Bisniscorner.com  – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan dampak bencana longsor dan banjir di Sumatera Utara yang melanda 12 kabupaten/kota. Terdapat 263 titik longsoran tebing, 19 titik jalan putus, 65 titik jalan amblas, 7 titik jembatan putus/rusak, serta 28 titik genangan banjir yang ditangani.

“Kementerian PU bergerak cepat agar akses logistik dan mobilitas warga segera pulih. Keselamatan pengguna jalan tetap menjadi prioritas utama, sehingga setiap penanganan dilakukan dengan memperhatikan kondisi lapangan dan stabilitas lereng,” kata Menteri PU Dody Hanggodo.

Tercatat hingga 6 Januari 2026 pukul 20.00 WIB, seluruh 263 titik longsoran tebing telah ditangani, 14 titik jalan putus sudah fungsional, seluruh 65 titik jalan amblas tertangani, 7 titik jembatan putus/rusak telah difungsikan kembali, serta 28 titik genangan banjir telah surut. Saat ini masih terdapat satu segmen jalan yang terputus yakni Simpang Rampa–Sibolga via Batu Lubang akibat longsoran lereng dan tebing di lima lokasi dengan kondisi tanah yang belum stabil.

Untuk segmen Simpang Rampa–Sibolga via Batu Lubang, penanganan darurat belum memungkinkan dilakukan tetapi Kementerian PU telah merencanakan penanganan permanen melalui pengalihan trase jalan. Namun akses Tarutung–Sibolga tetap dapat dilalui melalui jalur Tarutung–Rampa–Poriaha dengan pembatasan untuk kendaraan kecil.

Sedangkan untuk koridor Tarutung–Sipirok sepanjang 68 km telah kembali terhubung sepenuhnya, meskipun masih dilakukan penyempurnaan jalan sementara (detour) demi keselamatan pengguna jalan. Koridor Batangtoru–Singkuang juga telah terhubung dan dapat dilalui kendaraan ringan, namun masih memerlukan penimbunan, perbaikan, dan pemadatan agregat karena kondisi cuaca yang kerap hujan.

Pada koridor Sibolga–Batangtoru, pemasangan jembatan bailey bentang 33 meter di Jembatan Aek Garoga 2 dan jembatan bailey bentang 44 meter di Sungai Garoga 3 telah selesai dan fungsional. Akses menuju Kota Sibolga kini dapat ditempuh melalui beberapa alternatif jalan nasional dan provinsi, meskipun sebagian masih terbatas untuk kendaraan kecil.

Ruas terdampak paling banyak berada pada ruas Batas Kota Tarutung–Batas Kabupaten Tapanuli Tengah–Sibolga dengan 176 titik, serta ruas Tarutung–Sipirok dengan 55 titik. Dari 23 lokasi jalan putus, 17 titik telah difungsikan kembali, sementara satu titik pada Jembatan Aek Puli B tidak ditangani karena telah tersedia jembatan duplikasi.

Untuk mendukung percepatan penanganan, Kementerian PU telah mengerahkan 137 unit alat berat yang terdiri dari loader, excavator, backhoe loader, vibro roller, dozer, motor grader, dump truck, flat bed truck, dan truk. Kementerian PU akan terus melakukan pemantauan dan penanganan lanjutan hingga seluruh jaringan jalan dan jembatan kembali aman dan andal bagi masyarakat. (*)

Bisniscorner.com  – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Saat ini progres pembangunan huntara telah mencapai sekitar 75% dan sebanyak 7 blok selesai pada sabtu (10/1/2026).

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan komitmen penuh Kementerian PU dalam mendukung penanganan bencana yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Kami berkomitmen untuk mensuport penuh BNPB. Huntara ini dibangun agar masyarakat terdampak dapat segera tinggal di tempat yang lebih layak, aman, dan bermartabat. Selain hunian, kawasan ini juga akan dilengkapi dengan sarana air bersih dan sanitasi,”kata Menteri Dody.

Pembangunan huntara direncanakan terdiri atas 7 blok bangunan modular dengan kapasitas masing – masing blok 12 kepala keluarga (KK) di Gampong Bundar, Aceh Tamiang. Dari total 7 blok utama, satu blok masih difungsikan sementara sebagai area penyimpanan material karena posisinya berada di bagian depan lokasi dan berbatasan langsung dengan jalan.

Secara keseluruhan, huntara Aceh Tamiang dirancang untuk menampung sekitar 84 KK atau sekitar 336 jiwa dalam satu lokasi. Setiap blok dapat menampung hingga 12 KK atau sekitar 48 orang. Kawasan huntara ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, antara lain toilet komunal, instalasi listrik dan pencahayaan, serta jaringan air bersih dan sanitasi guna menunjang aktivitas dan kebutuhan dasar warga selama masa tinggal sementara.

Dari sisi teknis, huntara dibangun menggunakan sistem bangunan modular dengan struktur rangka baja ringan yang dirancang kuat, cepat dibangun, dan tetap memberikan kenyamanan bagi penghuni. Tahapan pekerjaan meliputi pembangunan pondasi, pemasangan rangka modular, dinding dan atap baja ringan, hingga pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP).

Pembangunan huntara ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan manusiawi bagi warga terdampak bencana, yang sebelumnya harus bertahan di tenda-tenda pengungsian dengan keterbatasan ruang dan fasilitas. Dengan tersedianya huntara, masyarakat diharapkan dapat menjalani masa pemulihan dengan kondisi yang lebih baik. (Rls)

Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelar pertemuan bisnis sekaligus tindak lanjut penandatanganan kerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada Senin (5/1/2026) di Gedung Utama Kementerian PU. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk membahas implementasi kerja sama serta penguatan sinergi dalam mendukung kesejahteraan pegawai dan pembangunan infrastruktur nasional. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PU Wida Nurfaida dan Direktur Corporate Banking PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Helmi Afirsyah Nugroho, beserta jajaran terkait.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU Wida Nurfaida menegaskan bahwa pertemuan ini tidak hanya membahas kerja sama yang telah ditandatangani, tetapi lebih jauh diarahkan pada upaya membangun infrastruktur kesejahteraan bagi seluruh keluarga besar Kementerian PU.

“Hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk membahas kerja sama yang sudah ditandatangani, tetapi bagaimana membangun infrastruktur kesejahteraan. Aset terpenting Kementerian PU adalah sumber daya manusianya, karena seluruh pegawai memiliki peran penting dalam menjalankan tugas di Kementerian PU,” ujar Sekjen Wida.

Sekjen Wida menjelaskan, kerja sama dengan BTN tidak sekadar menjadi kemitraan antar institusi, tetapi diharapkan dapat menghadirkan upaya nyata dari pimpinan untuk memberikan kemudahan dan solusi finansial bagi seluruh pegawai Kementerian PU yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

“Kami berharap kerja sama ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh keluarga besar Kementerian PU, termasuk membantu generasi muda untuk merencanakan kesejahteraan finansial sejak awal. Edukasi finansial yang baik diharapkan dapat memberikan berbagai solusi, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan investasi,” tambahnya.

Menurut Sekjen Wida, peningkatan kesadaran finansial bagi ASN muda menjadi sangat penting. Sekjen Wida juga mengimbau ASN muda Kementerian PU bahwa menabung saja tidak cukup tanpa disertai pemahaman mengenai manajemen keuangan dan investasi jangka panjang.

“Kita perlu mengajak ASN muda Kementerian PU agar sadar pentingnya edukasi finansial dan investasi. Jika pengelolaan keuangan dimulai sejak muda, return yang diperoleh juga akan berbeda. Untuk itu, kami melibatkan Sekretaris di setiap direktorat jenderal agar dapat membina dan meningkatkan kesadaran finansial yang lebih baik di unit kerja masing-masing,” jelas Sekjen Wida.

Pada kesempatan tersebut, Wida juga menyampaikan apresiasi kepada BTN atas komitmennya sebagai mitra strategis Kementerian PU. “Saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bank BTN atas komitmennya dalam mendukung kesejahteraan pegawai Kementerian PU. Semoga kerja sama ini terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi kita semua,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Corporate Banking BTN Helmi Afirsyah Nugroho menyampaikan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama strategis yang telah ditandatangani, sekaligus menjadi wadah untuk membahas berbagai inisiatif lanjutan yang dapat segera diimplementasikan.

“Menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani, terdapat beberapa hal yang kami dorong untuk segera ditindaklanjuti. Salah satunya terkait dukungan terhadap sistem informasi pengadaan barang dan jasa, sejalan dengan komitmen BTN dalam mendukung digitalisasi perbankan. BTN juga telah meluncurkan Bale Korpora sebagai platform layanan korporasi yang dilengkapi dengan berbagai fitur, termasuk skema pembiayaan dan penjaminan, yang diharapkan dapat membantu vendor serta mendukung proyek-proyek di lingkungan Kementerian PU,” kata Helmi.

“Selain itu, BTN juga menyiapkan berbagai produk unggulan untuk mendukung ASN dan pegawai Kementerian PU, dengan skema yang lebih mudah dan suku bunga yang kompetitif. Program-program ini nantinya akan kami sampaikan lebih lanjut agar sesuai dengan kebutuhan,” imbuhnya.

Helmi berharap audiensi ini dapat semakin mempererat hubungan antara Kementerian PU dan BTN, serta menjadi langkah konkret dalam mendukung pembangunan nasional. “Kami sangat mengapresiasi keterbukaan Kementerian PU. Semoga sinergi ini terus terjalin dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Indonesia,” tutupnya. (*)