Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya jasa konstruksi. Salah satunya termasuk melalui Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI), yang menjadi media berkembangnya peran aktif para kontraktor dalam pertumbuhan jasa konstruksi di Indonesia.

“AKI merupakan asosiasi kontraktor besar di Indonesia dengan jumlah anggota sebanyak 154 orang. Saya kira kontribusi AKI akhir-akhir ini dapat dirasakan bagi pemerintah. Karena jasa konstruksi turut berkontribusi besar dalam meningkatkan daya saing Indonesia yang meningkat 10 tingkat. Kontribusi sektor jasa konstruksi terhadap pembentukan PDB Indonesia saat ini berkisar 10,1%. Signifikan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menghadiri “The Harmony Night”, yang merupakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-50 AKI, Senin (02/10/2023), di Jakarta.

Dalam kesempatan itu pula, Menteri Basuki mengatakan bahwa salah satu tantangan dari para kontraktor Indonesia ke depannya adalah kualitas. Oleh karena itu, dalam kunjungan kerjanya sebagai Chief de Mission (CdM) Asian Games ke-19 di Tiongkok mendatang, Menteri Basuki juga memperhatikan kualitas hasil pekerjaan dan mempelajari metodologi konstruksi di Tiongkok.

Menteri Basuki mengatakan agar AKI juga banyak menimba ilmu dan pengalaman kerja sektor konstruksi dari negara maju, antara lain Tiongkok, untuk meningkatkan kualitas konstruksi di Indonesia. Hanya dengan terus belajar dan bekerja lebih baik, kita dapat memenuhi aspek-aspek pembangunan infrastruktur kedepannya, yaitu aspek peningkatan kualitas, estetika dan keberlanjutan lingkungan.

“Harapannya para kontraktor Indonesia dapat melihat sendiri bagaimana metodologi konstruksi di negara-negara maju. Jadi kita tidak hanya mengagumi saja, tapi kalau bisa diterapkan juga di Indonesia sehingga ada dampaknya bagi perkembangan sektor konstruksi di Indonesia,” tambahnya.

Ketua Umum AKI Joko Sarmono berterimakasih kepada Kementerian PUPR atas kolaborasi dan kerja sama yang telah terjalin selama ini dalam mengembangkan konstruksi Indonesia.

“AKI telah tumbuh menjadi asosiasi yang turut berperan aktif dalam pertumbuhan jasa konstruksi di Indonesia. Dan kami harap, kami dapat terus berperan dalam merealisasikan RPJMN 2025-2045 dengan terarah dan terukur. Kami juga berharap akan petunjuk dan arahan dari Menteri PUPR agar kedepannya dapat memiliki peran yang lebih besar dan bermanfaat bagi Indonesia,” jelas Joko Sarmono.

Menteri Basuki juga berterimakasih kepada AKI yang telah berkontribusi besar dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. “Tanpa peran AKI kita tidak bisa berbuat banyak. Dan dengan segala kelebihan dan kekurangan, tujuan kita bersama adalah hari esok harus lebih baik dari sekarang. Selamat merayakan HUT ke-50 untuk AKI. Semoga dapat tetap eksis dan semakin maju dengan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan amanah,” harap Menteri Basuki.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto dan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja. (Rls)

Bisniscorner.com — Walau periode pertama kepemimpinannya di Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) berlangsung singkat, hanya tiga tahun dari 2020 sampai 2023, namun Erick Thohir dinilai berhasil menjalankan misi memasyarakatkan ekonomi syariah dan mengekonomi-syariahkan masyarakat.

Kepercayaan pada kemampuan Erick Thohir yang juga Menteri Negara BUMN itu  membuat peserta Munas VI MES di Jakarta secara aklamasi memilihnya untuk kembali memimpin MES di periode kedua.

Tidak seperti periode pertama yang hanya berlangsung selama tiga tahun, dalam Munas VI MES juga diputuskan perpanjangan periode kepengurusan menjadi lima tahun. Dengan demikian, pada periode kedua ini Erick akan memimpin MES dari 2023 sampai 2028.

“Kami yakin, pada periode kedua nanti yang berlangsung selama lima tahun, di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir, MES akan melambung lebih tinggi lagi,” ujar Sekretaris Bidang IV Teguh Santosa.

Teguh adalah orang pertama yang mengajukan usul agar periode kepengurusan MES diperpanjang dari tiga tahun menjadi lima tahun. Tiga tahun menurutnya terlalu singkat untuk menjaga kesinambungan program. Dengan lima tahun kepengurusan diharapkan program kerja yang dijalankan dapat tuntas dan menjadi pijakan yang solid untuk periode selanjutnya.

Usul memperpanjang periode kepengurusan itu disampaikan Teguh kepada Sekretaris Jenderal MES Iggi Haruman Achsien pada kegiatan Pra Munas. Adapun Iggi mengatakan akan membawa usul itu dalam sidang di Munas IV.

Teguh yang juga Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), salah satu organisasi konstituen Dewan Pers, mengatakan organisasi yang dipimpinnya juga memiliki concern pada penguatan pelaku usaha di daerah.

Dalam kegiatan Pra Munas, JMSI dan MES telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) yang mencakup pengembangan literasi ekonomi dan keuangan syariah, perencanaan dan pengembangan ekosistem ekonomi syariah digital, dan kampanye gaya hidup halal untuk meningkatkan halal awareness, serta pengembangan minat penulisan terkait ekonomi dan keuangan syariah.

Teguh yakin, sebagai negara yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, potensi Indonesia untuk menjadi pemain utama ekonomi syariah sangat terbuka luas.

Ketika memberikan sambutan dalam Munas VI MES, Erick Thohir menjelaskan bahwa total aset industri keuangan syariah di Indonesia sampai akhir 2022 tercatat lebih dari Rp 2.813 triliun. Angka ini memperlihatkan pertumbuhan sebesar 13,4 persen dari tahun sebelumnya.

Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi besar di sektor industri halal. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy Report, Indonesia berada  di peringkat keempat negara.

Namun pengembangan ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi  tantangan yang tidak dapat dipandang sepele. 

Market share industri jasa keuangan syariah, misalnya, masih relatif rendah, yakni 10,69 persen yang berarti masih di bawah target pemerintah sebesar 16 persen. Ini berarti masih banya anggota masyarakat yang belum menggunakan produk dan jasa keuangan syariah.

Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah juga masih rendah, yakni 9,14 persen dan 12,12 persen. Masih sangat rendah dibandingkan indeks relasi dan inklusi keuangan nasional, sebesar 49,68 dan 85 persen. 

Di sisi lain, diferensiasi model bisnis produk syariah juga masih cukup terbatas, sertas  tingkat adaptasi dan adaptasi teknologi juga belum memadai. 

Berbagai tantangan inilah yang membuat MES merasa perlu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya menjadikan ekonomi syariah sebagai arus utama.

“Kami di JMSI menangkap arti penting ini, dan yakin kerja sama kedua organisasi dapat membuat ekonomi syariah semakin mendapatkan perhatian yang sebagai signifikan di tengah aktivitas ekonomi masyarakat,” demikian Teguh Santosa. (Rls)

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memberikan dukungan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi perkotaan yang tangguh. Ketersediaan infrastruktur yang handal juga berpengaruh terhadap dimensi pembangunan lain seperti pendidikan, sosial, kesehatan, aksesibilitas wilayah dan lainnya.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dalam Konferensi Pers Peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) dan Hari Kota Dunia (HKD) tahun 2023 di Jakarta, Senin (2/10/2023).

Diana mengatakan, sesuai dengan Tema Nasional HHD-HKD yang diusung tahun 2023 yakni “Ekonomi Perkotaan yang Tangguh menuju Permukiman Berkelanjutan untuk Semua”, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR telah banyak menyelesaikan pembangunan infrastruktur perkotaan seperti Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT), serta Ragam Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).

“Total infrastruktur TPA yang terbangun adalah 268 TPA dengan TPA terbanyak terdapat pada Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 20 TPA dengan luas area TPA 122,75 Ha, sedangkan area TPA terluas terdapat pada Provinsi Jawa Barat yaitu 203,14 Ha,” kata Diana.

Sedangkan untuk Cakupan layanan IPAL terbanyak, dikatakan Diana yaitu pada Provinsi Sumatera Utara dengan banyaknya keluarga 102.880 KK. Sedangkan total infrastruktur IPAL terbangun adalah 148 IPAL dengan jumlah IPAL terbanyak terdapat pada Provinsi Jawa Tengah dengan 13 IPAL.

“Untuk Cakupan layanan IPLT terbanyak yaitu pada Provinsi Jawa Barat dengan banyaknya keluarga 512.476 KK. Sedangkan total infrastruktur IPLT terbangun adalah 222 IPLT dengan jumlah IPLT terbanyak terdapat pada Provinsi Aceh yaitu sebanyak 20 IPLT,” kata Diana.

Selanjutnya untuk Ragam Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat, seperti Pamsimas dan Sanimas, diungkapkan Diana bahwa jumlah penerima manfaat sudah mencapai hampir 1 juta rumah tangga pada lebih dari 8,000 lokasi dan 200,000 rumah tangga pada lebih dari 4,000 lokasi, selama periode 3 tahun terakhir.

Selain implementasi infrastruktur, upaya meningkatkan kepedulian semua pihak terkait kolaborasi pembangunan perkotaan juga dilakukan dalam bentuk Peringatan HHD-HKD 2023 melalui serangkaian acara salah satunya lewat National Urban Forum (NUF) sebagai salah satu bentuk forum inklusif yang membahas isu kompleks perkotaan.

“Pada hari ini, kita juga membuka Pameran bertajuk Suatu Hari yang Baik 2045 yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, gratis, dan berlangsung mulai dari tanggal 3-18 Oktober 2023 di Indonesia Arena GBK ini. Pameran ini memuat tentang pembelajaran perkembangan perkotaan dan potret kota-kota dan permukiman di Indonesia 100 tahun setelah Indonesia merdeka dengan kualitas yang lebih baik, sesuai cita-cita yang dilahirkan dari Konferensi Habitat sebagaimana tercantum dalam New Urban Agenda yang selaras dengan Sustainable Development Goals dan juga amanat Presiden,” ujar Diana.

Rangkaian Peringatan HHD-HKD 2023 juga diisi kolaborasi kegiatan pengaktifan Tempat Pengolahan Sampah. Reduce-Reuse-Recycle. (TPS3R) bersama Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) se-Indonesia, main event NUF yang terdiri dari youth forum,business forum, training, serta booth exhibition, serta Rangkaian Acara Puncak pada 31 Oktober 2023 yang terdiri dari Mayors Forum, penyampaian apresiasi urban heritage kepada Pemda, penyampaian buku kilas balik habitat serta laporan NUF. (Rls)