Bisniscorner.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bergerak cepat mengerahkan alat-alat berat untuk membantu penanganan darurat bencana banjir lahar dingin yang terjadi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), pada Sabtu (11/5/2024) lalu. Banjir terjadi akibat intensitas hujan tinggi di kawasan Gunung Merapi yang menyebabkan luapan 4 sungai di bagian hilir, yakni Sungai Batang Malana, Sungi Batang Bangkahan, Sungai Batang Bengkawas, dan Sungai Batang Katiak hingga menggenangi permukiman warga. 

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Maulidya Indah Junica mengatakan alat berat yang dikerahkan difokuskan untuk membersihkan material lumpur dan material vulkanik Gunung Marapi serta membuka jalan akses untuk mengalirkan bantuan dan logistik.

“Penanganan dan langkah-langkah antisipasi dilaksanakan seluruh Unit Organisasi Kementerian PUPR. Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Ditjen Sumber Daya Air memobilisasi alat berat berupa 5 (lima) unit excavator standar PC 200 untuk pembersihan material lumpur dan material vulkanik Gunung Marapi. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Ditjen Bina Marga memobilisasi alat berupa 8 (delapan) unit excavator juga untuk membersihkan material banjiran,” kata Maulidya Indah.

Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan air minum dan sanitasi bagi masyarakat terdampak, Satuan Tugas Tanggap Darurat Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Barat telah melakukan assessment kebutuhan sarana dan prasana (sarpras) yang dibutuhkan. Tim Tanggap Darurat Kementerian PUPR telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar untuk melakukan monitoring kondisi terkini.

“Hasil monitoring Tim Tanggap Darurat BPPW Sumatera Barat mengantisipasi kebutuhan sarpras. BPPW Sumatera Barat masih melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar bilamana ada kebutuhan/permintaan sarpras,” kata Maulidya.

Maulidya mengatakan BWS Sumatera V juga melakukan koordinasi dengan BPJN Sumatera Barat untuk penanganan jalan di Lembah Anai yang mengalami longsor, sehingga membuat lalu lintas terganggu, terutama jalur penghubung Kota Padang-Bukit Tinggi. 

“Dari hasil koordinasi tersebut, BWS Sumatera V akan mensupport kebutuhan bronjong sekitar 1.000-1.500 unit dan 1 unit alat berat,” kata Maulidya.

Selain itu, dari hasil monitoring kondisi jalan nasional di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar oleh BPJN Sumatera Barat juga didapati ruas Batas Kota Padang Panjang – Sicincin, tepatnya di KM 62+000 – KM 67+600 amblas. Kerusakan juga terjadi pada  Jembatan Margayasa A, Jembatan Margayasa B, dan Jembatan Pincuran Batung.

“Kementerian PUPR telah memasang rambu peringatan genangan banjir dan membuat posko siaga tanggap bencana. Saat ini masih dilakukan penanganan darurat terhadap jalan putus/amblas/longsor,” kata Maulidya. (Rls)

Bisniscorner.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Ameroro dan Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Peresmian dilakukan di Bendungan Ameroro, Selasa (14/5).

Peresmian ini ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto, Pj Bupati Konawe Harmin Ramba dan Bupati Wakatobi Haliana.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan di beberapa negara saat ini mengalami krisis air. Ke depannya air akan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk itu jangan membiarkan air untuk mengalir terus ke laut tanpa dimanfaatkan.

“Oleh karena itu sejak 2020 dibangun Bendungan Ameroro. Ini adalah bendungan yang ke-40 yang telah kita bangun dan selesai di akhir 2023 lalu. Dibangun dengan biaya Rp 1,57 triliun. Kita harap manfaatnya jauh lebih besar dari uang yang dipakai untuk membangun bendungan. Yang kedua, untuk KSPN di Wakatobi yang telah dilakukan penataan. Semua telah disentuh dan diperbaiki. Kita harapkan wisata di waktu dekat semakin baik dan semakin meningkat,” kata Presiden Jokowi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan bendungan bertujuan untuk peningkatan volume tampungan air sehingga suplai air irigasi ke lahan pertanian terus terjaga, penyediaan air baku, dan pengendalian banjir.

“Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat memberikan manfaat yang nyata di mana air akan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” kata Menteri Basuki.

Daya tampung Bendungan Ameroro sebesar 88 juta m3 yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik berkapasitas 1,3 MW. Di samping itu, Bendungan Ameroro memiliki manfaat untuk meningkatkan layanan irigasi seluas 3.363 Ha, meningkatkan intensitas pertanaman 300%, melayani kebutuhan air baku di Kabupaten Konawe sebesar 511 liter/detik dan mereduksi banjir hingga 443 m3/detik.

“Saat ini proses impounding Bendungan Ameroro telah mencapai 99% atau sebesar 87 juta m3. Di samping pertanian, air baku dan mereduksi banjir, Bendungan Ameroro memiliki potensi wisata untuk Kabupaten Konawe,” ucap Kepala Balai Wilayah Sungai IV Sulawesi A. Adi Umar Dani

Bendungan Ameroro dibangun pada Desember 2020 – Desember 2023 dengan biaya APBN sebesar Rp1,57 triliun. Pembangunannya dilaksanakan dalam 2 paket pekerjaan, yakni Paket I oleh kontraktor PT Wijaya Karya – PT Sumber Cahaya Agung – PT Basuki Rahmanta Putra (KSO) dan Paket II PT Hutama Karya – PT Adhi Karya (KSO).

Camat Uepai Masrul Maranay mengatakan kehadiran Bendungan Ameroro sangat membantu masyarakat di Kabupaten Konawe khususnya Kecamatan Uepai. “Selama ini petani kami dalam pengelolaan sawah kekurangan air, dengan adanya bendungan ini semuanya terpenuhi sekitar 2.000 ha. Dari sisi air bersih yang selama ini dikeluhkan masyarakat juga sudah terpenuhi,” ucap Masrul.

Sementara di KSPN Wakatobi penataan tahap I yang dilakukan meliputi Alun-alun Merdeka, Sombu Dive, Puncak Toliamba dan Danau Kapota. Di samping penataan kawasan wisata juga dibangun sistem penyediaan air minum (SPAM) Keraton Liya dan optimalisasi SPAM IKK Toma Timur, Pulau Toma.

Penataan KSPN Wakatobi dimulai pada Oktober 2022 – November 2023 dengan anggaran Rp 96,5 miliar. Pembangunan SPAM Keraton Liya dilakukan pada Februari – Desember 2023 dengan anggaran Rp 23,5 miliar di mana memiliki kapasitas 15 liter/detik. Optimalisasi SPAM IKK Toma Timur dilakukan sejak April – Desember 2023 dengan anggaran Rp 12,5 miliar yang memiliki kapasitas 5 liter/detik.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki Direktur Jenderal Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Bendungan dan Danau Adenan Rasyid, Direktur Pengembang Kawasan Permukiman Wahyu Kusumosusanto, Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV A. Adi Umar Dani dan Kepalai Balai Prasarana Wilayah Sultra Septina Rachmawati. (Rls)

Bisniscorner.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meresmikan penyelesaian pembangunan 22 ruas jalan sepanjang 165 km yang ditangani dengan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (13/5/2024).

“Di Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tahun 2023 lalu telah diperbaiki 22 ruas jalan dengan biaya Rp631 miliar dan sebanyak 2 ruas jalan ada di Kabupaten Muna Barat dengan biaya Rp42,4miliar,” kata Presiden Jokowi.

Dikatakan Presiden Jokowi, pelaksanaan IJD bertujuan agar jalan-jalan di tiap kabupaten/kota bisa mulus dan bagus sehingga meningkatkan kecepatan transportasi, distribusi logistik lebih baik dan masyarakat mendapatkan manfaat dengan ruas-ruas jalan yang semakin baik.

Menteri Basuki mengatakan, pelaksanaan (IJD) mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Pada TA 2023, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,6 triliun secara nasional untuk penanganan 2.873 km jalan daerah di seluruh tanah air.

“Tujuan pelaksanaan IJD utamanya untuk peningkatan konektivitas serta meningkatkan kemantapan jalan daerah, guna memperlancar arus logistik, serta akses ke pusat-pusat produksi,” kata Menteri Basuki.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sultra Freddy Siagian mengatakan. pelaksanaan IJD di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat di 22 ruas jalan sepanjang 165 km dengan biaya sebesar Rp631 miliar yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota. “Salah satunya pada ruas Mekar Jaya – Sangia Tiworo di Kabupaten Muna Barat sepanjang 7 km dengan biaya penanganan Rp21,4 miliar yang menjadi pusat lokasi peresmian,” ujarnya.

Untuk 21 ruas lainnya terdapat ruas Masara-Kambikuno di Kabupaten Muna Barat, ruas Wasolangka – Lamanu – Bente di Kabupaten Muna, ruas Kancebungi -Lianabanggai di Kabupaten Buton Tengah, ruas Budi Utomo Baru di Kota Kendari, ruas Waode Buri – Petetea di Kabupaten Buton Utara.

Selanjutnya penanganan IJD Sultra terdapat di ruas Salodongka – Lawata dan Lelewawo -Porehu & Bangsala – Ponggi di Kabupaten Kolaka Utara, ruas Teomokele – Enano di Kabupaten Bombana, ruas Unaasi-Bypass-Pesouha di Kabupaten Kolaka, ruas Ladongi Dalam Kota dan Peatoa-Wungguloko di Kabupaten Kolaka Timur.

Di Kabupaten Konawe Selatan terdapat penanganan pada ruas Anese-Kapuwila, Basala dan Ambaipua-Motaha, selanjutnya terdapat ruas Simpang Tiga Batumea-Bobolio (Lingkar Pulau Wawonii) dan Nambo Jaya-Roko Roko di Kabupaten Konawe Kepulauan, ruas Ambemali dan Waotobi-Batas Kabupaten Konut di Kabupaten Konawe, ruas Poros Kantalai-Palabusa di Kota Baubau, dan ruas Taipabau-Bante-Popalia serta ruas Waha-Patua-Veva di Kabupaten Wakatobi.

Andi Zaenal Abidin, petani di Desa Simpang Lima Kecamatan Tioro Selatan Kabupaten Muna Barat mengucapkan terima kasih dengan diperbaikinya jalan di wilayahnya. “Dulu saat masih rusak kondisi jalan, kami harus berjalan kaki untuk bisa mengangkut hasil bertani dan berkebun, sekarang dengan kondisi jalan yang sudah baik, kami bisa menggunakan sepeda motor sehingga lebih mudah,” kata Andi.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Budiamin, dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sultra Freddy Siagian. (Rls)