Connect with us

Breaking News

Diapresisi, Road Map Pembinaan Anggota JMSI Bantu Ciptakan Pers Profesional

Published

on

Bisniscorner.com — Dewan Pers mengapresiasi road map yang dikembangkan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) untuk memantau perkembangan anggota organisasi perusahaan pers itu. Di dalam road map tersebut, JMSI membagi anggota ke dalam empat cluster yang ditandai dengan jumlah bintang.

Bintang satu diberikan untuk anggota JMSI yang baru sekadar memiliki badan hukum seperti yang disyaratkan dalam UU 40/1999. Lalu bintang dua untuk anggota JMSI yang telah mengikuti proses pendataan di Dewan Pers. Bintang tiga untuk anggota JMSI yang telah terverifikasi secara administrasi oleh Dewan Pers. Terakhir bintang empat, untuk anggota JMSI yang telah terverifikasi secara faktual oleh Dewan Pers.

Road map tersebut dipresentasikan Ketua Umum JMSI Teguh Santosa ketika mengikuti Focus Group Discussion (FGD) yang membahas “pedoman penegakan dan perlindungan pers profesional” yang diselenggarakan Dewan Pers di Hotel Margo, Margonda, Depok, Jawa Barat, Jumat (10/3).

Ketika menjelaskan road map tersebut, Teguh membuka halaman anggota.mediasiber.id yang berisi daftar anggota JMSI yang memuat informasi dasar anggota, seperti nama media, nama badan hukum, nama domain, nama penanggung jawab, dan alamat.

Dengan road map ini, ujar Teguh, pengurus JMSI di semua tingkatan mengetahui dengan pasti “beban kerja” dalam membangun ekosistem pers yang sehat dan profesional.  

Teguh menambahkan, dalam peringatan HUT ke-3 JMSI di Medan, Sumatera Utara, bulan Februari lalu, pihaknya juga telah meluncurkan program sertifikasi anggota. Di dalam sertifikat, setiap anggota JMSI mendapatkan QR Code yang harus dimuat di halaman muka (home) media pada posisi yang mudah dilihat oleh pembaca.

Bila dipindai, QR Code ini akan menampilkan informasi mengenai perusahaan pers anggota JMSI, termasuk “jumlah bintang” yang dimilikinya.

QR Code ini, katanya lagi, juga berfungsi untuk menutup penumpang gelap yang mengaku-aku sebagai anggota JMSI.

Di sisi lain, Teguh mengatakan, membantu anggota JMSI menjadi perusahaan pers profesional baru merupakan sebagian dari pekerjaan mewujudkan ekosistem pers profesional. Selain perusahaan pers profesional juga dibutuhkan pekerja pers yang profesional, yakni wartawan menghormati kode etik jurnalistik dan aturan-aturan lainnya.

Adapun karya pers profesional, kata Teguh lagi, adalah resultan dari hasil persenyawaan perusahaan pers profesional dan pekerja pers profesional.

“UU 40/1999 tentang Pers untuk melindungi kemerdekaan pers dari kemungkinan abuse of power penguasa. Sementara Kode Etik Jurnalistik untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan abuse of power perusahaan pers. Keduanya harus sama-sama diperhatikan,” tegas Teguh.

Apresiasi terhadap road map JMSI ini disampaikan Anggota Dewan Pers Asep Setiawan dan peserta FGD lainnya baik dari unsur konstituen maupun tenaga ahli dan staf Dewan Pers.

Menurut Asep Setiawan, road map ini dapat dijadikan model bagi organisasi perusahaan pers konstituen Dewan Pers lainnya, tentu dengan melakukan modifikasi yang khas.

Apresiasi juga disampaikan mantan anggota Dewan Pers dan mantan Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendry Ch. Bangun yang hadir sebagai pemateri dalam FGD itu. Katanya, dari road map ini terlihat JMSI dengan serius memikirkan dan melakukan pembinaan anggota menuju ekosistem pers yang sehat dan profesional.

Mewujudkan dan Melindungi Pers Profesional

FGD yang dihadiri unsur konstituen Dewan Pers dan tenaga ahli Dewan Pers khususnya bidang pengaduan dan bidang hukum dibuka oleh Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. Sebagai pemateri atau pembicara dalam FGD itu, Dewan Pers mengundang dua wartawan senior, yakni Uni Zulfiani Lubis dan Hendry Ch. Bangun. Keduanya pernah menjadi anggota Dewan Pers.

Draft dokumen yang dibahas dalam FGD tersebut sebetulnya belum memiliki nama resmi. Namun secara informal disebutkan bahwa dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bersama yang digunakan masyarakat pers nasional dalam membangun ekosistem pers profesional, dan di saat bersamaan menghindarkan perusahaan pers dan pekerja pers terjebak dalam praktik yang biasa disebut “abal-abal” atau jauh dan bahkan menyimpang dari standar pers profesional.

Dalam pemaparannya, baik Uni Lubis maupun Hendry Ch. Bangun merujuk pada peraturan yang sudah ada, baik UU 40/1999 tentang Pers, maupun Peraturan Dewan Pers No. 3/2019 tentang Standar Perusahaan Pers, serta Kode Etik Jurnalistik.

Uni Lubis mengutip defisini “pers”, “perusahaan pers”, “kantor berita”, dan “wartawan” yang ada di dalam UU 40/1999.

Di dalam UU itu disebutkan bahwa “pers” adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Sementara “perusahaan pers” adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Adapun “kantor berita” adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi. Lalu “wartawan” adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Sementara Hendry Ch. Bangun, mengutip aturan di dalam UU 40/1999 mengatakan bahwa ada sejumlah hal yang sudah dipatok, seperti perusahaan pers harus berbadan hukum Indonesia.

Lalu, berperan dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Perusahaan pers juga diwajibkan mencantumkan nama penanggungjawab dan alamat/nomor kontak, menaati Kode Etik Jurnalistik termasuk melayani hak jawab dan hak koreksi, serta memberi kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan.

Hendry Ch. Bangun juga mengutip Peraturan Dewan Pers No. 3/2019 tentang Standar Perusahaan Pers yang mengatakan bahwa perusahaan pers harus memiliki badan hukum berbentuk PT atau bentuk lain yang ditetapkan UU, dan disahkan Kementerian Hukum dan HAM.

Perusahaan pers harus memberikan upah 13 kali per tahun setara Upah Minimum Provinsi, memberikan asuransi ketenagakerjaan dan asuransi kesehatan bagi karyawan, memberikan perlindungan hukum, memiliki peraturan perusahaan yang mengatur peningkatan kompetensi, dan membedakan secara jelas bidang redaksi dan bisnis.

Juga perlu digarisbawahi bahwa penanggung jawab redaksi harus seorang wartawan yang memiliki jenjang Kompetensi Wartawan Utama.

Pada bagian kedua FGD tersebut, para peserta mulai menyusun draft dokumen untuk dibahas dalam pertemuan berikutnya. Juga disepakati pembentukan kelompok kerja yang bertugas menyempurnakan draft tersebut. (Rls)

Breaking News

Skema KPBU, Kementerian PU Dorong Investasi Swasta dan Asing untuk Pembangunan Infrastruktur

Published

on

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkomitmen dalam menjalankan pembangunan infrastruktur nasional dengan mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema ini menjadi solusi strategis dalam menghadapi keterbatasan anggaran APBN sekaligus membuka peluang investasi dari pihak swasta dan luar negeri guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh terhenti hanya karena keterbatasan anggaran. “Sesuai arahan Presiden, kami terus mendorong investasi melalui skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan optimal. Kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan efisien.”

Sebagai bagian dari strategi pendanaan kreatif, Kementerian PU telah menetapkan target pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU pada periode 2025–2029 senilai 544,48 triliun. Rencana ini mencakup pembangunan 11 proyek sumber daya air, 23 proyek jalan tol dan jembatan, serta 11 proyek pemukiman. Dengan keterlibatan sektor swasta, diharapkan proyek-proyek tersebut dapat terealisasi dengan lebih optimal, baik dalam aspek pendanaan maupun efisiensi pelaksanaan.

Melalui KPBU, pemerintah membuka ruang bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dengan tetap memprioritaskan manfaat bagi masyarakat. Dengan model pembiayaan yang lebih fleksibel, pemerintah tetap berperan sebagai regulator dan pengawas guna memastikan kualitas serta keberlanjutan proyek yang dikerjakan.

Salah satu sektor infrastruktur yang menjadi prioritas investasi adalah pembangunan bendungan, embung, jalan tol, dan jembatan. Infrastruktur ini tidak hanya mendukung ketahanan air dan konektivitas nasional, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. “Bendungan dan embung berkontribusi pada ketahanan pangan dan energi, sementara jalan tol mempercepat distribusi logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi,” tambah Menteri PU.

“KPBU bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga upaya mendorong inovasi serta memperkuat soft-skill dan hard-skill tenaga kerja nasional. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, kami optimistis pembangunan infrastruktur akan semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global,” tegasnya.

Dengan terbukanya peluang investasi dan upaya peningkatan pendanaan, diharapkan sektor infrastruktur di Indonesia semakin berkembang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat. (Rls)

Continue Reading

Breaking News

Cerita Tiga Mahasiswa FKPU Asal Bogor, Bali dan Sulawesi Ingin Menjadi Dokter Profesional Penuh Kasih Berskala Global

Published

on

Bisniscorner.com –  Program Studi (Prodi) Fakultas Kedokteran President University (FKPU) tengah menjadi magnet baru bagi para calon mahasiswa yang ingin berprofesi sebagai dokter profesional.

Meskipun baru seumur jagung atau resmi berdiri pada medio 2024 kemarin, FKPU sejatinya memiliki sejumlah keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi oleh fakultas kedokteran lainnya di Indonesia.

Salah satunya adalah lokasinya yang strategis yang terletak di jantungnya kawasan Jababeka Medical City, sebuah kawasan kesehatan terpadu dan terbesar di Indonesia.

Di kawasan ini sendiri telah berdiri 20 rumah sakit (4.000+ tempat tidur) yang melayani lebih dari 2.000 + perusahaan multinasional dari 34 negara asing serta sekitar satu juta angkatan kerja.

Pada lokasi Jababeka Medical City ini juga telah berdiri Industri pabrik farmasi antara lain Dexa Medica Group, Ferron Par Pharmaceuticals, Genero Pharmaceuticals, Ethica Industri Farmasi (Ethica Industri Farmasi), Combiphar Donga, Anugrah Pharmindo Lestari, Intan Jaya Medika Solusi.

“Fakultas Kedokteran, President University, di dukung oleh ekosistem kesehatan terpadu untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi yang penuh kasih, beretika, dan profesional. Orientasi lulusan FKPU harus memprioritaskan keselamatan pasien dan kebutuhan masyarakat dalam menyediakan layanan kesehatan terbaik. Kami juga ingin setiap lulusan tidak hanya sekadar menjawab kebutuhan tenaga medis di Indonesia namun dapat berdaya saing di tingkat global,” ujar Prof. dr. Budi Setiabudiawan, Sp.A(K), M.Kes di Jakarta, Senin (10/2/2025).

Adapun kurikulum FKPU sendiri dibagi menjadi dua fase: Fase Sarjana (3,5 tahun) dan Fase Profesional (2 tahun). Untuk fase pertama, mahasiswa mempelajari beragam bidang medis selama 17 blok yang komprehensif.

Setiap blok membekali mahasiswa dengan kompetensi yang diperlukan untuk menjadi seorang dokter umum, didukung dengan paparan awal dalam lingkungan yang nyata.

Kemudian fase kedua bersifat opsional. Selama fase ini, siswa harus bekerja untuk mendapatkan gelar ‘dokter’ (dr.). Fase ini berlangsung di berbagai tempat pendidikan, termasuk rumah sakit pendidikan, klinik, dan pusat kesehatan masyarakat.

“Dalam kurun waktu 2 tahun, para mahasiswa diharapkan dapat bertransformasi menjadi dokter yang siap melayani kebutuhan kesehatan masyarakat,” tandas Budi.

Semenrara itu ditempat terpisah, Alexsius Felix Mangero, mahasiswa FKPU angkatan 2023 asal Sulawesi Utara menuturkan cerita menempuh pendidikan di FKPU untuk mewujudkan mimpi besarnya menjadi seorang tenaga kesehatan handal berskala global.

“Puji Tuhan saya lolos seleksi dan mendapat beasiswa di Fakultas kedokteran President University yang sangat membantu saya dalam menggapai cita-cita saya menjadi seorang dokter,” ungkap lulusan SMA Advent lambia ini.

Alexius mengemukakan, FKPU memiliki suasana belajar yang sangat mendukung bagi mahasiswa untuk berkembang secara profesional, disamping bimbingan dosen-dosen berpengalaman.

Selain itu, metode pembelajaran yang berbasis Problem-Based Learning (PBL) sangat membantu dirinya untuk berpikir kritis, menganalisis masalah medis secara mendalam, dan belajar berkolaborasi dengan sesama mahasiswa. Selain itu, fasilitas kampus yang modern dan lingkungan yang kondusif membuat proses belajar menjadi lebih nyaman.

“Di FKPU, saya juga belajar bahwa menjadi dokter bukan hanya tentang ilmu medis, tetapi juga tentang empati dan pelayanan kepada sesama. Kesehatan adalah ‘hal tanpa batas’, kesehatan harus melampaui batas geografis, sosial, dan ekonomi. Dan saya memiliki mimpi besar untuk mengabdi di pelosok NKRI Untuk memberikan pelayanan yang layak bagi masyarakat yang kurangnya tenaga kesehatan. Sebagai Putra daerah Talaud, pulau paling utara Indonesia. Dari tempat ini, saya belajar bahwa keterbatasan geografis bukanlah alasan untuk menyerah. Justru dari sini, saya menemukan panggilan hidup saya: memperjuangkan kesetaraan pelayanan kesehatan,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Tasya Camelia, mahasiswa FKPU angkatan 2024. Baginya, di FKPU bukan hanya sekedar belajar teori kedokteran, tapi juga belajar public speaking, bahasa inggris, bahkan praktik kedokteran secara langsung melalui program early exposure

“Saya senang bisa survive sampai hari ini, semoga sampai akhir saya bisa menjadi lulusan terbaik, dan dengan kemampuan bahasa jnggris saya bisa berdaya saing global dan bisa berguna bagi khalayak banyak,” imbuh Tasya lulusan SMAN 1 Leuwiliang, Kabupaten Bogor.

Cerita lain juga datang dari mahasiswi FKPU angkatan 2024 asal Bali bernama Kezia Catherin. Alumnus SMAN 1 Kuta, Bali ini berhasil lolos seleksi masuk dan menerima beasiswa FKPU.

“Saya sebelumnya sempat dihantui perasan cemas menunggu hasil selesksi masuk, dan saat melihat pengumuman saya menangis bisa keterima di fakultas kedokteran president university dengan mendapatkan beasiswa kategori A,” ungkap Kezia.

“Saya merasakan bahwa di FKPU kita sebagai mahasiswa baru sangat amat dirangkul oleh teman”, kating, dan juga ddokter-dokternya.Walaupun saya baru ssemester 1 (satu) tetapi saya senang sudah bisa langsung terjun praktik lapangan untuk ikut melayani ppemeriksaan kesehatan masyarakat seperti vital sign dan juga pemeriksaan gula darah. Semoga saya bisa menjadi dokter yg sesungguhnya dan bisa menjadi dokter yg sangat amat berguna untuk masa depan dan semua orang, dan juga saya berharap saya bisa menaikkan derajat orang tua saya dan membanggakan keluarga saya,” pungkas Kezia. (Rls)

Continue Reading

Breaking News

Pastikan Keselamatan Pengguna Jalan, Menteri PU Perintahkan Evaluasi Menyeluruh Seluruh Ruas Jalan Nasional

Published

on

Bisniscorner.com – Menindaklanjuti terjadinya kecelakaan di Jalur Pantura, Jawa Tengah, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap ruas-ruas jalan nasional di Indonesia untuk memastikan keselamatan bagi para pengguna jalan.

“Kerusakan jalan bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam dan penyebabnya lebih kompleks dari sekadar satu faktor tunggal. Pengawasan dan perbaikan terhadap kualitas jalan harus segera dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat pengguna jalan,” kata Menteri Dody.

Menurut Menteri Dody, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah survei kemantapan jalan. Menteri Dody menginstruksikan Inspektur Jenderal beserta jajaran untuk segera memeriksa langsung ke lapangan.

“Pertama tingkat kemantapan jalan 96% harus divalidasi dulu. Kemudian apakah ada permainan antara kontraktor dengan internal PU, semua permasalahan harus diselesaikan sampai tuntas,” katanya.

Menteri Dody juga meminta kerja sama dari Kementerian Perhubungan, Korlantas, dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) untuk ikut menjaga fasilitas jalan dari kendaraan kelebihan ukuran dan kelebihan muatan (Over Dimension Over Loading/ODOL) yang menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat kerusakan jalan.

“Kalau memang masalahnya ODOL, saya kembalikan lagi ke polisi, DLLAJ, dan Kemenhub bagaimana agar ODOL tidak bebas melintas di jalan nasional,” ujar Menteri Dody.

Selain itu, menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait keterbatasan anggaran tahun 2025 yang dapat berdampak pada pemeliharaan jalan nasional, Menteri Dody menegaskan bahwa infrastruktur tetap menjadi prioritas utama. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dody juga menyampaikan duka cita mendalam atas kecelakaan di Jalura Pantura yang menelan korban jiwa.  (Rls)

Continue Reading

Berita Terbaru

Breaking News8 jam ago

Skema KPBU, Kementerian PU Dorong Investasi Swasta dan Asing untuk Pembangunan Infrastruktur

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkomitmen dalam menjalankan pembangunan infrastruktur nasional dengan mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan...

Breaking News14 jam ago

Cerita Tiga Mahasiswa FKPU Asal Bogor, Bali dan Sulawesi Ingin Menjadi Dokter Profesional Penuh Kasih Berskala Global

Bisniscorner.com –  Program Studi (Prodi) Fakultas Kedokteran President University (FKPU) tengah menjadi magnet baru bagi para calon mahasiswa yang ingin...

Breaking News1 hari ago

Pastikan Keselamatan Pengguna Jalan, Menteri PU Perintahkan Evaluasi Menyeluruh Seluruh Ruas Jalan Nasional

Bisniscorner.com – Menindaklanjuti terjadinya kecelakaan di Jalur Pantura, Jawa Tengah, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap...

Breaking News2 hari ago

Menteri PU: APBN Bukan Target, Pelayanan Masyarakat dan Menjalankan arahan Presiden adalah Prioritas

Bisniscorner.com  – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa tingginya Anggaran bukanlah tujuan utama kementeriannya. Bagi Kementerian PU, ada...

Breaking News2 hari ago

Kiprah i-dac Indonesia: Bukti Talenta Pemasaran Digital Indonesia Mampu Bersaing di Dunia

Bisniscorner.com  – Indonesia telah resmi hadir di panggung pemasaran global. Performa gemilang i-dac Indonesia di tahun 2024 antara lain di...

Breaking News2 hari ago

Sinar Mas Land dan Wellington College Independent School Jakarta Jalin Kerja Sama Hadirkan British Heritage School Bergengsi Pertama di Indonesia

Bisniscorner.com  – Menjawab permintaan masyarakat akan pendidikan berkualitas tinggi, Wellington College Independent School Jakarta (WCIJ) menandatangani perjanjian sewa (lease agreement)...

Trending