangan Rp25,84 triliun dengan progres 48,18%, dukungan pengembangan
Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang sebesar Rp2,75 triliun dengan progres
13,71% dan Information and Communication Technologies (ICT) sebesar Rp 161 miliar
dengan progres 27,76%. (Rls)