Bisniscorner.com – Hotel Golden Tulip yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tangerang memiliki juru masak (Chef) yang handal dalam memasak menu barat (western).

Chef Eko sapaan akrab Chef yang sudah malang melintang terjun sebagai juru masak.

Pria kelahiran Jepara, 53 tahun silam ini telah terjun ke dunia juru masak sejak tahun 1990 hingga saat ini. Terinspirasi dari keluarga yang menekuni bidang juru masak membuat Chef Eko mulai meniti karirnya di industri perhotelan diawali dari international chain hotel.

“Saya terinspirasi oleh orang tua saya yang menekuni bidang juru masak di di industri perhotelan,” terangnya saat ditemui belum lama ini.

Chef Eko yang saat ini telah bergabung di Hotel Golden Tulip Essential Tangerang setelah sebelumnya sempat bekerja dari hotel satu ke hotel lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia.
Keahlian memasak menu barat (western) ini ia dapatkan dari berbagai pengalamannya selama hampir 30 tahun di dunia perhotelan.

Menu favorit saya adalah menu pasta, baik itu Fusili, Ravioli, dan juga spaghetti, tutur pria yang memiliki 2 putra ini.

“Dalam membuat pasta saya meracik semua bahan bahannya sendiri mulai dari nol, sehingga dapat memiliki rasa yang autentik dan selaras dengan selera lidah orang indonesia,” tukasnya.

Dia menyebutkan, pada 2011, Chef Eko juga pernah tergabung dalam tim support untuk membuat masakan di Istana Brunei Darussalam.

“Pengalaman yang saya dapat selama 30 tahun di dunia perhotelan membuat saya percaya diri untuk makin mengembangkan keahlian saya di dunia kulinari, harapan saya dapat memberi inspirasi dan berbagi ilmu untuk rekan rekan juru masak muda yang sedang meniti karir di dunia perhotelan,” imbuhnya. (Rls)

Bisniscorner.com – Airin Rachmi Diany berhasil mempertahankan disertasi berjudul “Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Dikaitkan dengan Kepastian Hukum,” dengan predikat Cumlaude.

Sidang Promosi Doktor Ilmu Hukum berlangsung pada hari Jumat, 27 Januari 2023 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

Sidang berjalan dengan baik, dalam pelaksanaannya, oponen ahli, Prof. Yasonna H Laolly memberikan pertanyaan kepada Airin tentang paradigma penelitiannya.

“Coba buka di halaman 11 anda menyampaikan membangun kerangka teoritik terkait dengan memerlukan pemanfaatan teknologi informasi dan mempertahankan pelayanan kepada masyarakat. Saya ingin menyampaikan model sistem Hukum pertanahan menggunakan teknologi informasi ini mempengaruhi kepuasan masyarakat. Apakah aspek keluasan kerangka pemikiran ini saling menguatkan atau tidak,” katanya.

Airin dengan lugas menjawab pertanyaan itu, dan sangat meyakinkan.

“Kita bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk sistem Pertanahan di Indonesia. Meskipun seringkali terjadi teknologi lebih dulu maju daripada aturan hukum. Alat bukti yang otentik dan digital membantu membuat pelayanan lebih cepat dan mewujudkan efisiensi, kemudahan akses dan kesederhanaan. Pada intinya kita berharap bagaimana sebuah regulasi bisa membuat pelayanan lebih cepat.” ungkapnya.

Dalam kesimpulan penelitiannya Airin menyampaikan, terlalu banyaknya aturan membuat fenomena obesitas regulasi yang menyebabkan hambatan pelayanan publik.

“Setelah melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem hukum pertanahan, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat beberapa aspek yang masih belum menunjukkan adanya kepastian hukum, masih adanya peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan, belum harmoni dan sinkronnya peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan adanya fenomena obesitas regulasi,” terangnya.

Lanjut Airin, untuk persoalan tersebut dibutuhkan sinkronisasi Undang- undang terkait dengan teknologi informasi.

“Perlu adanya sinkronisasi terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem hukum Pertanahan Indonesia. Sinkronisasi tersebut terkait dengan kesesuaian pengaturan terhadap keharusan atau pilihan digunakannya sistem elektronik dalam pelayanan di bidang pertanahan,” jelasnya.

Menurut Prof I Gede Astawa Penelitian yang dilaksanakan Airin dinilai memiliki kebaruan dan memberikan manfaat untuk sistem Pertanahan di Indonesia.

“Novelty kebaruan dari penelitian ini adalah soal legal policy digitalisasi administrasi Pertanahan. Pada esensinya bicara tentang digitalisasi Pertanahan. Yaitu bagaimana sistem pertanahan konvensional ke transformasi digital. Dimaksudkan untuk pelayanan publik secara cepat,” jelasnya.

Turut hadir sebagai promotor Prof. Dr. Ahmad Ramli, Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, dan Prof. Huala Adolf. (Red)

Bisniscorner.com – Brigjen Pol Hilman, S.Ik, S.H., M.H anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.

Merupakan sebuah prestasi dan membanggakan bagi Polri, Brigjen Pol Hilman dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude dalam Sidang Promosi Terbuka Doktor Ilmu Hukum di Gedung Komar Kantaatmadja Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat, 18 November 2022.

Brigjen Pol Hilman merupakan perwira tinggi Polri yang kini bertugas sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) daerah Banten. Dalam sidang yang berlangsung sekitar dua jam, Brigjen Pol Hilman menyajikan disertasi berjudul “Bentuk Penanganan Terhadap Pelanggaran Tata Ruang Berdasarkan Asas Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good Governance) guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development).

Dalam paparannya, Brigjen Pol Hilman mengungkapkan temuan hasil penelitiannya terkait penanganan terhadap pelanggaran tata ruang. Temuan pertama adalah konsep bagaimana merekonstruksi pelanggaran tata ruang secara regulasi dan kebijakan pemerintah. Hilman mengatakan, penanganan terhadap pelanggaran tata ruang perlu menitikberatkan peran serta masyarakat atau model bottom up.

“Pemulihan fungsi ruang, banyak pelanggaran tata ruang sudah berdampak pada lingkungan, ekonomi dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Pengembalian fungsi ruang menjadi titik temuan dalam hasil penelitian saya. Sehingga kerusakan terhadap efek pelanggaran tata ruang bisa diperbaiki untuk generasi yang akan datang,” ujarnya.

Kemudian berdasarkan temuan kedua penelitiannya, Hilman merekomendasikan model penanganan terhadap pelanggaran tata ruang dengan mengedepankan penanganan restorative. “Pengembalian fungsi ruang yang utama,” terang Hilman yang merupakan alumnus S1 dan S2 Ilmu Hukum Universitas Lampung itu.

Sidang Promosi Doktor Brigjen Pol Hilman dipimpin oleh Dekan Fakultas Hukim Unpad, Dr. Idris, S.H., M.A selaku Ketua Sidang, dengan Ketua Promotor Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa dan menghadirkan Oponen Ahli di antaranya Prof. Dr. Lili Rasjid dan Prof. Dr. Mien Rukmini. Keduanya merupakan Guru Besar Fakultas Hukum yang dilibatkan sebaga tim penguji.

“Terima kasih saya masih diikutsertakan pada sidang Promosi Doktor dari generasi muda Polri ini. Berarti dengan Saudara Hilman, ada tiga dari Polri yang saya masih diikutsertakan (sebagai penguji),” kata Prof. Dr. Lili Rasjidi memberikan pujian kepada Brigjen Pol Hilman.

Sementara itu, Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa selaku Ketua Promotor mengatakan, diraihnya gelar Doktor oleh Brigjen Pol Hilman adalah hadiah untuk Polri dan momentum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat di tengah menurunnya citra kepolisian.

“Saya selalu mendukung Polri, dan ini membanggakan untuk Polri,” kata I Gde Pantja Astawa. Diharapkan, hasil penelitian terkait penanganan pelanggaran tata ruang yang dilakukan Brigjen Pol Hilman dapat memberikan kontribusi positif pada negara dan masyarakat.

Diketahui, Brigjen Pol Hilman merupakan perwira tinggi Polri yang ditugaskan pada Badan Intelijen Negara (BIN). Ia diberi amanah sebagai Kepala BIN Daerah Banten sejak Februari 2022. Hilman yang merupakan lulusan Akpol 1992 pernah menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Kaltim. (Rls)