Breaking News

Kapolri Minta Strategi Pengendalian Covid-19 di Bali Diperkuat Agar Ekonomi Terus Tumbuh

Published

3 tahun ago

Agustus 29, 2021

Bisniscorner.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada Forkopimda Bali untuk terus memperkuat penerapan strategi pengendalian Covid-19, untuk menjamin kesehatan masyarakat. Dengan begitu, aktivitas perekonomian warga di Pulau Dewata akan terus tumbuh, setelah terpukul akibat Pandemi virus Corona.

Pengarahan itu disampaikan Sigit saat memimpin rapat dengan Forkopimda Bali, bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Minggu (29/8/2021).

“Dengan kesehatan masyarakat yang terjaga maka pertumbuhan ekonomi di Bali juga akan semakin tumbuh,” kata Sigit dalam pengarahannya.

Ditengah pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia sudah mulai tumbuh sebesar 7,07 persen. Demikian juga dengan perekonomian Bali yang mulai tumbuh sebesar 2,83 persen.

Sigit memaparkan, strategi pengendalian Covid-19 dibagi menjadi tiga. Yaitu, protokol kesehatan (prokes) ketat dengan menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak). Kemudian, memperkuat 3T (Tracing, Testing dan Treatment). Dan yang terakhir, percepatan program vaksinasi massal.

Selain memperkuat strategi tersebut, eks Kapolda Banten ini juga meminta Forkopimda untuk memaksimalkan kebijakan penyekatan. Mulai dari penyekatan antar-provinsi, antar-kab/kota, dan pembatasan mobilitas dan aktifitas masyarakat.

“Mengintensifkan penyekatan antar-provinsi melalui pintu masuk transportasi udara, penyekatan di Bandara Ngurah Rai. Melalui pintu masuk transportasi laut, penyekatan di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk dan Pelabuhan Lembar-Padangbai. Penyekatan antar-kab/kota melalui pos check point antar kab/kota, terminal, maupun pintu gerbang tol,” ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Mantan Kapolda Banten itu memaparkan, untuk Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) atau domestik sudah mendapatkan kelonggaran dengan memenuhi syarat yang telah diatur dalam Inmendagri Nomor 35 tahun 2021.

Adapun persyaratannya, pelaku perjalanan antar-provinsi, menunjukkan kartu vaksin dengan minimal dosis pertama. Pelaku perjalanan dengan moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api dan kapal laut, menunjukkan hasil negatif antigen H -1. Pelaku perjalanan dengan moda transportasi pesawat udara menunjukkan hasil negatif PCR H-2.

Lalu, perjalanan dengan pesawat antar kab/kota di Jawa-Bali, harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan.

Termasuk untuk para petugas akan dilakukan pengawasan yaitu “Akan diberikan sanksi tegas bagi petugas yang tidak melakukan pemeriksaan yang benar dalam pelaksanaan penyekatan,” ucap Sigit.

Disisi lain, Sigit juga berharap kepada Forkopimda Bali untuk bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat dan menggunakan pendekatan adat melalui para pemuka adat untuk mengajak warga yang terpapar virus corona, mau di karantina di Isolasi Terpusat (Isoter) yang saat ini sudah sangat bagus di Bali. Menurut Sigit, tingkat kesembuhan di Isoter lebih tinggi, karena ditunjang fasilitas dan diawasi penuh serta langsung oleh tenaga kesehatan (nakes).

“Upaya menggeser isoman ke isoter perlu dilakukan secara maksimal dengan bantuan Pemerintah Daerah (Pemda), seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat. Serta perlu penjelasan secara baik dengan menyesuaikan adat istiadat setempat yang dapat memberikan ketenangan kepada masyarakat ketika akan mengajak ke isoter,” papar Sigit.

Lebih dalam, Sigit menekankan, Forkopimda Bali harus terus melakukan akselerasi terhadap target Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait vaksinasi nasional. Tujuannya, agar Herd Immunity terhadap Covid-19 segera terbentuk.

“Untuk mengurangi risiko penularan dan kematian akibat Covid-19, TNI-Polri bersama Pemda terus melakukan akselerasi vaksinasi. Untuk mencapai target tersebut diperlukan sinergisitas TNI-Polri dan Pemda serta seluruh elemen masyarakat. Dalam menyiapkan strategi vaksinasi dapat dilakukan serbuan vaksinasi, gerai vaksinasi, vaksinasi mobile, dan door to door, ketika stok vaksin datang dalam jumlah besar,” kata Sigit.

Dengan segala upaya, keseriusan, kerjasama dengan seluruh elemen, dan langkah Extraordinary, menurut Sigit, kesehatan masyarakat dapat terjamin, sehingga aktivitas perekonomian dapat berjalan seiring dengan pelonggaran-pelonggaran yang diberikan.

“Ketika kasus Covid-19 di bisa terkendali, maka secara otomatis daerah tersebut akan mendapat pelonggaran dan aktivitas ekonomi masyarakat bisa kembali berjalan dengan lebih baik. Seperti yang terjadi pada aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya. Tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dan seluruh masyarakat,” ujar Jenderal bintang empat yang pernah menjadi Kapolda Banten tersebut.

Setelah memberikan pengarahan ke Forkopimda Bali, Panglima TNI dan Kapolri melakukan peninjauan langsung ke Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur Bali yang dijadikan lokasi Isoter. Mereka melihat secara langsung penanganan serta perawatan pasien Covid-19. (Rls)

Breaking News

Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas, Kementerian PUPR Targetkan 104 Km Jalan Nasional Baru Terbangun Tahun 2025

Published

4 hari ago

September 6, 2024

Bisnis Corner

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan infrastruktur bidang jalan dan jembatan guna meningkatkan Logistic Performance Index (LPI) Indonesia. Pada tahun 2025, alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp32,31 triliun dengan target prioritas pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas dan struktur jalan, pembangunan dan duplikasi jembatan, penggantian jembatan, pembangunan flyover/underpass/terowongan serta peningkatan konektivitas jalan tol.

Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra mengatakan untuk infrastruktur jalan dialokasikan anggaran sebesar Rp13 triliun yang di dalamnya terdapat pembangunan jalan nasional baru dengan target sepanjang 104 km dan preservasi/peningkatan kualitas jalan nasional sepanjang 1.642 km.

“Anggaran tersebut juga digunakan untuk pembangunan dan duplikasi jembatan 1.662 meter, preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 107.394 meter serta preservasi rutin jalan nasional sepanjang 47.763 km dan jembatan sepanjang 548.515 meter, termasuk pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan dengan skema padat karya,” kata Rachman Arief pada acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR pada tahun 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,35 triliun untuk pekerjaan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT/cash for work). Anggaran PKT dilaksanakan untuk penanganan ruas jalan dan jembatan nasional yang dikerjakan oleh seluruh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) di seluruh Indonesia dengan target menyerap 24.578 tenaga kerja atau setara 3.836.980 Hari Orang Kerja (HOK).

Pada tahun 2025, Rachman Arief mengungkapkan juga akan menyelesaikan pembangunan flyover/underpass sepanjang 142 meter dengan alokasi anggaran sebesar Rp49 milyar, di antaranya Flyover Sudirman di Sumatera Selatan dan Underpass Bitung di Banten. Selanjutnya dukungan jalan bebas hambatan sepanjang 4,83 km dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,83 triliun.

Pada kesempatan tersebut, Rachman Arief juga menyampaikan program pembangungan jembatan gantung yang dilaksanakan pada tahun 2024. Sebanyak 70 jembatan merupakan bagian dari aspirasi Komisi V DPR RI dengan rincian 22 jembatan gantung dengan total bentang 1.856 meter dan alokasi sebesar Rp194 miliar telah terkontrak. Selanjutnya 48 unit dengan total panjang bentang 3.888 meter membutuhkan anggaran sebesar Rp536 miliar diusulkan untuk dilaksanakan dengan skema kontrak Multi Years Contract TA 2024-2025.

“Adanya usulan pembangunan jembatan gantung tahun anggaran 2024 yang harus dilaksanakan dengan skema MYC/MYP 2024-2025 karena pengusulan jembatan gantung terlambat. Selain itu lokasi usulan jembatan gantung awal harus diubah dikarenakan lahan di lokasi usulan tidak bebas dan masyarakat lebih memilih jembatan untuk kendaraan roda empat,” ujar Rachman Arief. (Rls)

Breaking News

Kementerian PUPR Targetkan 34 Proyek KPBU Pada Tahun Anggaran 2025

Published

5 hari ago

September 5, 2024

Bisnis Corner

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) terus berupaya memperluas cakupan kerjasama dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Triono Junoasmono mengatakan, Pada TA 2025 Kementerian PUPR melalui DJPI menargetkan sebanyak 34 proyek bidang PUPR akan dilaksanakan melalui skema KPBU.

“Sebanyak 14 proyek KPBU ada di sektor Sumber Daya Air, 10 proyek KPBU sektor jalan dan jembatan, 7 proyek KPBU sektor permukiman, dan 3 proyek KPBU sektor perumahan,” kata Triono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Triono menyebutkan, pada sektor Sumber Daya Air (SDA) yang sedang dalam tahap penyiapan sebanyak 3 proyek dengan perkiraan nilai investasi Rp10,78 triliun yakni Pembangunan Daerah Irigasi Jambo Aye di Aceh Utara dan Aceh Timur, Provinsi Aceh, Pembangunan Bendungan Lambakan di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dan Pembangunan Bendungan Cidanau di Kabupaten Serang-Provinsi Banten.

“Sedangkan yang tahap transaksi pada sektor SDA sebanyak 12 proyek dengan nilai investasi Rp32,11 triliun, di antaranya Pembangunan Bendungan Bodri di Kendal- Provinsi Jawa Tengah, KPBU Pembangunan Bendungan Merangin di Merangin- Provinsi Jambi, dan KPBU pembangunan Daerah Irigasi Lhok Guci di Aceh Barat-Provinsi Aceh,” ujar Triono.

Tahap perjanjian jual beli listrik di PT PLN (Persero) sektor SDA sebanyak 2 proyek antara lain Pemeliharaan Bendungan dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano di Sumbawa Barat-Provinsi NTB dan Penyediaan Infrastruktur PLTA pada Bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten OKU Selatan-Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya di bidang jalan dan jembatan yang masih tahap penyiapan yakni 7 Proyek Jalan Tol sepanjang 384,1 km dengan nilai Rp124,02 triliun, yaitu Jalan Tol Ciranjang- Padalarang-Provinsi Jawa Barat, Jalan Tol Bandung Intra Urban-Provinsi Jawa Barat, Jalan Tol Pejagan-Cilacap-Provinsi Jawa Tengah, Jalan Tol

Malang-Kepanjen-Provinsi Jawa Timur, Jalan Tol Demak-Tuban-Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, Jalan Tol Pluit-Bandara (bagian Jalan Tol Tomang-Pluit-Bandara (elevated))-Jakarta, dan Jalan Tol Cilegon-Anyer Provinsi Banten

“Untuk yang sudah tahap transaksi di 2025 pada sektor jalan dan jembatan sebanyak 3 proyek jalan tol sepanjang 265,5 km dengan nilai investasi Rp91,99 triliun, yaitu Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis -Provinsi Jawa Barat, Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi- Provinsi Bali, dan Jalan Tol Sentul Selatan- Karawang Barat-Provinsi Jawa Barat,” kata Triono.

Sementara di bidang permukiman yang masih tahap persiapan sebanyak 4 proyek yakni KPBU Proyek Idle Capacity SPAM Pemali Juana di Kota Semarang-Provinsi Jawa Tengah, SPAM Regional Kalimantan Timur – Provinsi Kalimantan Timur, SPAM dan SPAL KIKN-Provinsi Kalimantan Timur, dan KPBU Pengelolaan Waduk Sei Gong di Kota Batam dan Rempang-Provinsi Kepulauan Riau.

“Sebanyak 3 proyek siap tahap transaksi di 2025 pada sektor permukiman yakni SPAM Kota Bitung-Provinsi Sulawesi Utara, SPAM Regional Lombok-Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan SPAM Regional Sindangheula – Karian Barat-Provinsi Banten,” kata Triono.

Terakhir di bidang perumahan yang sudah tahap transaksi terdapat dua proyek senilai Rp1,64 triliun, yakni Revitalisasi Rusun Pasar Jumat – TOD Lebak Bulus-Provinsi Jakarta danpembangunan Rusun Tambak Wedi di Kota Surabaya-Provinsi Jawa Timur. “Sedangkan satu proyek masih tahap persiapan yakni Rusun Kota Surabaya-Provinsi Jawa Timur,” ujarnya. (Rls)

Breaking News

Selesai Dibangun, Menteri Basuki Tinjau Pasar Rakyat Jailolo di Halmahera Barat

Published

6 hari ago

September 4, 2024

Bisnis Corner

Bisniscorner.com – Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri dan Bupati Kabupaten Halmahera Barat James Uang melakukan peninjauan Pasar Rakyat Jailolo yang berada di Kabupaten Halmahera Barat, Selasa (3/9/2024).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan/ rehabilitasi pasar dilakukan dengan meningkatkan fungsi pasar sebagai pusat perdagangan. Dengan begitu, masyarakat menjadi lebih aman dan nyaman dalam melakukan transaksi jual beli.

“Diharapkan, infrastruktur pasar yang berkualitas dapat dirasakan langsung manfaatnya. Terutama dalam menjamin distribusi bahan pokok dan turut menggerakkan sektor riil atau UMKM yang merata hingga pelosok desa di seluruh Indonesia,” ujar Menteri Basuki.

Melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Utara, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Pembangunan Pasar Rakyat Jailolo dilakukan mulai September 2023 dan telah selesai dibangun pada Juli 2024. Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan pasar dengan luas lahan sebesar 13.607 m2 ini adalah Rp49,19 miliar.

“Untuk Pasar Rakyat Jailolo sudah selesai dibangun, sebentar lagi akan diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin. Jadi, tadi kami minta kepada Bupati Halmahera Barat supaya segera disiapkan, dan ditata (untuk pengisian pasar), seperti permintaan para pedagang supaya cukup fair,” tambah Menteri Basuki.

Kepala BPPW Maluku Utara Firman Aksara menambahkan, saat ini Pasar Rakyat Jailolo telah dimanfaatkan dan diisi oleh sekitar 380 pedagang. Pasar ini mempunyai peranan penting dalam menggerakkan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat.

“Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Rakyat Jailolo merupakan upaya dalam mewujudkan pasar rakyat sebagai parasarana perdagangan rakyat yang berkualitas dan representatif dengan bangunan yang nyaman, bersih, rapi dan terintegrasi. Sehingga, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian lokal, khususnya pada sektor kegiatan jual beli di Kabupaten Halmahera Barat,” terang Firman.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasar Rakyat Jailolo terbagi menjadi 3 bangunan. Diantaranya, Blok A seluas 2.016 m2 yang memiliki fungsi sebagai pasar sayur telah dilakukan rekonstruksi bangunan baru, sementara Blok B seluas 1.274 m2 yang terdiri dari 2 lantai kios sembako, ditangani melalui rehabilitasi/ renovasi. Untuk Blok C seluas 1.848 m2 yang terdiri dari 2 lantai pasar ikan dan kios, telah ditangani melalui rekonstruksi bangunan baru.

Lingkup pekerjaannya meliputi pekerjaan Persiapan, pekerjaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), pekerjaan struktur (Blok A dan Blok C), dan pekerjaan Arsitektur dan MEP. Pembangunan dan rehabilitasi dikerjakan oleh kontraktor PT Cimendang Sakti Kontrakindo dan manajemen konstruksi oleh PT Estik Griya Konsultan.

Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana berterimakasih kepada Kementerian PUPR atas langkah konkrit dan komitmennya dalam pembangunan berbagai infrastruktur di Maluku Utara. Termasuk Pasar Rakyat Jailolo yang berada di Kabupaten Halmahera Barat. “Kami selaku mitra kerja Kementerian PUPR berterimakasih atas kunjungan Menteri PUPR. Ini adalah langkah konkrit yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR untuk membantu masyarakat Maluku Utara. Para pedagang juga senang dengan pasar barunya, dan lebih nyaman,” tandas Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, dan Kepala BPPW Maluku Utara Firman Aksara. (Rls)