Bisniscorner.com  – Kementerian Pekerjaan Umum terus memperkuat pengendalian banjir di wilayah Jabodetabek dengan membangun sistem tanggul Sungai Ciliwung secara bertahap. Upaya ini melanjutkan rencana pengendalian banjir yang telah disusun sejak Master Plan tahun 1973 dan diperbarui sesuai kebutuhan kawasan perkotaan Jakarta.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan tanggul Ciliwung merupakan infrastruktur strategis yang harus dipercepat untuk mengurangi risiko banjir di pemukiman padat.

“Pengendalian banjir membutuhkan sistem yang bekerja menyeluruh. Pembangunan tanggul Ciliwung menjadi prioritas agar masyarakat di sepanjang sungai mendapatkan perlindungan yang lebih baik,”ujar Menteri Dody.

Kepala melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung–Cisadane David Partonggo Oloan Marpaung menjelaskan bahwa pembangunan tanggul dilakukan di beberapa ruas prioritas yang memiliki risiko luapan tertinggi.

“Panjang keseluruhan tanggul yang akan dikerjakan mencapai sekitar 33,69 km, dengan rincian 17,14 km sudah terbangun dalam periode 2013–2024 dan 200 m akan diselesaikan melalui pekerjaan lanjutan pada tahun 2025,” ujar David dalam paparannya beberapa waktu lalu di Bendungan Ciawi, Bogor

Selain capaian tersebut, BBWS Ciliwung-Cisadane juga menyiapkan paket pekerjaan tanggul baru yang akan dilaksanakan pada periode 2026–2029, mencakup beberapa kelurahan prioritas seperti Manggarai, Kampung Melayu, Bidaracina, Kebon Baru, Pengadegan, Rawajati, Pejaten Timur, hingga Tanjung Barat. Total panjang tanggul yang masuk dalam rencana konstruksi lanjutan mencapai 16,55 km sesuai tabel perencanaan yang telah disusun.

“Ruas-ruas ini berada di zona kritis yang selama ini sering terdampak luapan. Dengan pembangunan tanggul permanen, risiko genangan dapat ditekan secara signifikan,” tambah David.

Pengendalian banjir Sungai Ciliwung tidak hanya mengandalkan infrastruktur fisik, tetapi juga sistem monitoring modern. BBWS Ciliwung-Cisadane saat ini mengoperasikan Command Center Pengendalian Banjir yang dilengkapi CCTV pemantau sungai, dan Early Warning System yang digunakan untuk kesiapsiagaan jika terjadi banjir.

“Melalui sistem peringatan dini, kami dapat memproyeksikan potensi banjir, durasi genangan, hingga wilayah terdampak. Informasi ini menjadi dasar pengambilan keputusan saat terjadi peningkatan debit di Ciliwung,” tambah David.

Dengan percepatan pembangunan tanggul Ciliwung dan penguatan sistem monitoring banjir, Kementerian PU memastikan upaya pengendalian banjir di Jabodetabek dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat. (*)

Bisniscorner.com  — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan dampak bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Penanganan tanggap darurat masih difokuskan pada pembukaan akses jalan nasional serta pengendalian aliran sungai untuk mencegah dampak lanjutan dan penyediaan prasarana air bersih dan sanitasi.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan konektivitas menjadi prioritas utama pascabencana di wilayah Sumatera, khususnya di Sibolga. “Kementerian PU terus berusaha agar akses ini kembali fungsional secepat mungkin. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi logistik,” kata Menteri Dody.

Pada ruas jalan nasional Tarutung–Sibolga, penanganan longsor dilakukan secara intensif oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara bersama BBWS Sumatera II Medan, sejumlah BUMN Karya dan TNI. Sebanyak 14 unit excavator, 1 unit dozer, 2 unit backhoe loader dan 3 unit wheel loader dikerahkan untuk mempercepat pembersihan material longsoran dan perbaikan badan jalan.

Hingga kini, di ruas Tarutung-Sibolga sepanjang 59km, penanganan di 131 titik longsor telah diselesaikan, dan jalur Tarutung–Batas Taput/Tapteng sepanjang 42km sudah dapat dilalui kendaraan roda empat. Sementara sepanjang 17 km lainnya masih dalam proses penanganan 7 titik longsor/jalan amblas secara bertahap dari arah Tarutung maupun dari arah Sibolga.

Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan juga melakukan penanganan darurat Sungai Aek Doras di Kota Sibolga untuk mengurangi risiko banjir susulan. Pekerjaan ini dilaksanakan dengan dukungan alat berat dan bahan banjiran antara lain 1 unit excavator long arm, 1 unit excavator standar, serta beberapa unit dump truck. Dukungan juga diberikan oleh BUMN Karya Nindya Karya, WIKA, dan Dinas PU Kota Sibolga.

Selanjutnya dari sisi dukungan logistik dan fasilitas darurat, Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Utara telah mengirimkan total 13 unit Hidran Umum (HU), 1 unit mobil tangki air, 1 unit biofilter, serta 2 unit toilet portabel untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat terdampak dan petugas di lapangan.

Kementerian PU terus berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat terdampak bencana dengan memastikan konektivitas jalan nasional segera pulih, pengendalian sungai berjalan optimal, serta dukungan infrastruktur dasar terpenuhi demi mempercepat pemulihan aktivitas warga dan perekonomian daerah. Untuk mempercepat mobilisasi, alat berat dibagi ke beberapa sektor penanganan. (*)

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memastikan konektivitas utama di Provinsi Sumatera Utara berangsur pulih pascabencana hidrometeorologi. Ruas strategis Lintas Timur di Sumatera Utara yang menghubungkan Medan–Binjai–Pangkalan Brandan–Tanjung Pura hingga perbatasan Aceh telah kembali dapat dilalui, seiring percepatan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa Kementeriam PU terus melakukan penanganan jalan dan jembatanan untuk memastikan akses masyarakat dan distribusi logistik berjalan normal.

“Pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pembukaan kembali jalur transportasi menjadi prioritas utama sebelum pemerintah berbicara lebih jauh mengenai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur,” kata Menteri  Dody.

Untuk mendukung percepatan penanganan,  Kementerian PU bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menurunkan 96 unit alat berat, 6 unit alat pendukung, serta 1.957 unit bahan dan material penanganan bencana yang difokuskan pada pembukaan akses, perbaikan darurat, dan pembersihan material banjir.

Berdasarkan pendataan sementara, bencana berdampak pada 12 ruas jalan nasional dan 4 jembatan nasional, serta 21 ruas jalan daerah dan 4 jembatan daerah di berbagai kabupaten/kota. Penanganan darurat terus dilakukan secara bertahap untuk memastikan jalur vital tetap berfungsi.

Di jaringan jalan tol, seluruh ruas terdampak di Sumatera Utara telah kembali beroperasi normal. Namun, pada Ruas Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi masih diberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow sejak 4 Desember 2025. Kementerian PU menargetkan ruas tersebut dapat kembali beroperasi normal sepenuhnya sebelum 16 Desember 2025.

Selain pemulihan konektivitas, penanganan bencana di Sumatera Utara juga difokuskan pada pengendalian banjir dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Di sektor Sumber Daya Air, tercatat sebanyak 51 sungai, 7 bendung, dan 9 sistem air baku terdampak bencana di Sumatera Utara. Kementerian PU terus melakukan identifikasi kerusakan dan penanganan darurat untuk menjaga fungsi infrastruktur pengendalian banjir dan ketersediaan air.

Pada sektor permukiman, Kementerian PU telah mengidentifikasi kerusakan infrastruktur SPAM dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) sebanyak 34 unit. Untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, dukungan darurat disalurkan berupa 66 hidran umum, 8 mobil tangki air, 21 unit toilet portable, 4 unit biority, 3 mobil toilet, serta 1 unit pipa mobile.

Selain itu, bencana juga berdampak pada prasarana strategis sosial, meliputi 231 unit sekolah, 121 unit madrasah, 39 unit pondok pesantren, 18 unit pasar, 9 fasilitas kesehatan, serta 36 rumah ibadah. Data ini menjadi dasar penyiapan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. (*)