Bisniscorner.com – Mahasiswa tak selamanya belajar di balik meja kuliah. Seperti yang dilakukan oleh Program Studi Magister Teknik Energi Terbarukan, Sekolah Pascasarjana Universitas Darma Persada (Unsada), kali ini mereka memilih teriknya lereng Gunung Salak sebagai ruang diskusi. Bukan sekadar menguji teori di hadapan mesin, kunjungan ke PLTP Gunung Salak ini menjadi ruang belajar manajemen ESG yang telah mengantarkan Star Energy meraih PROPER Emas – membuktikan operasional pembangkit bisa selaras dengan kelestarian lingkungan.

Ketua Pelaksana Kegiatan, Akhmad Muji Hartono, S.T., menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting dalam membangun pembelajaran aplikatif bagi mahasiswa energi terbarukan.

“PLTP Gunung Salak merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga panas bumi terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi saat ini lebih dari sekitar ±400 MW. Pembangkit ini berperan strategis dalam mendukung transisi energi nasional serta memberikan pengurangan emisi karbon melalui pemanfaatan energi bersih dan berkelanjutan”, ujar Akhmad Muji Hartono.

Dua puluh lima orang gabungan mahasiswa magister lintas semester, sarjana, dan dosen pendamping mengambil bagian dalam kunjungan itu. Sebelum melangkah ke area pembangkit, mereka lebih dulu mengikuti safety induction dari tim Star Energy Geothermal Salak Ltd. Instruksi keselamatan itu memasuki gerbang awal agar setiap peserta memahami prosedur kerja di kawasan operasional.

Irwan Januar, General Manager PLTP Gunung Salak, tampil sebagai pemandu. Di hadapan para mahasiswa, ia memaparkan secara komprehensif alur pembangkitan listrik panas bumi dari sumur produksi, pemisahan uap, turbin, generator, hingga sistem pengendalian beban di ruang kontrol. Peserta tak hanya mendengar teori, tetapi juga diajak melihat langsung bagaimana ruang kendali menjadi otak dari seluruh operasional pembangkit.

Melalui plant tour di area Plant AWI-1, peserta tak hanya mengintip ruang kendali dan mempelajari konversi energi panas bumi menjadi listrik, tetapi juga mendapat pemahaman penting tentang operasional pembangkit tak bisa lepas dari tanggung jawab lingkungan hidup dan sosial. Star Energy memaparkan program CSR-nya yang fokus pada pemberdayaan warga dan kelestarian lingkungan di sekitar Gunung Salak sebuah pengingat bahwa energi bersih berjalan seiring dengan kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Kami ingin ruang kuliah tak lagi bersekat dinding,” ujar Akhmad Muji Hartono. Direktur Magister Teknik Energi Terbarukan Unsada, As Natio Lasman menjelaskan, “kunjungan ke PLTP Gunung Salak dirancang untuk menjembatani teori dan praktik”. Dengan melihat langsung proses pembangkitan, kata dia, “mahasiswa tak sekadar memahami aspek teknis, tetapi juga menangkap gambaran besar: bagaimana panas bumi menjadi salah satu kunci transisi energi nasional”.

“Ini soal membentuk karakter profesional.” Riki Firmandha Ibrahim, pakar geothermal dan dosen Unsada yang turut mendampingi, tak ingin mahasiswanya hanya bergelar di atas kertas. Menurutnya, menyaksikan langsung budaya kerja di perusahaan kelas dunia seperti Star Energy memberi pelajaran berharga: bahwa kompetensi bekerja harus berjalan seiring pemahaman akan nilai – nilai korporat. “Unsada ingin menjadi bagian dari solusi manajemen energi masa depan Indonesia,” tegasnya.

Lebih dari sekadar studi lapangan, kegiatan ini dirancang untuk merajut kolaborasi berkelanjutan antara akademisi dan industri, sekaligus membuka ruang riset ESG di sektor panas bumi. “Pengalaman dan data empiris ini akan menjadi referensi tesis dan publikasi ilmiah yang berkontribusi bagi teknologi geothermal nasional,” ujar Akhmad Muji Hartono mengakhiri perbincangan. (Rls)

Bisniscorner.com  – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna memastikan konektivitas masyarakat tetap terjaga serta distribusi logistik dan mobilitas ekonomi berjalan lancar.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa menjaga konektivitas menjadi prioritas utama pemerintah dalam situasi darurat bencana, mengingat peran strategis jalan dan jembatan sebagai penggerak utama aktivitas masyarakat dan distribusi logistik.

“Konektivitas adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Dalam kondisi bencana, yang terpenting adalah memastikan akses tetap terbuka agar mobilitas warga, bantuan kemanusiaan, dan distribusi logistik tidak terhenti,” kata Menteri Dody.

Berdasarkan laporan per 22 Februari 2026, penanganan jalan dan jembatan nasional di tiga provinsi terdampak menunjukkan progres signifikan. Seluruh 99 ruas jalan nasional telah kembali fungsional melalui penanganan darurat dan rekayasa lalu lintas pada titik-titik kritis.

Di Provinsi Aceh, 38 ruas jalan nasional telah fungsional, dengan dua ruas masih memanfaatkan jalur alternatif akibat kerusakan jembatan. Dari 1.637 ruas jalan daerah terdampak, 1.194 ruas telah fungsional, 327 ruas fungsional terbatas, dan 116 ruas dalam proses penanganan lanjutan. Pada sektor jembatan, 17 jembatan nasional telah kembali berfungsi melalui berbagai penanganan darurat seperti pemasangan Bailey, penimbunan oprit, box culvert, serta pemanfaatan jalur alternatif.

Di Sumatera Utara, 29 dari 30 ruas jalan nasional telah fungsional dan 1 ruas berstatus fungsional terbatas. Koridor Subolga-Batangtoru kembali tersambung melalui pemasangan jembatan Bailey dengan sistem buka-tutup demi keselamatan pengguna jalan. Dari 616 ruas jalan daerah terdampak, 607 ruas telah fungsional dan 9 ruas masih dalam proses penanganan.

Sementara itu, di Sumatera Barat, seluruh 31 ruas jalan nasional telah fungsional. Penanganan permanen tengah disiapkan di kawasan Lembah Anai sepanjang ±850 meter melalui pemasangan bore pile, dinding penahan tanah, serta perkuatan lereng dengan target penyelesaian 31 Juli 2026. Untuk jalan daerah, 149 dari 177 titik kerusakan telah fungsional dan sisanya dalam tahap penanganan.

Kementerian PU memastikan bahwa selain penanganan darurat, langkah penanganan permanen terus disiapkan gunameningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap bencana di masa mendatang. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dilakukan secara berkelanjutan untuk mempercepat penyelesaian titik-titik kritis serta mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. (*)

Bisniscorner.com  — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan 38 muara sungai terdampak pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Percepatan ini menjadi bagian penting dari upaya pemulihan infrastruktur sumber daya air sekaligus penguatan perlindungan masyarakat dari risiko banjir dan sedimentasi lanjutan di kawasan hilir.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penanganan muara memerlukan pendekatan teknis yang cermat dan tidak dapat disamaratakan, mengingat setiap muara memiliki karakteristik berbeda baik dari sisi morfologi sungai, sedimentasi, hingga pengaruh pasang surut.

“Sebagian besar muara yang terdampak membutuhkan penanganan menggunakan kapal keruk (dredger), terutama untuk muara sungai besar yang mengalami pendangkalan berat akibat sedimentasi pascabencana,” ujar Menteri Dody.

Tercatat sebanyak 38 muara terdampak pascabencana di Sumatera. Dari jumlah tersebut, 25 muara merupakan kewenangan nasional dan 13 muara kewenangan provinsi. Dalam rangka percepatan penanganan bencana, seluruh muara tersebut ditangani oleh Kementerian PU secara terintegrasi bersama pemerintah daerah.

Hingga 16 Februari 2026 pukul 15.00 WIB, rata-rata progres penanganan muara telah mencapai 35,5 persen. Untuk muara kewenangan nasional, progres rata-rata mencapai 40 persen, sedangkan muara kewenangan provinsi mencapai 31 persen. Seluruh pekerjaan ditargetkan selesai paling lambat Oktober 2027.

Percepatan penanganan muara ini merupakan bagian dari prioritas pemerintah dalam menjaga kelancaran sistem aliran sungai dari hulu hingga hilir. Dalam pelaksanaannya, Kementerian PU berkoordinasi dengan Satgas Kuala yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan sebagai langkah percepatan pendalaman dan normalisasi muara di wilayah terdampak.

Penanganan dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unsur pertahanan guna memastikan efektivitas intervensi teknis di setiap lokasi.

Langkah teknis yang dilakukan meliputi pengerukan sedimentasi dan pendalaman alur muara menggunakan excavator standar long arm, excavator amphibi, alat berat berbasis ponton, maupun kapal keruk (dredger), sesuai dengan kondisi lapangan di masing-masing lokasi. Selain itu, dilakukan pula normalisasi alur sungai, penguatan tebing, serta pembangunan infrastruktur pengendali sedimen seperti sabo dan struktur pengaman muara lainnya. Intervensi difokuskan pada muara-muara kunci yang berperan penting dalam mendukung pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan pesisir dan hilir sungai.

Kementerian PU menegaskan bahwa percepatan penanganan muara merupakan bagian dari strategi mitigasi bencana berbasis infrastruktur untuk memperkuat ketahanan wilayah terhadap cuaca ekstrem dan perubahan iklim, sekaligus memastikan perlindungan masyarakat di kawasan terdampak. (*)